Sepuluh tahun yang telah silam, tepatnya menjelang akhir era 1990-an yang telah lalu, ekonomi negara kita -Indonesia- terhempas oleh ‘gelombang tsunami’ berupa krisis nilai tukar rupiah dan moneter. Menyusuli kemudian adalah ‘badai prahara’ dunia perpolitikan nasional berupa tuntutan politik berupa reformasi atas tata laksana kenegaraan. Hasilnya, sebagian besar asset strategis dan produktif nasional kita telah di-Privat-isasi serta di-Asing-isasi secara masif tanpa kecuali.
Hari ini, tepatnya menjelang akhir era 2000-an, ekonomi negara kita -Indonesia- kembali digoyang oleh ancaman ‘gempa’ yang berpotensi menimbulkan ‘gelombang tsunami’ susulan berupa krisis bursa keuangan dan saham. Kebetulan, kurang dari setahun lagi akan diselengarakan ‘hajatan besar’ dunia perpolitikan nasional berupa pemilu dan pilpres. Akankah hasilnya juga akan sama ?, yaitu pentuntasan program Privat-isasi serta Asing-isasi atas asset strategis dan produktif nasional kita yang masih tersisa ?. Konon kata rumornya, jika kuda troya pada saat sepuluh tahun yang silam adalah IMF dan BPPN, maka hari ini kuda troyanya adalah Hostile Takeover berupa akuisisi paksa dari pihak kreditor atas agunan saham yang tak lagi sepadan dengan nilaio utangnya. Semua terpulang kepada para pejabat politik dan pemegang otoritas serta pejabat birokrasi, akan dibawa kemanakah hidup 250-an juta rakyat Indonesia ini ?. Apakah sudah merupakan garis suratan takdir bagi negeri ini kembali ke era seperti zaman VOC/Kompeni pada zaman kolonial dulu yang menguasai segala hajat hidup bangsa ini ?. Wallahu’alambishshawab. *** Guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun mulai terus menguat. Penutupan BEI selama tiga hari yang dilakukan pemerintah agaknya mampu menahan keterpurukan bursa lebih dalam. Namun, imbas krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) masih terasa, bahkan masih pula menyisakan ancaman. Sebagian besar investor saham BEI adalah investor asing, yang saat terjadi krisis, juga membutuhkan dana segar dan ramai-ramai menjual. Harga saham-saham pun terkoreksi cukup tajam. Saat inilah ancaman hostile takeover muncul, terutama bagi perusahaan yang mengagunkan sahamnya atas utang. Terkoreksi tajamnya harga saham mengakibatkan nilai agunan tak lagi sepadan utangnya. Maka, pihak kreditor bisa saja melakukan akuisisi paksa. Hostile takeover adalah suatu tindakan akuisisi yang dilakukan secara paksa. Biasanya dilakukan dengan membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Dalam kondisi sekarang ini, di Indonesia, hostile takeover bisa terjadi pada perusahaan komoditas, terutama batubara dan minyak sawit mentah (CPO), mengingat valuasi harga saat ini yang sudah sangat murah. Ancaman itulah yang perlu diwaspadai. Apalagi sejumlah perusahaan asing sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan hostile takeover perusahaan batu bara. Jika ini benar terjadi, bukan mustahil negara bakal mengalami kerugian besar. Sejak melambungnya harga minyak bumi, pemanfaatan energi khususnya untuk pembangkit listrik, beralih ke batubara. Tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dengan kondisi seperti itu, hampir bisa dipastikan, kebutuhan batu bara bakal meningkat pesat dalam beberapa puluh tahun ke depan. Batu bara memainkan peran yang penting dalam membangkitkan tenaga listrik dan peran tersebut terus berlangsung. World Coal Institute menyebutkan saat ini konsumsi batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik dunia sekitar 39 persen. Porsi diperkirakan tetap di level yang sama selama 30 tahun ke depan. Sedangkan pasar batu bara yang terbesar adalah Asia, yang saat ini mengonsumsi 