Kembalikan Danau Posoku...

Danau Poso terletak di Tentena, Kabupaten Poso- Sulawesi Tengah 
(Sulteng), merupakan salah satu objek wisata andalan di Sulteng 
sebelum meletusnya konflik horizontal di Poso.

Saat bulan purnama, masyarakat dan pelancong yang berada di kawasan 
tersebut masih bisa mendengarkan nyanyian dero (tarian tradisional) 
dari sela-sela bukit di tepian Danau Poso. Semua itu, kini tinggal 
lolongan anjing saat malam tiba. Suasana gembira para turis yang 
menikmati keindahan Danau Poso, dalam kurun 6 tahun terakhir berganti 
menjadi mencekam. 

Tidak hanya itu, gegap gempita berpadunya suara musik kakula (sejenis 
gamelan) dan tetabuhan gimba (sejenis gendang) saat dilangsungkannya 
Festival Danau Poso yang diikuti setiap kabupaten/kota sejak 1991-
1996 kini juga tinggal kenangan. 

Memang kurun waktu (1991-1996) tersebut merupakan masa kejayaan 
pariwisata di Kabupaten Poso dengan sumbangan 45% dari total 
penerimaan PAD Poso. 

Karena itu, saat kerusuhan meletus harapanpun sirna menjadi puing-
puing kerusuhan, hingga kini kondisi Danau Poso yang dulu setiap 
tahun menobatkan putri Danau Poso tak lagi ada, tinggal kenangan 
belaka, kondisi objek wisata Danau Poso juga kini nyaris porak-
poranda karena tak terpelihara. 

Rumah-rumah adat dari setiap Kabupaten di Sulteng yang dulunya 
dihiasi ornamen-ornamen etnis dari para kontingen, saat kerusuhan 
ikut berubah menjadi kumuh karena ditinggali para pengungsi. 

Akibatnya, rumah adat tersebut rusak dan banyak yang rubuh tanpa 
perhatian pemerintah kabupaten. Para turis yang memasuki Danau Poso 
tidak lagi bisa menyaksikan orang-orang menari Dero yang berasal dari 
dusun-dusun di sekitarnya. 

Kondisi ini semakin diperparah karena Danau Poso yang dulunya menjadi 
primadona dalam mendulang PAD, kini telah luput dari perhatian 
pemprov maupun pemkab, akibat kerusuhan yang masih menimbulkan 
traumatik mendalam di hati masyarakat Sulteng, khususnya masyarakat 
Poso. 

Nyanyian tradisi Dero yang dulu membahana di tengah malam saat 
pertemuan budaya setiap saat bisa kita dengarkan, suara kerambangan 
dari pesta-pesta adat dan debur tambur menggema di antara terikan 
tokoh-tokoh adat yang memimpin ritual setiap bulan purnama kini tak 
lagi terdengar sama sekali. 

Sepanjang 1996 hingga sekarang, Pemkab Poso tidak lagi mengagendakan 
festival budaya karena disibukkan menangani keamanan dan para 
pengungsi di wilayah ini, artinya sektor pariwisata Poso terpuruk 
derastis. Bahkan, hampir-hampir Propeda Kabupaten Poso tidak 
memasukkan lagi pariwisata di Danau Poso sebagai sektor rill yang 
mampu mendatangkan devisa yang tinggi. 

Pemerintah juga semakin pesimistis mengembangkan Danau Poso sebagai 
tujuan wisata di Sulteng karena alasan stabilitas yang tidak 
terjamin. 

Kini, kerusuhan Poso mulai pulih, tapi kondisi objek wisata Danau 
Poso masih tetap meradang, megap-megap, dan tidak disentuh 
pengelolaan profesional dari pemkab sehingga nyaris hilang dari peta 
pariwisata di Indonesia. 

Infrastruktur rusak 
Rumah-rumah adat yang berdiri unik tak jauh dari tepi Danau Poso 
sebagai replika keragaman suku, adat istiadat, dan budaya di Sulteng 
telah rusak dan terbengkalai dari perhatian pemda. 

Walau ada satu dua turis yang tetap mendatangi tempat ini, namun 
mereka tidak menginap dipinggir danau karena cottage dan hotel sudah 
ditinggalkan para pengelola dan pemiliknya. Paling banter, hanya 
singgah sebentar lalu menuju kota atau melanjutkan perjalanan menuju 
teluk Tomori di Kabupaten Morowali. 

Tidak hanya rumah adapt yang rusak, infrastruktur utama seperti jalan 
dan jembatan menuju Danau Poso juga mengalami rusak berat sehingga 
jarang kendaraan yang mau masuk dan melintas di atasnya. 

