Kolom - Detail Senin, 09/07/2007 16:22 WIB Common enemy oleh : Djony Edward Wartawan Bisnis Indonesia
Suatu hari saya menelepon seorang mantan jenderal yang disegani dimasa Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam percakapan dengan jenderal tersebut sempat tercetus diskusi ringan, bagaimana pendapat Anda tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Terutama kaitannya dengan pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Sang jenderal hanya menjawab singkat, "PKS common enemy (musuh bersama)." Tanpa hendak bermaksud menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud common enemy bagi PKS, sang jenderal mengalihkan pembicaraan dari A hingga Z tentang perkembangan di tanah air. Bagi penulis, pernyataan common enemy cukup menyentakkan. Karena pernyataan itu seolah mengingatkan saya pada kemenangan Front Islamic Salvation (FIS) di Aljazair dan Refa di Turki dalam pemilu setempat yang kemudian kemenangan itu langsung dijegal oleh militer. Indikasi serupa sempat muncul saat Nurmahmudi Ismail memenangkan pilkada di Depok setelah mengalahkan calon incumbent Badrul Kamal. Karuan saja setelah MA dan PN Jabar memenangkan kader PKS ini jegal melalui aksi-aksi tak konstitusional, mulai dari demostrasi tak berkesudahan, aksi tak simpatik anggota DPRD non PKS yang cenderung mendiskreditkan Nurmahmudi, hingga aksi pengempesan ban mobil sang walikota dan pelemparan bom molotov mobil kader PKS Depok. Pernyataan itu juga mengingatkan ketika Zulkieflimansyah bersama pasangannya Marissa Haque saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wagub Banten. Dimana tiga parpol besar: PPP, PDIP dan Partai Golkar bersatu untuk melawan kader dari PKS. Tak kalah pentingnya saat pilkada bupati Bekasi dimana pasangan Sa'aduddin dan M. Darip Mulyana yang sempat dinyatakan kalah, namun akhirnya dimenangkan oleh PN Jabar. Puncak gunung es relasi antara pernyataan sang jenderal tentang PKS adalah common enemy saat calon PKS: Adang Daradjatun dan Dani Anwar harus berhadapan dengan Fauzi 'Foke' Bowo dan Prijanto yang juga adalah sang jenderal militer. Tak tanggung-tanggung Foke-Prijanto didukung 20 parpol yang tergabung dalam Koalisi Jakarta. Sintesa bahwa PKS adalah common enemy seolah menemukan justifikasi paling nyata di pilkada DKI Jakarta. Ini juga yang mengonfirmasi mengapa pilkada DKI Jakarta begitu gegap gempita, riuh rendah dan seolah memanas, padahal kedua calon belum lagi memaparkan visi dan misi serta program kerja mereka. Pilkada DKI Jakarta begitu serius menyusul ada unsur PKS yang pada Pemilu 2004 menguasai pangsa suara sebanyak 1.057.246 suara atau jika dipresentir menguasai pangsa suara warga DKI sebesar 22,32%, vis a vis dengan Koalisi Jakarta yang merepresentasikan lebih dari 70% pemilih yang terhimpun di 20 parpol pendukung. Praktis di atas kertas Foke harusnya menang, karena didukung oleh 20 parpol dengan menguasai pangsa suara melebihi syarat untuk menang. Berikut al. parpol pendukung Foke: Partai Demokrat (20,23%), PDIP (14,02%), Golkar (9,16%), PPP (8,16%), PAN (7,03%), PDS (5,34%), PBR (2,90%), PBB (1,45%), maupun PKPB (1,83%). Maksimalkan kemenangan Jika mengamati besarnya dukungan atas Foke, maka praktis kemenangan putra Betawi itu sudah di atas kertas. Tapi pertanyaannya, mengapa sebegitu besar suara yang dibutuhkan Foke untuk menguasai Jakarta 1? Padahal untuk sahnya seorang kandidat cuma membutuhkan dukungan suara 15% dari parpol peserta pemilu 2004. Tentu ada hidden story yang membuat Foke tak terlalu memedulikan aspek pendidikan politik untuk provinsi tertinggi tingkat rasialnya sekaligus ibukota negara. Foke ingin memaksimalkan kemenangan setelah sebelumnya sempat ditolak oleh Ustad Hilmi Aminuddin. Suatu hari, Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita bertandang ke kediaman Ustad Hilmi di bilangan Kali Malang. Setelah diterima dan ngobrol ngalor ngidul, setengah jam kemudian Ginandjar mohon izin. "Ustad, mohon maaf. Sebenarnya saya datang ke rumah Ustad dengan adik saya," demikian papar mantan Mentamben dan Kepala Bappenas di masa Presiden Soeharto. "Siapa? Kok tak disuruh masuk?" ungkap Ustad Hilmi. "Foke, Ustad," tambah Ginandjar. Pendek kata, akhirnya Foke yang berkeliling