Ini email dari teman yang sedang melakukan penelitian di Filipina... Versi cetaknya bisa di lihat di http://www.republika.co.id/koran/24/92687/Kekuasaan_dan_Kekerasan_di_Mindanao It's only a transition...
Dicky Kurniawan News Camera Person NEWS DIVISION PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) Gd. Trans TV 3rd Fl. Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A Jakarta Selatan 12790 +628174964705 [email protected] [email protected] omongkosongku.blogspot.com answerlieswithin.multiply.com ----- Forwarded Message ---- From: siti sarah muwahidah <[email protected]> To: [email protected] Politik, Kekuasaan dan Kekerasan di Mindanao Senin sore 23 November 2009, saya sedang menghadiri pameran foto yang diadakan organisasi jurnalist pro perdamaian Mindanao (PECOJON: The Peace and Conflict Journalism Network). Acara ini merupakan awal dari rangkaian acara Week of Peace di Zamboanga City yang bertema “Think Mindanao, Feel Mindanao and Bring Peace to Mindanao”. Acara pameran yang dilanjutkan dengan diskusi ini seharusnya selesai pukul 8 malam. Tetapi ditengah acara seluruh jurnalist telah menghilang dari ruangan. Mereka tergesa pergi untuk mencari tahu kebenaran kabar buruk yang menimpa kawan-kawan mereka di Manguindanao. Sugguh ironis, awal minggu damai yang seharusnya menumbuhkan harapan, terguncang oleh pembantaian di provinsi itu. Selintas pertanyaan muncul dipikiran saya: inikah yang dinamakan Feel Mindanao? Walaupun kekerasan hampir menjadi rutinitas di Mindanao, pembantaian yang memakan korban lebih dari 55 jiwa itu tercatat sebagai peristiwa kekerasan terburuk yang terkait dengan Pemilu. Beberapa mayat menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik, seksual, juga mutilasi. Beberapa tubuh juga ditemukan dalam bangkai mobil-mobil yang ikut dikubur. Korban pembantaian didominasi oleh perempuan dan wartawan. Rombongan bermobil yang terdiri dari sejumlah perempuan anggota klan Mangdudatu, pengacara, dan wartawan tersebut bertujuan mengantar Genalyn, istri Esmael Mangdudatu (walikota Buluan, untuk mendaftarkan suaminya dalam pemilihan gubernur Manguindanao yang akan datang. Esmael Mangdudatu berencana mencalonkan diri, walaupun telah tersiar kabar bahwa gubernur Maguindanao yang telah menjabat selama 3 periode pemerintahan terakhir, Andal Ampatuan, menginginkan salah satu anaknya, Andal Ampatuan Jr. sebagai pengganti. Kompetisi politik ini diduga kuat menjadi motif utama pembunuhan massal di pagi kelabu itu. Klan Ampatuan merupakan klan yang paling berkuasa di Mindanao saat ini. Beberapa posisi strategis dan pimpinan pemerintahan beberapa kota di Mindanao diduduki oleh anggota keluarga besar Ampatuan. Bahkan Zaldy Ampatuan, salah satu putra Andal Ampatuan merupakan Gubernur ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao) sejak 2005. Selama ini tidak ada politikus yang berani berkompetisi dengan keluarga ini, karena klan Ampatuan dikenal sering melakukan intimidasi dan tak segan membunuh demi mempertahankan dan memperluas kerajaan politik mereka. Klan Ampatuan mulai menyebarkan jaring-jaring kekuasaanya di Mindanao sekitar tahun 2000. Walaupun pusat kekuasaan mereka ada di Provinsi Maguidanao, pengaruh Ampatuan menyebar dari Lanao del Sur sampai Tawi-Tawi . Lemahnya law enforcement di Filipina memberikan kesempatan merajalelanya kekuasaan klan Ampatuan. Sementara itu, Presiden Filipina, Gloria M. Arroyo dituding sebagai supporter terkuat klan ini. Andal Ampatuan Sr., patriakh klan Ampatuan, merupakan mantan pimpinan paramiliter yang pro pemerintah. Komitmennya dalam memerangi kelompok separatist Muslim telah membuat pemerintah dengan senang hati menyerahkan tampuk kekuasaan ARMM terhadap klan