Salah satu penulis lain yang analisanya saya sukai adalah Amran
Nasution...... Very Smart!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mengapa Masa Depan Milik Islam? [1]
http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7083&Itemid=1
Jumat, 20 Juni 2008 var sburl8432 = window.location.href;
var sbtitle8432 = document.title; var
sbtitle8432=encodeURIComponent("Mengapa Masa Depan Milik Islam? [1]"); var
sburl8432=decodeURI("http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7083";);
sburl8432=sburl8432.replace(/amp;/g,
"");sburl8432=encodeURIComponent(sburl8432); Majalah Maclean, Kanada,
menghadapi kasus hukum karena tulisan kebencian kepada Islam. Tapi di Amerika,
menghina agama minoritas dilindungi konstitusi. Ini ditiru kaum liberal
Indonesia. Mengapa polisi tak obyektif dalam kasus Monas?
Oleh: Amran Nasution
Hidayatullah.com--Para pejabat Amerika selalu mendamprat pejabat China karena
dianggap salah urus ekonomi. Mulai sistem subsidi, regulasi investasi asing,
sampai pematokan nilai mata uang Yuan. Tapi itu dulu. Kini posisi berubah.
Para pejabat senior China secara terbuka mengecam cara Amerika menangani
ekonominya dengan kapitalisme laissez-faire dan mereka berani membela sistem
ekonominya yang ditandai adanya regulasi. Seperti ditulis sebuah artikel di The
New York Times, 17 Juni lalu, para pejabat China menuduh Amerika hipokrit:
mengajari mereka tentang ekonomi tapi pertumbuhan ekonomi negerinya sendiri
stagnan. Sementara ekonomi China justru tumbuh sangat tinggi.
China mendamprat Amerika dalam skandal kredit perumahan (mortgage) yang
menyeret dunia ke dalam krisis. Utusan China di World Trade Organization (WTO)
mengecam Amerika karena tak bisa menahan kemerosotan nilai dollar yang memacu
kenaikan harga minyak dan pangan dunia. Amerika dituduh bersikap bermusuhan dan
diskriminatif karena menghambat perusahaan China membeli saham perusahaan
Amerika yang goyah diguncang krisis.
Pendek kata, China berani mengatakan sistem ekonominya terbukti lebih baik
dari Amerika Serikat. Karena itu pula mereka tak akan meniru sistem demokrasi
Amerika Serikat. Liao Min, salah seorang pejabat perbankan China malah berkata
kepada koran The Financial Times, Mei lalu, Konsensus Barat dalam hubungan
pasar dengan Pemerintah, harus dikaji-ulang. Sesuatu yang sebenarnya sudah
lama disuarakan para ahli ekonomi Amerika sendiri seperti Profesor Joseph
Stiglitz atau Profesor Paul Krugman, para pengeritik kapitalisme atau
neo-liberalisme.
Ketika terjadi gempa dahsyat di Provinsi Sichuan, mobilisasi tentara China
terbukti sangat cepat ke daerah bencana. Bandingkan dengan loyonya Pemerintah
Federal pimpinan Presiden Bush menghadapi serangan Badai Katrina, sehingga
korban jatuh bertambah banyak.
Pendek kata Amerika sekarang memang payah. Di mana saja di dunia,
kredibilitas Amerika Serikat dan kredibilitas pasar uangnya sekarang nol
(zero), kata Joseph Stiglitz, Profesor Ekonomi dari Columbia University,
seperti dikutip The New York Times tadi. Pemenang nobel ekonomi 2001 itu, sejak
lama dikenal kritis kepada Amerika Serikat dan sering memuji ekonomi China.
Paul Krugman, Guru Besar Ekonomi Princeton University dan Kolomnis The New
York Times, sering menyoroti sistem ekonomi Amerika yang katanya menyebabkan
0,01% orang terkaya bertambah kaya sementara yang lain stagnan atau bertambah
miskin. Orang-orang kaya itu, begitu kayanya, sampai mampu membeli partai
politik.
Awal Juni lalu, sebuah sub-komisi di DPR Amerika Serikat melaporkan bahwa
anti-Amerikanisme di dunia kini mencapai level tertinggi, terutama di negara
Muslim dan Amerika Latin. Laporan itu dibuat berdasarkan sejumlah survei dan
pendapat para ahli.
Kekuatan militer kita tak dianggap jaminan keamanan, melainkan ancaman. Tak
dianggap garansi stabilitas dan ketertiban tapi sumber intimidasi, kekerasan,
dan penyiksaan, kata Bill Delahunt, Ketua Sub-Komisi Organisasi
Internasional, HAM dan Pengawasan, DPR.
Laporan itu menyebutkan bahwa semua terjadi karena Perang Iraq, dukungan
Amerika kepada sejumlah rezim represif, sikap bias Amerika dalam konflik
Israel-Palestina, serta penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan kepada para
tahanan (di Guantanamo dan sejumlah penjara rahasia).
Laporan itu juga menyimpulkan di dunia Islam tumbuh persepsi yang meyakinkan
bahwa perang melawan teror telah digunakan Amerika Serikat untuk menghancurkan
Islam. Semuanya memperluas dan memperdalam sikap anti-Amerikanisme (lihat
artikel Alice Ritchie, AFP, 11 Juni 2008).
Di Timur Tengah wibawa Amerika sudah rontok. Perundingan Israel dengan
kelompok Hamas terjadi dengan Mesir sebagai penengah. Sedang pertemuan Suriah
dengan Israel berkat difasilitasi Turki. Amerika sudah ditinggalkan.
