Bravo Irfan...!..Nyan ka ku pateeh..:)..Uraian Irfan cukup membari wawasan bagi saya tentang perminyakan Indonesia. Melihat uraian tersebut saya diyakinkan bahwa memang kinerja perusahaan nasional memang kurang efisien, sehingga perusahaan asing masih cukup layak untuk beroperasi di Indonesia. Hanya seperti uraian Irfan beberapa item masih perlu dikaji ulang. Sejak beberapa decade terakhir minyak komoditas paling vital dunia. Bicara tentang minyak dalam perekonomian dan perpolitikan dunia. Bicara tentang minyak tidak hanya bicara tentang ekonomi. Bicara tentang minyak tidak hanya bicara tentang sekaleng beras atau sebungkus indomie. Berbicara tentang minyak berarti juga bicara tentang geopolitik dan keamanan global sekaligus bicara tentang freedom serta intergritas bangsa. Melihat hal tersebut adalah sangat pantas jika pemerintah meminta dukungan kawan2 yang ahli dibidang perminyakan untuk meningkatkan rasa nasionalismenya. Sama halnya dengan himbauan para founding fathers untuk meningkat rasa pratriotisme para leluhur kita saat perang kemerdekaan dulu. Tentu hal ini juga mesti dibarengi dengan kompensasi yang layak. Saya sangat yakin ide-ide yang Irfan serta kawan2 lontarkan menyangkut situasi perminyakan nasional akan sangat bermanfaat. Tulisan Irfan seharusnya bisa lebih dielaborasi dan dipublikasi di media nasional..(seriusssss) Artikel berikut mengulas cerita kecil tentang pentingnya minyak dalam geoeconomipolitik saat ini serta bagaimana Amerika dan China saling memperjuangkan kepentingan yang berlawanan dengan mengorbankan darah dan air mata jutaan rakyat di negara lain. Kawan2 juga bisa memahami nilai strategis dari letak geografis Aceh dalam kancah geoekonomupolitik dunia; http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IJ17Ae01.html. Tabeq, Fatur Irfan Samalanga <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Dear Bang Fathur,
Teurimeng genaseh beu rayek that2 :) Ini buat sharing aja ya, secara umum yakni: 1. Tentang sistem bagi hasil kontrak kerja sama migas indonesia ada beberapa sistem: a. PSC (production sharing kontrak), contohnya kerja sama: exxon, chevron (caltex), Total E&P, Pertamina EP, Medco Energy Sistemnya: - Pendapatan hasil jual minyak dipotong 20% (FTP) untuk antisipasi seandainya setelah dipotong cost recovery pemerintah tidak mendapatkan apa2, jadi apa pun yg terjadi pemerintah tetap dapat pemasukan. - Sisa 80% dipotong cost recovery (biaya operasional termasuk gaji, gedung, lifting minyak/gas, dll) - sisa cost recovery baru dibagi antara pemerintah dan perusahaan pengelola, untuk minyak: 85% pemerintah dan 15% perusahaan pengelola untuk gas: 70% pemerintah dan 30% perusahaan pengelola - pendapatan perusahaan dipotong pajak - pemerintah dapat pemasukan dari FTP + bagi hasil setelah cost recovery + pajak b. JOB/JOA (joint operation body/joint operation agreement), contohnya kerja sama: exxon cepu - Pertamina EP, Medco - Pertamina EP, Bumi Siak Pusako - Pertamina EP, dll. kerjasama ini harus antara Pertamina EP (sbg perwakilan pemerintah) dengan perusahaan lain, karena hak milik lapangan migas di indonesia dipegang oleh Pertamina EP (wakil pemerintah) - Sistemnya sama dengan PSC - Bedanya, setelah dipotong cost recovery: untuk minyak: 85% pemerintah, 7,5% Pertamina, 7,5% Perusahaan pengelola untuk gas: 70% pemerintah, 15% Pertamina, 15% Perusahaan pengelola - pemerintah dapat pemasukan dari: FTP + bagi hasil setelah cost recovey + pajak + pemasukan dari pertamina c. TAC (Technical Asistance Contract) Sistem kontrak ini sama dengan sistem JOB/JOA, kerja samanya harus dengan pertamina sebagai pemegang kepemilikan lapangan migas di indonesia bedanya pertamina tidak bekerja, yang bekerja perusahaan yang kerja sama dengan pertamina, di sini pertamina hanya tunggu hasil kerja perusahaan pengelola 2. Menurut saya, secara umum sistem kerjasama bagi hasil yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat bagus, banyak negara yang meniru sistem kerja sama kita, termasuk malaysia, vietnam, dan negara2 di afrika, dan banyak negara lain. permasalahannya adalah harus diperjelas lagi apa2 aja yang masuk ke dalam cost recovery, tidak seharusnya semua pengeluaran perusahaan dimasukkan ke dalam cost recovery, seperti hal2 yang terdapat pada artikel Bung Heikal. 