Tanpa Mata Uang yang kuat, Indonesia akan terus kena krisis keuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan terus termiskinkan. Tahun 1946 1 US$ hanya Rp 1,88. Sedang sekarang 1 US$ 12.000. Jadi nilai rupiah turun hingga 6.000 kali lipat lebih (600.000%!).
Nah solusinya menurut saya RP harus kuat. Bisa saja pemerintah mengeluarkan Koin Rupiah Emas seberat 4 gram 22 karat (nilainya mungkin sekarang Rp 1,4 juta. Nah pemerintah bisa saja mengeluarkan uang rupiah persis seperti sekarang. Namun dipatok ke rupiah emas. Misalnya Rp 100.000 = 0,1 Rp Emas. UMR bisa dipatok 1 koin rupiah emas, jadi tiap tahun buruh tidak perlu demo karena gaji mereka otomatis naik mengikuti emas. Mungkin ada yang beranggapan uang emas atau uang yang dipatok emas sudah tidak zaman. Padahal Negara2 Eropa dan AS hingga tahun 1970 masih mematok uang mereka dengan emas. Tiap dollar yang dicetak bisa ditukar dengan emas dengan berat tertentu. Nixon baru menghentikan jaminan emas ketika Dollar bukan hanya dipakai warga AS, tapi juga dipakai seluruh warga dunia sehingga jumlah Dollar yang dipegang pemerintah asing justru 5 kali lebih besar daripada yg dipegang AS. Silahkan baca artikel tentang Uang Dollar dan Emas di Ensiklopedia MS Encarta di bawah. Zaman Soeharto hingga tahun 1980-an, Rupiah dipatok ke Dollar (Fixed Exchange Rate). Kemudian jadi Floating Rate. Rupiah dan Dollar jadi ajang spekulasi dengan nilai Rp 7000 trilyun/tahun. Uang kertas Rupiah dan Dollar sebetulnya sama2 nyaris tidak berharga. Paling cuma Rp 30/lembar (menurut saudara M Arif cuma Rp 10). Nilai ditentukan oleh para spekulan pasar uang. Tapi saya setuju dgn pendapat bung Harlizon. Harusnya Rp 1000 trilyun APBN itu dipakai untuk kegiatan produktif memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia seperti: 1. produksi mobil dan motor supaya tidak 100% impor 2. Mengelola pertambangan Nasional sehingga hasilnya 100% dinikmati rakyat Indonesia. Saat ini 40% hasil migas dinikmati perusahaan asing (mayoritas penjajah AS). Sementara Emas, Perak, dan Permata, 85% dikuasai perusahaan asing sementara 240 juta rakyat Indonesia cuma dapat 15%. Kalau cuma dapat pajak, semua perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN juga bayar pajak. 3. Pembukaan lahan perkebunan dan peternakan agar pangan Indonesia bisa dipenuhi sendiri. Tapi sekali lagi, selama nilai rupiah tidak jelas/tidak dipatok dengan emas, maka rupiah terus akan jadi bulan2an spekulan uang. Zaman Habibie 1 US$=Rp 7000. Zaman Mega dan Gus Dur jadi Rp 8.000. Zaman SBY jadi anjlok menjadi Rp 12.000. Itu artinya bangsa Indonesia termiskinkan akibat hancurnya mata uang kertas rupiah. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761556418_3/money.html all IMF members defined the value of their own currencies in terms of the dollar and, second, because the United States agreed to convert all dollars held by foreign governments into gold on demand and at the exchange rate agreed on when the IMF was established. Officially, this meant that the world was on a “gold exchange standard” since governments could change their currencies into gold via the U.S. dollar. So long as the United States had most of the world’s gold supply, as was true after World War II, this system worked fairly well. When the quantity of dollars held by foreign governments began to exceed U.S. gold holdings by large amounts, however, the system started to falter. By the early 1970s foreign government holdings of U..S. dollars were over five times greater than the U.S. gold stock. In August 1971 President Richard M. Nixon suspended gold payments of U.S. dollars. This closing of the “gold window” effectively ended all ties between the U.S. dollar and either gold or silver. Since then the United States has had a fully managed currency system, one with no metallic base whatsoever. United States citizens are free to own, buy, and sell gold, but its price is determined in the same way as any other freely traded