Melihat kondisi Danau Poso yang sudah tidak indah seperti dulu, Kadis 
Kebudayaan dan Pariwisata Sulteng Liberty Pasaribu mengatakan 
pihaknya menyerahkan pengelolaan Danau Poso kepada pemkab sebagai 
konsekuensi otonomi daerah. 

Lebih dari itu, Disbudpar Sulteng dalam setiap forum tetap mendorong 
Pemkab Poso untuk merehab kembali infrastruktur di Danau Poso dan 
menggelar kembali even budaya seperti Festival Danau Poso yang sudah 
terhenti sejak 1996. 

Dukungan moril yang diberikan itu tidak dapat membantu Pemkab Poso 
berbuat banyak sebab untuk membangun kembali Poso butuh dana yang 
tidak sedikit, khususnya untuk agenda Festival Danau Poso (FDP) dulu 
merupakan agenda tahunan yang disusun Dinas Pariwisata Provinsi 
Sulteng. 

Malah, menurut Bupati Poso Muin Pusadan, untuk mengembalikan objek 
wisata Danau Poso seperti posisi semula merupakan pekerjaan yang 
tidak mudah jika masyarakat Poso tidak mau berdamai dan menyudahi 
konflik baik konflik frontal maupun perang dingin. 

Memang, menurut dia, cukup memprihatinkan kawasan wisata Danau Poso 
yang dulunya menjadi primadona di antara objek-objek wisata di 
Sulawesi Tengah, sebab Danau Poso memiliki potensi alam dan 
infrastruktur yang memberi daya tarik wisatawan. 

"Namun karena infrastruktur sudah tidak terpelihara, maka wisatawan 
lebih memilih objek-objek wisata yang lain bila mereka berkunjung ke 
Sulteng a.l. Kepulauan Togian, Danau Lindu di Taman Nasional Lore 
Lindu, Teluk Tomori di Morowali, Pulau Pasoso, dan Tanjung Karang di 
Donggala," tandasnya. 

Kendati demikian, untuk menepis keraguan berbagai pihak, Bupati Poso 
Muin Pusadan dengan getol mengumandangkan upaya pemulihan sektor 
wisata di wilayahnya yang berpenduduk 256.600 jiwa ini. 

Indikasi positif saat ini terlihat dari antusias para pedagang yang 
kembali berjualan di pasar-pasar, toko-toko dan rumah makan mulai 
dibuka, sentra-sentra industri kerajinan mulai berproduksi, para 
turis sudah tampak lalu-lalang di jalan raya, begitupun hotel dan 
restoran mulai ramai pengunjung. 

Di Kecamatan Poso Kota, beberapa warung kerajinan ebony dan rotan 
mulai dipadati turis, begitupun toko-toko campuran tetap dibuka 
hingga malam hari. 

Untuk mengembalikan rasa aman bagi wisatawan di wilayah ini, Bupati 
Muin Pusadan mengungkapkan tahapan pemulihan keamanan dan ketertiban 
sudah mencapai 90% berkat bantuan keamanan dari TNI dan Polri. 

Keamanan yang berangsur normal di wilayah ini dipengaruhi adanya 
ketangguhan masyarakat Poso dalam menghadapi konflik, sehingga pada 
suatu kesempatan, Kapolres Poso Abdi Dharma mengatakan pihaknya tidak 
menemui kendala signifikan dalam mengamankan Poso dan menangkap para 
perusuh sebab saat ini masyarakat Poso tidak mudah lagi terprovokasi. 

Kini keamanan di Poso telah kondusif, dan wisatawan dapat mengunjungi 
Danau Poso, walaupun fasilitas wisata di kawasan itu cukup 
memprihatinkan. 

Langkah selanjutnya, pemkab harus lebih sigap utnuk membenahi 
infrastruktur yang rusak a.l. pelabuhan laut dan udara, terminal, 
jalan, dan fasilitas objek-objek wisata terutama di Danau Poso, 
sehingga wisatawan tetap tertarik mengunjungi wilayah ini. 

Untuk pemulihan itu, Pemkab Poso mengalokasikan DAU (dana alokasi 
umum) sebesar 30% dari total anggaran Rp200 miliar untuk membangun 
kembali pundi-pundi perekonomian dan kepariwisataan di bumi Sintuvu 
Maroso. (Agustan T. Syam ).

SUMBER: Suara Merdeka 
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: [EMAIL PROTECTED]
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com



Kirim email ke