(Postingan seorang teman dari milis tetangga): Seorang kawan akhir pekan kemarin mengajak menghadiri peluncuran sebuah buku. Judulnya, "Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia ". Buku tersebut diterbitkan oleh Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute. Hak ciptanya dipegang oleh sebuah yayasan yang bernama LibForAll Foundation
Dari nama-nama tersebut dengan mudah dikenali bahwa buku itu dipromotori oleh dua organisasi keagamaan legendaris: NU dan Muhammadiyah. Gus Dur bahkan bertindak sebagai editor buku (tak usah dipersoalkan bagaimana Gus Dur yang memiliki keterbatasan penglihatan, bisa menjadi editor buku setebal 324 halaman). Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Ma'arif dan tokoh NU KH Mustofa Bisri ikut menulis pengantar dan penutup dalam buku ini. Saya sedang dalam proses membacanya, tetapi intisari buku tersebut adalah membeberkan adanya agenda-agenda 'terselubung' sejumlah kelompok, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut-sebut hendak mendirikan negara Islam. Kelompok Islam seperti PKS atau Hizbut Tahrir yang dianggap memiliki afiliasi kosmoplitanistik dengan gerakan-gerakan di luar negeri, ditengarai hendak memanfaatkan sistem demokrasi untuk mengubah konstitusi berdasarkan Islam. Buku ini telah beredar versi soft-copy-nya dan bisa diunduh secara gratis. Di sebuah milis, ada posting yang agak seru tentang buku ini: "Kami baru menerima berita dari Mas Ahmad Suaedy Direktur the Wahid Institute, toko-toko yang menjual buku "Ilusi Negara Islam" diteror: akan diserbu, dibakar melalui telepon-telepon tak dikenal. Di Gramedia pun buku ini belum sempat beredar. Anda mungkin akan kesulitan mendapatkan buku ini di pasaran. Syukur alhamdulillah, melalui jasa internet, pembredelan dan ancaman untuk sebuah karya tidak akan berhasil sempurna. Kini bagi siapa pun yang ingin membaca buku ini silakan mengunduhnya (download) melalui alamat berikut: http://www.bhinneka tunggalika. org/galeri. html Sebelum karut marut dalam beberapa hari ke depan, sepertinya kita (jurnalis) perlu berhati-hati menyikapi kontroversi seputar penerbitan buku ini. Di satu sisi kita perlu konsisten mendukung kebebasan akademik (karena buku ini hasil penelitian) dan kebebasan berpendapat; buku harus dibalas dengan buku; dialektika dan argumen harus dibenturkan melebihi benturan fisik. Tapi di sisi lain, kita tetap harus skeptis terhadap 'dramatisasi' situasi sebagai bagian (misalnya) dari strategi 'pemasaran' buku. Buku ini sendiri memang berpotensi mengunduh reaksi balik yang keras. Dalam salah satu lampirannya, misalnya, ada: Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah No. 149/KEP/I.0/ B/2006, untuk membersihkan Muhammadiyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal judul resmi SKPP itu adalah: Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammdiyah (yang ditandatangani Din Syamsuddin, 1 Desember 2006). Bahwa PKS disebut di poin 3, bunyinya juga tidak ada yang eksplisit menyatakan "membersihkan Muhammdiyah dari PKS". Saya merinding dengan diksi "membersihkan" ini. Teringat 1965: Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Sementara di lampiran lain, ada himbauan untuk membentuk Front Pancasila Penegak NKRI. Ini mengingatkan saya pada nama-nama milisi yang dibentuk di Timor Timur, Aceh, atau daerah konflik lain. Ada aroma permusuhan yang dihembuskan secara kencang melalui pilihan kata, meski barangkali niatnya tak akan sejauh itu. Karena itu, melalui 'fatwa' ini (hehehe...), jurnalis perlu tetap waras dalam memberitakan kontroversi buku ini agar tidak terjadi gesekan horizontal. Apalagi, konteks politik juga harus dipahami di tengah musim pemilu seperti ini. Akhirul kalam, selamat membaca dan berpolemik.. . [Non-text portions of this message have been removed]
