Dear Kurniawan, Mudah-mudah menjadi lebih jelas. Salam Ben
----- Original Message ----- From: Kurniawan Harjantomo '91 Jogja To: [email protected] Sent: Wednesday, November 14, 2007 4:56 PM Subject: [STIE YKPN Mailing List] Re: Senyampang Ngomongin Pajak YUp, makasih mas Ben. Cuman yang masih jadji ganjalan, untuk PPN berarti yayasan tersebut harus mempunyai NPWP? Yayasan harus mempunyai NPWP, PPN itu mekanismenya adalah PKP ( Pengusaha Kena Pajak ), tergantung dari mana penghasilan yayasan jika merupakan objek PPN dan omsetnya diatas 600 jt setahun ya harus menjadi PKP kalau kurang tidak harus PKP tapi dapat memilih menjadi PKP. Saya ada menulis artikel mengenai NPWP di www.indonesiataxconsultant.com silahkan melihat. Benny Wibowo <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Dear Kurniawan, semoga dapat membantu. tx Ben ----- Original Message ----- From: Kurniawan Harjantomo '91 Jogja To: [email protected] Sent: Saturday, November 10, 2007 11:58 AM Subject: [STIE YKPN Mailing List] Senyampang Ngomongin Pajak Berhubung sedang ngomongin pajak, sekalian saya mau tanya mengenai perpajakan berkaitan dengan dana APBN/APBD, semoga ada dari rekan/dosen yang bisa membantu. Seperti kita ketahui penggunaan dana APBN/APBD tidak akan pernah lepas dari PPN dan PPh, Nach saya mendapat pertanyaan dari tetangga saya yang memiliki yayasan sosial non profit bergerak dibidang permberdayaan dan pelatihan terhadap Ibu-ibu serta anak-anak putus sekolah. Beberapa waktu yg lalu Yayasan tersebut mendapatkan bantuan dari APBN/APBD ( kurang paham yg mana). Dana bantuan tersebut diperuntukan bagi pembelian mesin jahit dan peralatan salon serta untuk biaya pelatihan. Jadi kemungkinan pengunaan dana tersebut untuk : 1. Pembelian Peralatan Mesin jahit dan Salon ( apakah semua terkena PPN dan PPH)? Waktu beli pasti harga sudah termasuk PPN. 2. biaya Pelatihan yang menyangkut pembelian konsumsi, uang transport peserta dan honor pengajar. Biaya pelatihan tergantung dari kegiatan pelatihan tersebut. Jika memanggil pelatih khusus untuk datang dan khusus buat kita harus dipotong dan dipungut pph 23. jika pelatihan itu bersifat umum tidak terutang pph 23. Konsumsi ( jika katering ) seharusnya dipotong pph 23, jika uang makan dan trasnport diberikan tunai kepada peserta jika kurang dari Rp 110.000 tidak perlu dipotong pph 21 jika lebih dipotong pph 21 Honor pengajar dipotng PPh 21. Dari item pengeluaran tersebut perpajakan apa yg harus dilakukan oleh Yayasan agar pertanggungjawaban pemakaian dana APBN/APD tidak menyalahi aturan perpajakan yg ada. demikian kiranya terima kasih atas bantuan rekan alumni dan doseni STIE YKPN tercinta. Kurniawana Harjantomo Alumni 1996 Yogyakarta __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com -------------------------------------------------------------------------- Be a better sports nut! Let your teams follow you with Yahoo Mobile. Try it now. --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ Anda menerima pesan ini karena berlangganan ke Grup "Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta" Google Groups. Untuk memposting ke grup ini, kirimkan email ke [email protected] Untuk keluar dari grup ini, kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Untuk pilihan lain, kunjungi grup ini di http://groups.google.com/group/stieykpn?hl=id -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