54 persen dari konsumsi batu bara dunia. Sementara banyak negara yang tidak memiliki sumber daya energi alami yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan karenanya, mereka harus mengimpor. Bukan hanya kekurangan pasokan batu bara setempat yang membuat negara-negara mengimpor batu bara, tapi demi untuk memperoleh batu bara dengan jenis tertentu. Contohnya penghasil batu bara terbesar seperti Cina, AS, dan India, juga mengimpor batu bara karena alasan mutu dan logistik. Kondisi tersebut jelas menjadikan batu bara bisnis menjanjikan sampai beberapa puluh tahun ke depan. Indonesia, yang saat ini masih tercatat sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia, mestinya mampu menikmati 'manisnya' bisnis emas hitam itu lantaran harga yang terus meninggi. Produksi dan ekspor batu bara Indonesia pun cenderung meningkat. Indonesia telah menjadi eksportir batu bara nomor dua terbesar di dunia setelah Australia sejak 2006 lalu, dengan volume ekspor 184 juta ton dan devisa yang diperoleh sebesar 3,4 miliar dolar AS. Padahal, sebelumnya Indonesia masih menduduki peringkat keempat setelah Australia, Cina, dan Afrika Selatan. Bahkan, tahun 2006 lalu ekspor batu bara sudah mencapai 184 juta ton senilai 6,08 miliar dolar AS dan 2007 sekitar 130 juta ton lebih senilai 5,05 miliar dolar AS. Cadangan terbukti batu bara Indonesia juga tercatat masih cukup besar. Sampai akhir tahun lalu, Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap cadangan batu bara terbukti Indonesia mencapai 5,3 miliar ton. Sebanyak 83 persen cadangan batu bara terbukti itu berada di Kalimantan, sedangkan sisanya 905 juta ton berada di wilayah Sumatra. Jika tingkat produksi batu bara nasional mencapai 200 juta ton per tahun, maka cadangan batu bara terbukti akan habis dalam 26,5 tahun. Namun, jika dihitung berdasarkan cadangan terkira yang mencapai 13,411 miliar ton, maka batu bara akan habis dalam 67 tahun. Sedangkan, jika dihitung berdasarkan sumber daya batu bara Indonesia yang mencapai 90,452 miliar ton, maka batubara akan habis 452 tahun! Selain untuk ekspor, cadangan sebanyak itu tentunya sangat bermanfaat bagi kebutuhan dalam negeri. Apalagi Indonesia sedang memacu penggunaan batu bara sebagai sumber utama energi listrik, menggantikan peran BBM yang semakin mahal. Cadangan batu bara sebanyak itu pastinya akan bermanfaat terkait pembangkit listrik bertenaga batu bara sebesar 10 ribu dalam tiga tahun mendatang, Hal ini akan membuat melesatnya kebutuhan batu bara dalam negeri. Sumber daya alam, yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat negara ini, justru bakal sulit dinikmati jika hostile takeover dibiarkan terjadi. Sekarang saja, sejumlah perusahaan batu bara sudah dimiliki asing. Salah satunya adalah PT Bayan Resources Tbk yang 37,5 persen dimiliki Dato Low Tuck Kwong dari Malaysia dan 10 persen oleh Enel Investment Holding BV. Juga PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang 77,6 persen dimiliki PT Centralink Wisesa International yang merupakan kepanjangan tangan Banpu Plc dari Thailand. Sementara PT Bumi Rescources Tbk, anak usaha Grup Bakrie, juga terancam jatuh ke tangan asing. Saat ini PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) selaku holding Grup Bakrie hanya menguasai 16,92 persen ditambah 7,4 persen digadaikan di The Bank of New York. Long Haul Holdings Ltd menguasai 18,9 persen. Sebagian sahamnya dalam proses penjualan oleh BNBR dalam proses rasionalisasi portofolio terkait gadai 28,5 persen saham Bumi yang memerlukan penambahan kolateral karena harga sahamnya jatuh. Gadai saham ini untuk mendapatkan pijaman dari beberapa lembaga