Kasus salah tangkap dan salah tuduh sering terjadi di Indonesia. Bagaimana jika ada seseorang telah dijatuhi hukuman mati dan ternyata keliru ?. Siapa bertanggung jawab di dunia & akherat ?.
Bangsa Indonesia baru-baru ini dikejutkan dengan kasus salah tangkap, salah dakwaan, dan salah vonis oleh penegak hukum. Contoh nyata adalah kasus pembunuhan Moh Asrori, 24, warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Jombang, yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Setelah serangkaian tes, akhirnya temuan terbaru telah mementahkan dan menggugurkan proses hukum kasus tewasnya "Asrori" di Jombang sebelumnya yang memenjarakan Hambali alias Kemat (26), dengan pidana 17 tahun, dan Devid Eko Priyanto (17), yang diganjar hukuman 12 tahun penjara. Kasus serupa, sebenarnya telah sering terjadi. Kasus yang paling terkenal adalah kasus Sengkon dan Karta tahun 1974. Alkisah, Sengkon dan Karta ditangkap dengan sangkaan merampok dan membunuh pasangan suami istri Sulaiman Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Polisi menyidik kasus ini dan meyakinkan Sengkon-Kartalah pelakunya. Hingga tiga tahun kemudian, kedua petani itu tetap menyangkal tuduhan jaksa. Tapi, Hakim Djurnetty Soetrisno lebih memercayai cerita polisi ketimbang pengakuan kedua terdakwa. Sengkon divonis 12 tahun penjara dan Karta 7 tahun. Tapi ternyata ada orang lain bernama Gunel, mengaku sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan yang sebenarnya. Sengkon dan Karta akhirnya dibebaskan. Dan Gunel dipenjara. Namun, kesalahan para penegak hukum terhadap kedua orang itu tidak tertebus. Akibat peristiwa ini, keluarga Karta, bersama dua istri dan 12 orang anak, kocar kacir dan jatuh miskin. Dua kasus di atas barangkali dapat untuk ‘mengintip’ kasus Bom Bali 1 yang terjadi hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002. Menjelang tengah malam tiba-tiba, bom meledak di Paddy’s tempat para turis asing berpesta pora. Dalam hitungan detik sesaat kemudian muncul cahaya terang yang memancar membentuk awan, semburan api raksasa terlihat hampir bersamaan dengan terdengarnya ledakan dahsyat. Disusul dengan bom kedua di Sari Club, yang efeknya terdengar sampai radius puluhan kilometer, dan jaring-jaring bangunan berhamburan ke udara sampai 50 meter tingginya. Aparat akhirnya menuduh Amrozi Cs sebagai pelaku bom. Yang menjadi persoalan, Amrozi cs hanya mengakui peran mereka terhadap kasus bom Bali I (12 Oktober 2002) dan menewaskan 202 orang itu hanya membeli bahan bom berupa karbit sebanyak satu ton yang dibeli dari toko Tidar di Surabaya. Adapun peran Muklas tak jauh dari seorang ustadz yang memberi semangat untuk melakukan aksi pengeboman tersebut. Imam Samudera melakukan survei dan konsep penyerangan yang ia lakukan tiga bulan sebelum bom diledakkan. Secara khusus Imam membuat website bertitel www.istimata.com yang isinya mengklaim bertanggung jawab atas peledakan bom 1 tersebut. Lantas siapa pelaku bom kedua ?. Yang efeknya setara dengan Mikro Nuklir (micro nuke) ?. Belum ada yang dapat membuktikan. Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu, mantan KSAD era Megawati, pernah mengatakan ketidakmampuan TNI untuk membuat bom sedahsyat itu. Hasil temuanTim investigasi MUI MUI tahun 2002 yang dipimpin oleh (alm) Z.A Maulani menunjukkan, ditemukan serpihan bahan C4, sebuah bahan peledak berkekuatan tinggi yang hanya dimiliki AS dan Israel. Sedangkan, menurut Amrozi cs dalam pemeriksaan, mereka hanya menggunkan bahan peledak jenis TNT yang berkekuatan rendah. Hasil MUI hampir mirip dengan temuan Tim Mabes Polri dan kajian bersama dengan Tim FBI. “Berdasarkan efek ledakan bom, besar kemungkinan material yang digunakan dari jenis C-4,” kata Kabag Humas Polri Irjen Polisi Saleh Saaf. Juga pernyataan Joe Vialls, ahli bom dan investigator independen yang bermukim di Australia. Yang katanya, bom yang meledak di Bali lebih dari C-4. Hukuman Mati dan Islam. Yang menjadi pertanyaan, dalam kasus Asrori, Sengkon dan