3. Bisnis migas adalah bisnis yang sangat padat modal, padat pemasukan dan juga high risk sangat beresiko. orang yang kerja di lapangan minyak taruhannya nyawa, contohnya seperti kasus Lapindo, sumur meledak, terlebih lagi kalau di laut (off shore). Apa salahnya kita mengundang pemodal2 luar untuk berinvestasi di dalam negeri, toh nanti hasil jual minyaknya masuk ke kas negara juga. 4. Ada sindrome enggak convidence (kurang PD) di pemerintah seandainya yang mengelola lapangan migas di indonesia adalah orang indonesia misalnya pertamina, kekurangan teknologi, dsb Tapi enggak bisa dipungkiri bahwa perusahaan asing mempunyai cara yang bagus dlm pengelolaan migas, misalnya Chevron (Caltex) yg perusahaan US, sampai sekarang 1/2 produksi minyak indonesia dari Chevron, Chevron telah beroperasi dari th 70-an sampai skrg dia masih sanggup menjaga dan memaintaince sumur2 minyak yg sudah sngt tua untuk tetap mampu berproduksi dengan bagus. Contoh kasus th2001 block CPP di riau dilepas oleh Chevron dan dikelola oleh Perusahaan Pemda, hasilnya apa? produksinya langsung drop Contoh kasus lagi Lapangan off shore dilepas oleh BP skrg dikelola oleh Pertamina Region Jawa, apa yang terjadi? produksi turun, platform (anjungan minyaknya) turun beberapa meter, rusak Di sisi lain, pemerintah tidak mensupport tenaga2 ahli lokal untuk ttp bisa bekerja di dlm negri, akhirnya jagoan2 perminyakan indonesia lbh memilih untuk kerja di luar negri termasuk petronas, jagoan2 petronas isinya org2 indonesia semua. perbedaan gaji yg sangat jauh antara ekspat (bule) dengan pekerja lokal sangat mempengaruhi. beda gaji dengan posisi yg sama mencapai puluhan juta rupiah... SAPA YANG MAU???? mending kerja di luar. Rasanya enggak ada rumah makan padang yang mau dihargai sebungkus nasi dengan 8000 rasa nasionalis, tapi Rp.8000, it's all about the money...urusan perut.. Dan tenaga ahli perminyakan indoensia diakui di dunia international, mereka senang dengan kinerja org2 indonesia, makanya berbondong-bondong lah mereka merekrut org2 indonesia, seperti : petronas, saudi aramco, Schlumberger international, dll hilanglah aset bangsa.. pemerintah tidak berusaha apa2, hanya meminta rasa nasionalis.. rasa nasionalis tidak bisa digunakan untuk beli beras, tidak bisa digunakan untuk beli indomie, tidak bisa digunakan untuk beli sebungkus rokok...enggak bisa pak enggak bisa..... Warm Regards, Irfan Samalanga MOSA GEN-V ----- Original Message ---- From: fathurrahman anwar <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Saturday, June 14, 2008 4:49:34 PM Subject: Re: [smu mosa] Claims include Pinocchio DVD, golf clubs, dance class, charities Dear All, Bahasannya cukup menarik Irfan. Ini baru anak MOSA..:). Pantasnya Irfan ini dipanggil Abu Samalanga..: ). Saya nggak begitu paham dengan dunia perminyakan. Hanya kalau saya melihat kebocoran dana yang cuman beberapa juta dollar itu tidak sebanding dengan kerugian memberi konsesi pengelolaan minyak ke perusahaan asing. Tentu pendapat ini masih tetap bisa diperdebatkan mengingat saya sendiri tidak tahu sejauh mana tingkat effesiensi perusahaan minyak lokal dalam mengelola usaha. Saya juga tidak tahu system bagi hasil antara perusahaan asing dengan pemerintah kita. Kesimpulan saya lebih merujuk pada kesuksesan sejumlah negara penghasil minyak yang berhasil meningkatkan perekonomiannya secara signifikan setelah mereka melakukan renogosiasi atau bahkan menasionalilasi perusahaan minyak yang beroperasi dinegaranya. Contoh yang paling bagus untuk hal ini tentu Rusia dan Venezuella. Rusia yang hampir bangkrut tahun di tahun 1998, setelah dihantam krisis keuangan yg lebih buruk dari Indonesia, bisa kembali bangkit sebagai kekuatan ekonomi & politik dunia setelah tycoon minyak rusia, Mikhail Khodorkovsky, ditangkap dan Gaspron (perusahaan minyak milik negara) menguasai industri minyak Rusia. Mata uang Rubbel pun saat ini kembali menjadi mata uang kuat dunia. Venezuella juga bisa menjadi kekuatan ekonomi Amerika Latin dan membuat USA sakit gigi setelah Chavez menasionalisasi industri minyak. Ini tentu bisa jadi perhitungan kita dalam melihat keberadaan perusahaan asing dalam mengelola minyak Indonesia. Tentu ini bukan berarti kita ingin mengusir perusahaan asing. Karena tidak selamanya memberi monopoli ke perusahaan nasional akan meningkatkan kesejahteraan. Pengalaman Mexico bisa jadi cerminan bagi kita. Mexico yang selalu bangga sebagai negara yang pertama-tama melakukan nasionalisasi industri minya sekarang malah dihantui krisis minya. Hal ini terjaddi karena perusahaan negara yang dipercaya untuk mengelola minyak nasional tidak beroperasi secara