tersebut. Keluarga ini juga dikenal merupakan kunci sukses Arroyo dalam memenangi pemilunya yang kedua thn 2004. Perkongsian politik diantara mereka diduga keras merupakan alasan dibalik pembiaran pemerintah terhadap perekrutan privat army keluarga tersebut yang diduga mencapai 500 orang. Pasukan pribadi tersebut dipersenjatai dan dibiayai oleh uang pemerintah, uang rakyat. Pertarungan politik dan perselisihan antar keluarga bukan hal yang baru di Filipina, terutama di Mindanao. Maraknya kepemilikan senjata api dan lemahnya penegakan hukum ditambah dengan banyaknya tentara sewaan membuat pertarungan politik menjadi makin sulit dikontrol. Pendeknya, perseteruan politik selalu berkait kelindan dengan culture of violence yang telah mengurat akar di Mindanao. Ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum positif membuat pertikaian antar keluarga atau antar suku sering diakhiri dengan rangkaian kekerasan dan pembunuhan yang umum disebut “rido”. Korban umumnya terbatas pada anggota klan yang bertikai, tetapi dalam beberapa kasus besar, rido juga membahayakan dan kadang memakan korban masyarakat tak berdosa disekitar mereka. Rido bisa dipicu oleh masalah kecil seperti cinta segitiga dan sengketa properti. Sementara rido yang disebabkan oleh perselisihan politik bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kedua belah pihak baru akan berhenti saling serang setelah merasa kerugian keluarga mereka telah terbayar dengan seimbang. Pembantaian di Maguindanao Senin pagi lalu bukanlah bagian dari rido. Sentimen agama juga tidak terdapat disana karena kedua klan mengklaim dirinya sebagai Muslim. Sejauh ini Ismael Mangdudatu, dari pihak korban, telah menyatakan bahwa dia akan mempercayakan penanganan kasus ini pada pemerintah. Tetapi tampaknya jika pemerintah Filipina tidak bergerak dengan cepat dan memastikan penegakan hukum yang adil, kemunculan rido tidak akan bisa dicegah karena keluarga korban akan mengklaim pembalasan. Hal ini tentu akan memperburuk masalah dan berdampak negatif bagi masyarakat luas. Ridobukan hanya menimbukan korban jiwa, tetapi juga kerusakan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas publik. Riset The Asian Foundation thn 2007 tentang Rido menunjukkan bahwa pertikaian dan rentetan kekerasan selama Rido mempengaruhi mandeknya pembangunan kesejahteraan masyarakat disekeliling keluarga yang bertikai. Saat ini seluruh masyarakat Filipina mengawasi langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus pembantaian Maguindanao. Kasus ini merupakan tes besar bagi Arroyo, apakah beliau masih akan memprioritaskan aliansi politik dibanding penegakan keadilan. Tekanan bagi Arroyo makin intens karena kecaman telah datang dari berbagai organisasi internasional, termasuk PPB dan Uni Eropa. Mayoritas masyarakat Mindanao berharap bahwa tragedi berdarah ini bisa menjadi akhir kekuasaan klan Ampatuan di wilayah ini. Sudah terlalu banyak korupsi dan kekerasan yang mereka lakukan selama memimpin pemerintahan. Rumah-rumah besar klan Amptuan terlihat ironis ditengah pemukiman penduduk di provinsi termiskin di Mindanao ini. Penegakan hukum yang adil, ditindaknya politikus yang korup dan penolakan tegas terhadap kekerasan tentunya akan berkontribusi positif terhadap perdamaian dan pembangunan di Mindanao. Tanpa adanya ketiga hal tersebut gerakan-gerakan penebar perdamaian di kepulauan ini terasa berjalan sangat lambat. Siti Sarah Muwahidah, Associate Researcher, MAARIF Institute for Culture and Humanity. Sedang melakukan penelitian di Mindanao sebagai Asian Public Intellectual Fellow 2009/2010. Juga terdaftar sebagai Visiting Research Associate di Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University,.