Karta, saksi dan tertuduh masih hidup. Dalam eksekusi mati Amrozi cs -yang diduga hanyalah pelaku bom ledakan pertama, yang tak lebih dari efek ledakan karbit- telah dieksekusi mati. Bagaimana jika kelak kemudian ternyata pelaku ledakan kedua yang telah menewaskan 200 orang lebih itu ternyata bukan Amrozi Cs ?. Jika dalam kasus ini, ternyata Amrozi cs, tidak terbukti, maka siapakah yang paling bertanggung jawab ?. Presiden, Menhum, Hakim, polisi atau juru tembak ?. Siapa yang paling berdosa jika ternyata ada pelaku lain di luar Amrozi Cs ?. Abdurrahman Navis, Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur mengatakan, jika ternyata Hakim keliru dalam menghukum mati seseorang, maka hukumannya termasuk dosa besar dan kelak akan masuk neraka. Kecuali jika dalam pemutusannya ada barang bukti secara konkrit. Hal senada pun disampaikan Dr. Zain Najah. Menurut pakar fikih lulusan Universitas Al Azhar, Mesir ini, Hakim dalam memutuskan terpidana seharusnya berhati-hati, sebab menyangkut nyawa seseorang yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dia mengatakan, jangan sampai memutuskan hukum keliru. Apalagi karena ada dorongan dan tekanan pihak lain. Selain itu, hendaknya dalam memutuskan hukum agar tidak sembarangan. Sebab menurutnya, ada enam syarat yang harus dilalui. Pertama, dia harus memahami masalah dengan baik, Kedua, memutuskan dengan tegas tanpa intervensi dan tekanan pihak luar, Ketiga, mendengar dari kedua belah pihak, Keempat, memahami hukum Islam, Kelima, harus adil dan memiliki bukti akurat, dan Keenam, harus mampu ber-ijtihad. Independen. Selain itu, menurut pakar fikih, mengHakimi seseorang atau menjadi Hakim haruslah independen. Pernah Rosulullah suatu ketika hendak mengHakimi dua pihak yang sedang berseteru. Lalu berkata, “Saya memutuskan hanya dengan bukti, bukan karena kecakapan berargumentasi. Jangan sampai sekali-kali mengambil hak-nya, hanya gara-gara pandai berbicara”. Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Prof. Dr. Ahmad Zahro, menganjurkan seorang Hakim yang hendak memutuskan satu perkara, harus betul-betul independen, tidak boleh diintervensi oleh pihak luar manapun. Sebab, jika independensinya telah hilang, maka penegakan hukum mustahil bisa terwujud. Menurutnya, dalam sebuah Negara, peran Hakim memang sangat signifikan untuk menjaga tegaknya sebuah keadilan. Jika dalam kasus eksekusi mati ternyata keliru, maka siapa yang akan bertanggung jawab ?. Menurut Ahmad Zahro yang bertanggung jawab tentunya yang memiliki kebijakan dan Hakim. Sebab pada saat menentukan keputusan, pada saat itulah Hakim berhak menentukan sendiri tempatnya, di surga ataukah di neraka. DR. M. Ichsan, Lc. Dosen Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menambahkan, jika ada kesalahan Hakim dalam mengambil vonis, maka itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dholim berakibat fatal terhadap penghilangan nyawa seseorang. Karena itu, menurut Navis, ada tiga jenis Hakim yang dikenal dalam Islam. Yang dua masuk neraka, sedangkan yang satu masuk surga. Hakim yang masuk neraka adalah Hakim yang tahu kebenaran tapi tidak menghukumi secara benar dan Hakim yang tidak tahu proses hukum, tapi tetap menghukumi. Adapun Hakim yang masuk surga adalah yang tahu kebenaran dan menghukumi dengan benar. Itulah menurut Zain Najah, kenapa posisi Hakim di zaman sahabat "dijauhi" oleh para ulama ?. Menurut Zain, ya karena tingkat resikonya terlalu tinggi. Menurut Zain, Imam Abu Hanifah saja menolak ketika ditawari untuk menjadi qodhi (Hakim) padahal masih dalam Negara Islam. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi para calon Hakim atau para Hakim dalam menangani sebuah kasus. Khususnya hukuman mati terhadap seseorang. Pakar Fikih : Dosa Besar, Bila Hakim Keliru dalam Menghukum Mati . Hidayatullah.com 13 November 2008. http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7918:pakar-fikih-dosa-besar-bila-hakim-keliru-dalam-menghukum-mati&catid=87:kajian&Itemid=71