keuangan asing seperti ICICI dan JP Morgan masing-masing 150 juta dolar AS dan Odickson Finance 1,1 miliar dolar AS untuk refinancing utang right issue April lalu. Beberapa pihak disebut-sebut telah menawar saham Bumi seperti Grup Djarum, Texas Pacific Group dari Amerika, dan Tata Group dari India. Tata Group sebelumnya sudah menguasai 30 persen saham di PT Kaltim Prima Coal (KPC), tambang batu bara terbesar di Indonesia milik Bumi. Bumi saat ini memproduksi lebih dari 60 juta ton batu bara kualitas tinggi dan menguasai 10 persen pasar ekspor dunia. Dalam proses rasionalisasi portofolio sejumlah perusahaan Grup Bakrie lainnya, ada klausul bahwa BNBR bisa membeli kembali saham perusahaan itu. Seperti untuk PT Bakrieland Development Tbk yang dilepas 30 persen sahamnya ke Avenue Capital, hedge fund dari AS. Namun, untuk penjualan Bumi Resources belum ada kejelasan apakah ada klausul buy back. Ancaman hostile takeover jelas tak bisa dipandang sebelah mata. Atau, kita hanya akan menyisakan sisa-sisa keterpurukan masa kini untuk generasi masa depan. Ancaman Bernama Hostile Takeover. Republika, 21 Oktober 2008. http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/14/news_id/8973 *** Ada persepsi yang kuat di kalangan pemerintahan bahwa krisis finansial global tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Alasannya adalah fundamental ekonomi kita kuat dan sektor perbankan tidaklah serentan 10 tahun yang lalu. Selain itu, episentrum krisis berada jauh dari kita. Saya agak kurang paham mengenai landasan teoretis argumen tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa kita sering gagal untuk mendefinisikan fundamental ekonomi yang relevan untuk menangkis krisis. Krisis finansial global tak bisa ditangkis dengan pertumbuhan ekonomi, suku bunga, ataupun inflasi. Negara-negara yang memiliki kinerja ekonomi yang baik, seperti Korea dan Cina juga mengalami imbas yang lebih parah dibandingkan kita. Selain itu, kerentanan juga bisa timbul oleh kenyataan bahwa sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal didominasi oleh pelaku asing. Mereka sekarang sedang mengalami kesulitan di negaranya masing-masing dan tidak ada jaminan bahwa masalah mereka sebagian dialihkan ke Indonesia. Caranya, yaitu dengan menyedot likuiditas dari Indonesia untuk menutupi cash flow perusahaan induk. Yang menjadi perhatian kita sekarang ini seharusnya tidak hanya sebatas kebijakan di sektor keuangan. Sektor riil juga harus kita amankan karena dampak negatifnya sudah mulai terasa. Antisipasi dampak di sektor riil menjadi sangat penting karena sebagian besar negara maju telah betul-betul merasakannya dengan cukup jelas. Dampak terhadap sektor riil domestik dapat diidentifikasi melalui dua saluran. Saluran yang pertama adalah kenyataan bahwa sektor riil domestik terhubung secara langsung dengan sektor riil internasional. Kedua, sektor riil domestik juga terhubung dengan sektor finansial domestik dan internasional. Kita lihat satu per satu. Sektor riil domestik dan internasional terhubung secara langsung melalui aktivitas ekspor dan impor. Karena sebagian besar negara maju mulai mengalami resesi, otomatis permintaan ekspor komoditas Indonesia akan berkurang. Negara-negara OECD memiliki pangsa sekitar 60 persen terhadap GDP dunia. Adalah sulit untuk membayangkan bahwa resesi yang mereka alami tidak akan mengganggu kita. Memang bisa dicari alternatif pasar. Tetapi, jelas tidak ada pasar yang mampu menggantikan peran mereka. Mereka terlalu besar untuk digantikan. Bahkan, semua negara tentunya akan melakukan hal yang sama, yaitu semaksimal mungkin mengalihkan ekspor ke negara mana pun yang