setengah jam di gang-gang sekitar Kali Malang meluncur ke rumah Ustad Hilmi. Singkat kata, dalam obrolan itu Ginandjar dan Foke minta dukungan dari orang yang paling disegani di PKS itu. Apa jawaban Ustad Hilmi? Tentu jauh panggang dari api. Berikut petikannya, "Wah permintaan dukungan ini telat. PKS sudah memiliki calon, yakni Adang Daradjatun. Kalau begitu silakan saja berkompetisi secara sehat." Itulah sekelumit kisah dimana Foke sempat juga meminta dukungan kepada PKS, dimana Golkar sebagai inisiator bersama PPP cukup mendapat dukungan PKS dan PDIP maka sudah mengusai pangsa suara lebih dari 51%. Artinya tingkat konsolidasi akan lebih sederhana dan lebih mudah. Namun dengan penolakan yang dilakukan Ustad Hilmi, yang juga merepresentasikan penolakan PKS, maka hal ini membuat gelisah kubu pendukung Foke. Maka untuk memastikan ketenangan dan memuluskan kemenangan digalanglah Koalisi Jakarta yang melibatkan 20 parpol. Peduli setan dengan aspek pendidikan politik, yang penting bagaimana memaksimalkan kemenangan. Jadilah PKS sebagai common enemy bagi, paling tidak, elit politik di DKI. Tapi belum tentu bagi rakyat DKI Jakarta. Menurut hemat penulis, dinamika yang terjadi dalam proses pencalonan Gubernur dan Wagub DKI ini, tak lepas dari sikap Koalisi Jakarta yang menganggap PKS sebagai common enemy. Apalagi jejak rekam PKS yang telah mengikuti hampir 250 pilkada di Indonesia (dari 297 pilkada yang pernah digelar), kader PKS berhasil memenangkan di 77 titik pilkada atau lebih dari 30%. Kemenangan pilkada yang diikuti kader PKS ada yang dilakukan sendiri, ada yang berkoalisi dengan elit politik lokal, maupun dengan birokrat dan pengusaha setempat. Lepas dari semua itu, kiprah parpol yang memasuki tahun ke-10 berpolitik di tanah air (maklum sebelumnya Cuma sibuk berdakwah), sudah mampu tampil dengan daya pikat 30% di daerah pemilihan. Itu sebabnya, bisa difahami jika terbentuk Koalisi Jakarta yang tak mau menganggap enteng calon yang diusulkan PKS. Bukan semata-mata siapa calonnya, tapi justru cara kerja mesin politik PKS yang mampu menembus jantung hati rakyat. Ada atau tidak ada pilkada ataupun pemilu, kader PKS terbilang rajin menyapa atau bahkan berjibaku ikut larut dalam penderitaan yang dialami rakyat. Fenomena banjir Jakarta, cuma PKS yang dengan sigap membangun 60 titik posko yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan kadernya, serta bantuan sukarela warga, untuk menolong mereka yang terendam banjir. Posko itu dibentuk dari awal Jakarta terendam banjir hingga tetes banjir yang terakhir. Berbeda dengan parpol lain, yang mungkin ada juga yang turun ke lokasi banjir, namun staminanya tidak selama PKS. Bahkan ada parpol besar yang cuma memasang spanduk mengucapkan turut berduka atas banjir yang melanda warga Jakarta. Bahkan Pemda DKI Jakarta saja, baru meinggu kedua pasca banjir menurunkan bantuan bertruk-truk sembako dan pakaian serta selimut. Suatu sikap yang tidak buruk. Tapi jika dilihat dari aspek berlomba-lomba dalam kebajikan, maka kader PKS lah yang maju dimuka. Kedekatan PKS dengan warga inilah yang menggelisahkan lawan politik, karena itu dibuatlah strategi common enemy dengan membentuk Koalisi Jakarta. Penulis menduga, dinamika politik menjelang penentuan calon seperti fenomena yang melanda para jenderal: Slamet Kirbiyanto, Djasri Marin, maupun Agum Gumelar, belum lagi fenomena Rano Karno, Sarwono Kusumaatmaja, tak lebih dari bagian dinamika yang memperkaya dan mengarahkan PKS sebagai common enemy. Plus minus Oleh karena itu, pilkada DKI cuma memiliki dua calon, yakni pasangan Foke-Prijanto dan Adang-Dani. Pasangan mana yang oleh banyak pengamat dan mantan pejabat sebagai pasangan yang memiliki plus minus. Karena itu muncul ide-ide calon independen guna menampung aspirasi kelemahan dua kandidat tersebut. Namun kandidat PKS merasa tak keberatan kalau memang dinginkan, namun kandidat Koalisi Jakarta menolak lantaran tidak memenuhi kaidah dan ketentuan perundangan yang berlaku. Foke sebagai calon incumbet, tentu sangat potensial memenangkan pilkada DKI Jakarta. Karena selain didukung oleh 20 parpol, juga didukung birokrasi yang saat ini dipimpinnnya. Tambahan pula Foke cuti setelah ada kepastian Daftar