baik. Explorasi untuk mencari sumber minyak baru tidak dilakukan secara intense dan korrupsi merajalela sehingga membawa pada ekonomi biaya tinggi. Namun demikian sedikit melakukan bargaining dalam melakukan negosiasi bagi hasil dengan perusahaan asing tersebut sangat dibutuhkan. Contoh bagus dalam hal ini adalah khazakstan. Setelah melakukan complain ataskemungkinan terjadi pencemaran minyak dan menekan perusahaan minyak asing yang mengelola minyak di negaranya, mereka bisa memperolah bagi hasil yang lebih baik. Kalau saya tidak salah, kepemilikannya atas ladang minyak yg dikelola meningkat sampai 11%. Lembaga/ perusahaan pengelola minyak negara jelas perlu dibenahi. Namun demikian pemberian kuasa atas pengelolaan minyak dan sumber daya alam lainnya di Indonesia oleh perusahaan asing juga perlu dikaji ulang. Wallahu'alam. ..! Tabeq Fatur Irfan Samalanga <irfan.samalanga@ yahoo.com> wrote: Dear Bung Hekal, Betul sekali seperti yang tertulis di dlm artikel, memang banyak penghasilan dari migas yang terkuras untuk hal2 yang kurang penting seperti main golf, jalan2, makan2, dsb. akan tetapi perlu dilihat juga bahwa yang main golf, jalan2, makan2 adalah org2 yang menjadi regulator migas di indonesia (BP MIGAS) istilahnya kaum bos2 pemerintah juga. bukan cuma itu banyak hal2 yg enggak penting lain yang menjadikan pendapatan migas indonesia terkuras kuncinya ada di BP MIGAS, buat informasi bagi teman2 yang baru dengar BP MIGAS: BP MIGAS adalah badan pemerintah yang mengatur masalah keuangan pemasukan dan pengeluaran negara dari hasil migas, badan ini bertanggung jawab langsung ke presiden, badan ini dibentuk sejak tahun 2001 pada masa megawati. sebenarnya banyak pihak yang menginginkan supaya badan tersebut dibubarkan saja karena pendapatan negara hasil migas banyak terkuras buat mereka, apakah itu jln2, makan2, main golf, ibarat kata mereka menjadi bos of the bos perminyakan di indonesia karena mereka yang pegang uang, perusahaan2 minyak yg beroperasi di indonesia tunduk di bawah BP MIGAS apa kata mereka itu yang harus dikerjakan.. akan tetapi karena BP MIGAS dibentuk oleh presiden berdasarkan Kepres maka yang bisa membubarkannya adalah presiden juga dengan Kepres..banyak pihak yg telah membisiki SBY supaya dibubarkan tapi..ya...mungkin bisikan dari BP MIGAS lebih kuat akhirnya presiden merasa BP MIGAS tetap harus ada.. kebocoran paling banyak di BP MIGAS..badan pemerintah sendiri..ini yg harus dibenah. btw..pembahasannya berat juuugaaa kall.. Warm Regrads, Irfan Samalanga ----- Original Message ---- From: Haekal Teuku <Teuku.Haekal@ geoservices. com> To: [EMAIL PROTECTED] s.com Sent: Friday, June 13, 2008 4:12:14 PM Subject: [smu mosa] Claims include Pinocchio DVD, golf clubs, dance class, charities ini ada yang ringan dan menarik pan, tentang cost recovery yang selama ini menggerogoti uang rakyat. salah satu penyebab naiknya harga BBM, padahal "katanya" indonesia negara penghasil minyak. semoga artikel berikut bermanfaat: Claims include Pinocchio DVD, golf clubs, dance class, charities Wed, 06/11/2008 10:37 AM | Business It's hard to directly relate oil and gas operations to a DVD of Pinocchio, the wooden puppet whose nose grew longer every time he told a lie. But the DVD, along with other expenses for wine, parties, golf clubs, dancing courses, charities and even Islamic haj pilgrimages to Saudi Arabia are among the costs oil and gas contractors submitted for government rebates in 2005. In an audit of the 2005 accounts of several oil and gas concessions belonging to Total E&P Indonesie, ExxonMobil Oil Indonesia Inc. and Chevron Indonesia, the Supreme Audit Agency (BPK) found around US$16 million in questionable claims. The claims were all related to community development, training and education, sports and recreational activities and sponsorships. "There are numerous items which should be excluded from the cost recovery provision. For example, costs for community development. The firms seem to be generous but at the end of the day they pass on the bill to the government," said BPK senior auditor Widodo H. Mumpuni. In the audit of Total's Mahakam Block operation in Kalimantan, the BPK found some $2.62 million and Rp 9.46 billion ($1.02 million) in spending related to community development, training and recreation. Aside from the Pinocchio DVD, Total filed cost recovery claims for a water skiing boat engine, diving, recreation, French film festival sponsorship, HIV campaign, dancing