http://hidayatullah.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=6781&Itemid=1
Ahli Fikih Himbau Pengecam MUI untuk Tahu Diri Jumat, 02 Mei 2008 Kalangan ahli fikih (hukum Islam) meminta tokoh Islam dan pengecam fatwa MUI harus tahu diri. "Mohon tahu dirilah kalau bukan bidangnya," ujar Prof Dr. Huzaemah Hidayatullah.com—Kalangan ahli fikih dan hukum Islam beramai-ramai meminta para intelektual untuk lebih tahu diri terhadap segala komentar dan pernyataannya menyangkut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Ahmadiyah. Seruan kalangan ahli fikih dan hukum Islam ini datang dari Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo, pakar hukum syariah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Muinudinillah, MA serta ahli fikih Dr. Zain an-Najah. Ketika dihubungi oleh www.hidayatullah.com secara terpisah, mereka meminta agar kalangan intelektual dan tokoh Islam yang tak mengerti lebih jauh tentang hukum Islam untuk tak memberikan pernyataan, ucapan atau statemen yang membingungkan masyarakat, apalagi mengecam fatwa MUI menyangkut Ahmadiyah. Prof Dr Huzaemah yang juga Ketua MUI bidang Komisi Remaja dan Perempuan kepada www.hidayatullah.com mengatakan, beberapa hari ini dirinya merasa sedih melihat media massa dan TV memuat pernyataan tokoh yang disebut intelektual dan bahkan tokoh-tokoh Islam menyangkut keputusan fatwa MUI tentang Ahmadiyah. "Masyarakat harus tahu siapa-siapa yang berkomentar itu. Dan saya meminta, yang tak paham hukum Islam jangan bicara seenaknya," ujarnya. Menurut ahli fikih lulusan Universitas Al-Azhar Mesir ini, dalam prinsip hukum Islam, setelah Al-Quran dan Al-Hadits, sandaran hukum berikutnya adalah ijma' ulama. Sebab 'Al ulama-u waratsatu al anbiya' (ulama adalah pewaris para Nabi), katanya. "Kalau tidak kepada ulama, kita akan bertanya kepada siapa lagi menyangkut masalah berkaitan dengan hukum Islam ini," ujarnya. Karena itu, tambah Huzaimah, apa yang telah dilakukan oleh MUI dalam kasus fatwa tentang Ahmadiyah adalah sudah benar. Hal senada juga diungkapkan oleh Muinudinillah. Pakar hukum Syariah lulusan Riyad ini mengatakan, jika ada perdebatan terhadap suatu masalah dalam masyarakat, maka, yang harus dijadikan sandaran adalah orang-orang yang lebih ahli. Baginya, sangat tidak sopan jika orang- orang diluar ahli, khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum Islam tiba-tiba memberikan pernyataan seenaknya. "Jika saya ditanya masalah ilmu sejarah atau soal yang tak ada kaitannya dengan hukum Islam saya juga akan tahu diri, " tambahnya. Direktur Pascasarjana Studi Islam UMS ini mengatakan, selama ini, para intelekual membela Ahmadiyah dengan alasan mereka `dizolimi'. "Lantas bagaimana dengan sikap Ahmadiyah yang "mendzolimi" akidah Islam soal kenabian Muhammad?" tambahnya. Lebih jauh, Muinudinillah mempertanyakan sikap tokoh-tokoh Islam yang justru mengecam fatwa MUI. "Seharusnya mereka itu ber wala' (loyalitas) kepada Islam. Mengapa justru sebaliknya?". Sebagaimana diketahui, menyusul pernyataan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) yang menyatakan aliran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dan harus dihentikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut dituduh menjadi penyebab utama terjadinya aksi kekerasan. Yang cukup mengagetkan, komentar dan pernyataan yang bernada serangan justru datang dari tokoh-tokoh Islam yang sesungguhnya tak punya latar belakang hukum Islam. Termasuk diantaranya Adnan Buyung Nasution dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma'arif yang lebih dikenal pengamat sejarah. Pelecehan Ulama Menyangkut kecaman-kecaman terhadap fatwa MUI terhadap Ahmadiyah, Adian Husaini dari Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) mengatakan, sudah tepat jika MUI mengeluarkan soal fatwa keagamaan dalam Islam. Lain halnya jika MUI mengeluarkan fatwa diluar bidangnya. "Sudah benar jika MUI mengeluarkan fatwa. Apalagi masalah Ahmadiyah. Masa MUI mengeluarkan resep. Itu kan tugas dokter, " jawabnya pandek. Hal serupa juga dinyatakan Dr. Ahmad Zain An Najah. Mantan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, PCIM Kairo Mesir ini mengatakan, fatwa itu adalah hak ulama, bukan perorangan. Dan yang mengerti urusan fatwa adalah mereka-mereka yang tahu dan mengerti secara baik hukum Islam. Karenanya, jika ada orang meskipun dikenal tokoh Islam, tapi bukan berlatar belakang hukum Islam atau fikih, mereka tak memiliki hak. Anehnya, menurut Zain, setiap ada fatwa MUI, semua media massa termasuk TV justru meminta komentar tokoh-tokoh yang tak ahli dalam hukum Islam. "Nah, seharusnya media massa dan televisi mengerti. Ke mana seharusnya masalah fatwa ini ditanyakan. Tapi, kok, orang-orang yang tak paham hukum Islam diminta pendapat dan terus-menerus mendapatkan tempat. Ada apa ini?, "ujarnya. Pria asal Klaten yang meraih predikat summa cumlaude dengan disertasi Al-Qadhi Husain wa Atsaruhu Al-Fiqhiyah ini cukup heran dengan kondisi di Indonesia. Sekedar membandingkan, belum ada dalam sejarahnya fatwa ulama dikencam apalagi dilecehkan orang-orang awam dan bukan ahli dibidangnya kecuali di Indonesia. Ia mencontohkan, dalam kasus semua fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta' al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) atau Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar, tak pernah masyarakat bahkan pihak pemerintah mempertanyakan atau mengotak-atik nya. "Umumnya, semua masarakat Mesir paham dan menghormati, bahkan termasuk pihak pemerintah," tambahnya. Berbeda dengan dengan di Indonesia di mana fatwa ulama `dilecehkan' orang yang tak paham hukum Islam. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]