mungkin. Karena itu, kita mungkin akan menghadapi persaingan yang lebih keras di pasar ekspor nontradisional. Bahkan, pasar domestik akan dibanjiri oleh produk-produk impor dari Cina dan Vietnam. Masalahnya adalah kita telah memberlakukan pasar bebas dengan Cina sehingga tidak lagi bisa dengan mudah memberikan proteksi terhadap produk nasional. Inilah buah dari liberalisasi yang ugal-ugalan. Dalam kenyataannya, perusahaan eksportir kita telah merasakan sebagian dampak negatif krisis sejak beberapa bulan yang lalu. Sebagian besar order ekspor telah mengalami pengurangan. Beberapa produsen tekstil belum menerima order untuk delivery tahun depan. Pembatalan order juga semakin sering terjadi. Dampak negatif berikutnya bisa diidentifikasi melalui saluran finansial dan tampaknya justru akan membawa implikasi yang jauh lebih serius. Memang, mereka yang hanya percaya terhadap teori real business cycle tentunya tidak akan menganggap saluran ini begitu penting. Mereka hanya percaya pada doktrin Modigliani, yakni finance is a veil yang berarti bahwa yang paling penting adalah sektor riil dan kejadian apa pun di sektor finansial tidak akan memiliki implikasi apa-apa terhadap sektor riil. Sebaliknya, aliran New-Keynesian justru percaya bahwa krisis di sektor riil bisa dipicu oleh situasi yang buruk di sektor finansial. Perkembangan yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa hipotesis New-Keynesian lebih mendekati kenyataan dan diindikasikan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, sebagaimana telah terjadi terhadap Grup Bakrie dan beberapa grup bisnis lainnya, ternyata anjloknya harga saham telah ikut menurunkan akses mereka terhadap kredit dan pasar modal. Ketika harga saham turun, net worth mereka otomatis juga turun sehingga credit-worthiness perusahaan-perusahaan mereka juga melemah. Pada gilirannya, mereka akan mengalami kesulitan untuk melakukan roll over dan refinancing untuk kredit yang telah jatuh tempo. Beberapa kreditor bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan berbagai proyek yang sudah berlangsung selama setahun terakhir ini. Kita akan menyaksikan banyak proyek yang tidak diselesaikan di tengah jalan karena kesulitan pembiayaan. Kedua, volatilitas di pasar keuangan juga akan meningkatkan persepsi risiko. Akibatnya, perusahaan mejadi lebih sulit untuk mencari dana atau kalaupun ada dana harganya lebih mahal. Bahkan, JP Morgan Chase merekomendasikan bahwa obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebaiknya dihindari. Penilaian ini jelas membuktikan bahwa pemerintah sekalipun akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan defisit. Dunia usaha tentunya akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih parah. Ketiga, kesulitan likuiditas perbankan dalam beberapa minggu terakhir ini mulai terasa oleh sektor riil. Kredit menjadi lebih sulit untuk diperoleh. Dunia usaha mulai mengeluhkan bahwa kredit yang telah disetujui oleh bank, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Hal itu kini lebih sering terjadi, terutama terhadap UKM yang memang bukan prime customer bagi perbankan. Dengan lebih seretnya kredit, ekspansi dunia usaha pada tahun 2009 mungkin akan terhambat. Pertumbuhan investasi akan mengalami koreksi habis-habisan. Sebagai penutup, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa sangat sulit untuk menghindar dari krisis finansial global. Kita sebaiknya mulai mengatur strategi agar pengaruhnya terhadap sektor riil bisa diminimalisasi. Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil. Iman Sugema. Republika, 20 Oktober 2008. http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/26
