Ass.wr.wb. Berita dibawah ini salah satu contoh bagaimana musuh2 Islam selalu menebar fitnah untuk menjatuhkan Islam. Antara kesimpulan berita dengan fakta yang disampaikan benar2 tidak nyambung. Kesimpulan berita : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang paling sering menerima suap versi Transparency International Indonesia (TII). Sedangkan fakta yang diajukan :Sebanyak 10 persen mengaku pernah dimintai uang terkait urusan mereka. Apa buktinya 10% menjadi yang paling sering menerima suap ? apa TII punya data kalau tingkat korupsi semua institusi di Indonesia mempunyai tingkat korupsi dibawah 10% ?. Fakta kedua, menerima suap, haruslah berdasarkan keputusan pengadilan, sehingga jika ingin membutikan kesimpulan diatas seharusnya populasi yang disampling paling tidakadalah laporan korupsi yang masuk ke polisi atau kejaksaan bukannya pengakuanprodusen makanan. . Kalo tidak kesimpulanseharusnyaberbunyi" 10% produsen makanan mengaku diminta uang". Kelemahan fakta ketiga,"dimintai uang" perlu diperjelas lebih lanjut krn ini tidak berarti harus korupsi, bisa saja dimintai uang untuk sumbangan amal ini itu dan bisa saja bersifat sukarela. Walaupun demikian berita seperti ini tetap saja perlubagi MUIuntuk mawas diri dan melakukan instrospeksi kedalam, semoga MUI semakin berjaya kedepannya dan tetap istiqomah menjaga syariat yang lurus. Amin. Wass.wr.wb *Moksa Hutasoit* - detikNews * ilustrasi (www.halalmui.org) * *Jakarta* - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang paling sering menerima suap versi Transparency International Indonesia (TII). Dugaan suap menyuap ini lebih banyak dilakukan untuk pengurusan sertifikat halal. Menurut Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, 171 responden yang diwawancarai adalah perusahaan makanan dan komestik. Sebanyak 10 persen mengaku pernah dimintai uang terkait urusan mereka. "Sehingga ini sangat berkaitan bagaimana perusahaan ini mengajukan sertifikat halal," katanya saat jumpa pers di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2009). Survei kuantitatif ini dilakukan mulai September-Desember 2008. Survei dilakukan di 50 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi ditambah 17 kota besar. Lebih lanjut Frenky menjelaskan, inisiatif terjadinya suap menyuap berasal dari pejabat publik. Mau tidak mau, pelaku bisnis terkadang harus mengikuti kemauan tersebut. "Namun tetap saja ini dikategorikan suap," tegas Frenky. Meski begitu, Frenky tidak terlalu mengetahui apakah survei yang dilakukannya ini bisa dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Baginya survei yang dilakukan hanyalah sebagai acuan. "Ke arah sana (penyidikan), itu di luar otoritas hasil survei," pungkasnya