commodity—on the basis of supply and demand. Gold no longer serves as a medium of exchange. Federal Reserve notes are overwhelmingly the dominant form of currency in circulation today. === Paket Umrah 2009 Mulai US$ 1.1490 ONH Plus (Haji Khusus) Mulai US$ 5.900 Informasi selengkapnya ada di: http://www.media-islam.or.id Ingin belajar Islam? Kirim email ke: [email protected] --- Pada Sel, 17/3/09, Harlizon MBAu <[email protected]> menulis: Dari: Harlizon MBAu <[email protected]> Topik: [ekonomi-nasional] Yang Terpenting Bukan Infrastruktur... Tapi Kemampuan Produktif, Peluang Kerja/Usaha & Keadilan Distribusi Kekayaan (Economic Justice) Kepada: [email protected] Tanggal: Selasa, 17 Maret, 2009, 12:15 PM Masih sangat banyak warga Cengkareng yang hidupnya terpinggirkan, mengais-ngais sampah dipinggir jalan atau hidup dari belas kasihan rawa disekitarnya meski di depan matanya ada INFRASTRUKTUR HEBAT bernama BANDARA INTERNASIONAL. ... Di kiri kanannya, juga ada jalan INFRASTRUKTUR TOLL MULUS serta terbentang laut luas (INFRATRUKTUR LAUT) serta dekat dengan INFRASTRUKTUR Sea Port Internasional Tanjung Priok... Kemiskinan meraja lela di banyak tempat, meski disekelilingnya ada infrstruktur ekonomi yang hebat... Gebrah huyah dengan infrastruktur, lalu berhutang atau menghabiskan resource untuk membangunnya, sementara rakyat tetap ter/di pinggirkan, ini dapat teorinya dari dongengan siapa? 2009/3/9 Ari <hyperto...@gmail. com> > > Kenapa ngomong riyal atau dinar melulu sih...?? > Mestinya kita diskusikan yang penting untuk pembangunan ekonomi kita di sini. > Yaitu bagaimana infrastruktur dapat dibangun dengan baik. > > INVESTASI INFRASTRUKTUR PERLU STABILITAS EKONOMI MAKRO > Jakarta, 5/3/2009 (Kominfo-Newsroom) - Deputi Bidang Infrastruktur dan > Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengatakan pemerintah perlu > menciptakan kondisi makro ekonomi yang stabil agar investasi di bidang > infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah. �Krisis > global dan sulitnya likuiditas saat ini mengharuskan setiap pelaku usaha > dapat dapat bersaing untuk membiatai pembangunan infrastruktur, karena itu > kebijakan pemerintah terutama dalam menciptakan stabilitas makro ekonomi > sangat diperlukan,� kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/3). Ia mengatakan, > untuk mengatasi krisis dan perlambatan ekonomi, pemerintah di seluruh dunia > menganggarkan program stimulus fiskal untuk negaranya masing-masing, termasuk > juga Pemerintah Indonesia. Menurutnya , Pemerintah Indonesia telah > mempersiapkan paket stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun, dan dari jumlah > tersebut, yakni Rp12,2 triliun, dialokasikan khusus untuk sektor > infrastruktur. Paket stimulus fiskal tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing bisnis dan ekspor dan meningkatkan alokasi dana bagi infrastruktur. Dana yang digulirkan dalam sektor infrastruktur ini adalah untuk pembangunan jalan, pelabuhan, rel kereta api, jalan tol, irigasi dan lainnya. Namun, hingga tahun 2009, investasi infrastruktur oleh pemerintah masih tergolong rendah, hanya 4 persen hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). �Ini masih di bawah standar internasional yang rata-rata 5 persen sampai 6 persen dari PDB,� katanya. Dengan masih rendahnya porsi infrastruktur di Indonesia, program Public Private Partnership/ PPP (Kemitraan Pemerintah-Swasta) menjadi komponen utama dalam usaha peningkatan infrastruktur. Untuk tahun 2009, tambahnya, investasi infrastruktur oleh pemerintah mencapai sekitar Rp100 triliun, di luar Rp12,2 triliun yang masuk dalam paket stimulus fiskal. Sebanyak Rp70 triliun di antaranya disalurkan melalui kementerian/ lembaga, sedangkan sejumlah Rp30 triliun disalurkan ke daerah. (T.Ia/ysoel) > > ___________________________________________________________________________ Nama baru untuk Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ [Non-text portions of this message have been removed]