Meski demikian Pemerintah Indonesia tetap berkiblat ke Amerika. Para ekonom
Presiden SBY adalah penganut sistem ekonomi neo-liberal: Budiono, Sri Mulyani,
Marie Pangestu, Purnomo Yusgiantoro, dan beberapa yang lain.
Karena itulah harga BBM dinaikkan, sehingga pompa bensin milik kapitalisme
global bisa bersaing bebas dan menghancurkan pompa bensin milik pribumi kita
(lihat Laissez-Faire Pak SBY, Laissez-Faire, www.hidayatullah.com, 21 dan 22
Mei 2008).
Sekarang ladang minyak kita sebagian besar dikuasai perusahaan asing,
terutama dari Amerika Serikat, seperti Exxon-Mobil, Shell-Penzoil,
Total-Fina-Elf, BP-Amoco-Arco, dan Chevron-Texaco. Perusahaan itu dikabarkan
menguasai lebih 70% ladang minyak dan gas Indonesia.
Presiden SBY menyingkirikan Pertamina, perusahaan milik sendiri, untuk
memenangkan Exxon-Mobil, perusahaan Amerika, dalam menguasai proyek minyak dan
gas yang amat menguntungkan di Blok Cepu. Wajar SBY menjadi teman dekat
Presiden George Bush.
Wajar pula kalau dalam setiap demo anti-kenaikan BBM di mana saja, selalu ada
poster menuntut penyitaan atau pengambil-alihan aset negara yang dikuasai
asing. Pemerintahan SBY-JK dinilai sangat sukses melayani kepentingan asing di
Indonesia, terutama Amerika Serikat.
Amerika Bentuk Densus 88
Selain ekonomi, Indonesia berkiblat ke Amerika dalam politik. Sistem
pemilihan langsung yang kita lakukan sekarang meniru Amerika, dan itu biayanya
amat-sangat mahal. Namun itu bisa terlaksana karena pemilihan Bupati,
Gubernur, dan Presiden, berlangsung dalam sistem keuangan yang tertutup.
Mestinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekam telepon para calon
Bupati sampai Presiden, beserta Tim Suksesnya, baru ketahuan dari mana
sebenarnya dana politik itu berasal. Tapi KPK tak akan ke sana. Percayalah.
Akibatnya sistem politik Indonesia terus dihidupi dengan cara-cara korupsi dan
melawan hukum (baca Membuka Topeng Negara Gagal, www.hidayatullah.com, 17 dan
23 April 2008).
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tak segan menyampuri soal Ahmadiyah
dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang
bentrok dengan kelompok FPI di Monas, 1 Juni 2008.
Campur tangan Kedubes Amerika merepotkan FPI, soalnya, Kepolisian selama ini
mendapat dana bantuan dari Amerika Serikat. Menurut Majalah Far Eastern
Economic Review (FEER), 13 November 2003, Pemerintah Amerika mengeluarkan dana
16 juta dollar (sekitar Rp 150 milyar) untuk membentuk dan melatih Detasemen
Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri. Laporan yang sama ditulis Warta Kota, 12
November 2003, dan The Jakarta Post, 6 September 2004.
Menurut berita itu, detasemen khusus anti-teror difasilitasi berbagai
peralatan dan persenjataan canggih. Malah guna mobilitas pasukan, detasemen
dilengkapi Amerika dengan pesawat angkut khusus C-130.
Belum cukup. Congressional Research Service (CRS), lembaga riset Kongres
Amerika Serikat, dalam laporan tahun 2005, menyebutkan secara terperinci dana
yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Bush kepada polisi Indonesia dan pasukan
anti-terornya.
Dari situ diketahui bahwa setiap tahun POLRI menerima bantuan dari Amerika
Serikat, tahun 2004 sebesar US$ 5.778.000, tahun 2005, US$ 5.300.000, dan pada
tahun 2006, sebesar US$ 5.300.000 (sekitar Rp 50 milyar).
There is no free-lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Karena Kedubes
Amerika Serikat memihak Ahmadiyah dan AKKBB, maka tokoh kelompok Front Pembela
Islam (FPI) yang ditahan polisi seperti Habib Riziek Shihab, Munarman, dan
kawan-kawan, memang mendapat masalah. Mereka tergolong kelompok anti-Amerika.
Munarman adalah tokoh yang paling ngotot berkampanye mengusir proyek NAMRU-2
milik Angkatan Laut Amerika, dari Indonesia.
Independensi polisi dari pengaruh Kedubes Amerika Serikat menjadi tanda tanya
besar. Misalnya, pengacara Mahendradatta dari Tim Pembela Muslim (TPM)
mengherankan prioritas polisi dalam menangani peristiwa Monas. Kalau
berdasarkan hukum, mestinya yang menjadi prioritas adalah pria berpistol yang
menggunakan kostum AKKBB. Ancaman hukuman kasus senjata api itu seumur hidup,
paling berat, kata Mahendradatta.
Nyatanya walau kasus itu sudah dilaporkan FPI, polisi sampai sekarang belum
menangkap pria berpistol. Polisi hanya sibuk menguber orang-orang FPI yang
dituduh terlibat penganiayaan dengan ancaman hukuman hanya 5 tahun penjara,
jauh lebih ringan dari urusan senjata api. Polisi sibuk mencari-cari pasal
pidana agar bisa menangkap dan menahan Habib Riziek Shihab.
[berlanjut.../www.hidayatullah]
Penulis adalah Direktur Institute for Policy Studies
"Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak membaca, paling bertakwa,
paling sering beramar ma'ruf nahi munkar, dan paling gemar menjalin hubungan
silaturahmi." (Muhammad SAW).
kampusku
Blogku
[Non-text portions of this message have been removed]