teachers and farewell parties. Total spokeswoman Judith J. Navarro-Dipodiputro refused to comment on the findings, saying BPMigas was more authorized to respond. In the BPK audit report, the firm said the expenses were aimed at employee development under its "macro strategy" to improve worker and family welfare. The company also said BPMigas had approved some of the spending. "Although the amount is small compared to the billions of dollars the oil and gas contractors contribute to the state, there is an issue of appropriateness here," said analyst Firdaus Ilyas of Indonesian Corruption Watch (ICW). "For the contractors, costs for the luxuries are just peanuts. But for millions of poor Indonesians they mean a lot. Such claims have reduced the government share of the oil proceeds, which could be used for building schools," he said. In its audit, the BPK also found some $217,587 of questionable expenses claimed by ExxonMobil's B Block, NSO Block and Pase Block for community development, which included funds for workers to play golf, bowling and farewell parties. ExxonMobil spokeswoman Deva Rachman didn't reply to The Jakarta Post's written requests for clarification. However, the company said in the BPK report that BPMigas had approved such costs. Other BPK findings include claims for charitable expenses. Chevron's operation in East Kalimantan, for example, obtained a rebate for $19,650 in charities for the tsunami disaster in Aceh and Nias in 2005, saying such claims were possible under its work contract with the government. "Most of the companies brought their flags to Aceh to give away to charities. They made their name known, but later they asked the government to pay them back. So they were not contributing at all," said Widodo. The charities were part of Chevron's $9.55 million in expenses that the BPK categorized as nonrecoverable as they were spent for activities not directly related to operations, such as for sports, training for expatriate workers and accounting services. However, Chevron agreed to exclude from the claims only $492,430 for the accounting expense and $44,780 for the training. The BPK also highlighted problems of open clauses in the contracts and in the regulations for benefit packages and working requirements for expatriates. In 2005, Chevron spent some $1.22 million on expatriates who were no longer involved in its Indonesian operations, according to the BPK report. Some expenses were even allocated for workers who never worked here, it said. Not until the BPK found such irregularities did Chevron agree to exclude them from its cost recovery claims. "If the BPK had not spotted the irregularities, the companies might have walked away free," said Widodo. In its written statement to the Post, Chevron said it was subject to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, which functions as its internal control. In response to all the findings, BPMigas deputy chairman Abdul Muin said the BPK should not make a big deal of such spending as the contributions of the oil firms to the state were far bigger. "For some cases, I agree the expenses are not appropriate. But the BPK should not focus on these kinds of things, which are of course, very unpopular among the public. They should go for the big one instead," he said, adding that it was not in the interests of big oil and gas contractors to abuse the cost recovery mechanism. Chevron also said the "issue should not be looked at in a piecemeal fashion". Chevron said it had numerous community development initiatives that were funded by its parent company, Chevron Corporation, such as for environmental and education programs. Following the 2004 tsunami, for example, Chevron provided assistance through the Chevron Aceh Recovery Initiative for the rehabilitation of Nanggroe Aceh Darussalam and Nias Island, where funding of $14.7 million was exclusively provided by Chevron Corporation, thus not from the government's cost recovery fund. -- JP/Rendi Akhmad Witular, with additional reporting from Ika Krismantari Regards, Teuku Ahmad HAEKAL Mosa Gen 5 Change settings via the Web (Yahoo! ID required) Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe Recent Activity 1 New Members Visit Your Group Yahoo! Finance It's Now Personal Guides, news, advice & more. Curves on Yahoo! A group for women to share & discuss food & weight loss. John McEnroe on Yahoo! Groups Join him for the 10 Day Challenge. .