Pemilih Tetap, hasil kerja Dukcapil yang nota bene masih dikomandaninya. Pada saat yang sama kader PKS, LSM, pengamat, mahasiswa, dan sejumlah tokoh mencaci cara kerja penjaringan calon pemilih karena ditengarai adanya ghost vooter lebi dari 1 juta. Tingkat diskusi pun menemui jalan buntu, KPUD tetap jalan terus dengan data yang dimilikinya dari hasil proses yang lemah sekali, kendati mendapat cap penyelenggara pilkada paling buruk di Indonesia. PKS tetap ngotot bahwa proses itu tidak aspiratif, arogan, dan menghalangi kader-kadernya yang belum terdaftar. Kendati KPUD merasa sudah membuka perpanjangan masa pendaftaran yang juga sebenarnya serba dibatasi oleh waktu dan tempat pendaftaran. Apa boleh buat, DKI ke depan harus dipimpin oleh kedua pasangan yang telah ada, yang dilahirkan dari proses demokrasi yang rendah, bahkan mengarah pada kartel kekuasaan. Foke yang juga seorang doktor tata kota memiliki justifikasi akademis yang memadai, selain kaya raya, dia juga dikenal penderma. Sejumlah organisasi parpol, organisasi sosial dan olah raga diketuainya, atau setidaknya menjadi penasihat, menunjukkan supelnya sang calon. Kelihaiannya dalam melakukan lobby sangat mumpuni, terbukti 20 parpol dengan sedikitnya didukung 70% pemilih pada 2004, dengan warna-warni ideologi serta anutan, mampu disatukannya dalam upaya mendukung pencalonannya. Namun Foke bukanlah manusia super. Sebab pada saat dia menjadi Wakil Gubernur dengan segala ilmu dan kepandaian, serta lobbynya, toh tak mampu mencegah banjir, padahal dia ahli tata kota. Juga tak mampu membendung meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di DKI Jakarta, padahal tekadnya menyejahterakan warga. Paling tidak itulah hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Muzani. Dimana dalam surveinya 70% kecewa kepada pasangan Sutiyoso-Foke atas banjir yang melanda Jakarta, 90% kecewa karena kemiskinan meningkat, dan 80% kecewa karena pengangguran naik. Meskipun dalam dialog di Metro TV, Foke berapologi banjir yang melanda semata-mata karena fenomena alam. Dia tak menjelaskan kenapa kemiskinan dan pengangguran bertambah di Jakarta. Sementara Adang Daradjatun tidak terlalu dikenal prestasinya saat menjabat Wakapolri, ia berpendapat sebagian besarnya bertugas dibidang intelijen Polri sehingga memang tak terlalu dikenal. Namun ada yang bertanya, mengapa PKS mencalonkan mantan Wakapolri itu, sementara sudah menjadi pengetahuan umum mulai dari polisi jalanan hingga jenderal polisi sulit mencari orang yang bersih. Berbagai predikat buruk tentang polisi, tiba-tiba saja harus berbaur dengan citra PKS yang bersih? PKS sempat memberi penjelasan memang tidak ada orang yang suci, no body perfect. Dengan merekrut Adang dari kepolisian diharapkan ke depan, itupun kalau terpilih, paling tidak bisa melakukan reformasi kepolisian dari dalam. Sebuah spekulasi yang memang harus diuji. Sementara Prijanto yang merupakan pasangan Foke diketahui sebagai militer aktif, namun prestasinya pun tak terlalu menonjol. Sedangkan Dani Anwar adalah mantan ketua fraksi PKS di DPRD, paling tidak perjuangan sekolah gratis yang diusungnya berhasil menjadi kenyataan, walaupun pelaksananya Sutiyoso dan Foke. Kekhawatiran sebagaian warga Jakarta bahwa jika kader PKS menang maka perjudian dan bisnis hiburan akan diberangus, karena akan diterapkan syariat Islam. Tuduhan itu dijawab oleh Dani, bahwa di 77 kabupaten, pemkot dan pemprov dimana kader PKS memenangkan pilkada, tak satupun yang otomatis diterapkan syariat Islam. Syariat Islam dengan sendirinya akan terlaksana jika akidah warga dibenahi, dan proses pembenahan akidah memerlukan waktu. Lepas dari plus minus sang kandidat, berikut plus dan minus pelaksanaan pilkada DKI Jakarta oleh KPUD, tanggal 8 Agustus warga harus tetap memilih. Termasuk memilih golput merupakan satu pilihan, kendati maknanya hampa sama sekali. Siapakah Gubernur DKI Jakarta ke depan, jawabnya ada pada nurani Anda!!! No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.10.8/906 - Release Date: 7/17/2007 6:30 PM No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.472 / Virus Database: 269.10.8/906 - Release Date: 7/17/2007 6:30 PM [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
