Dari Moderator: Politik itu selalu kontroversial. Meski demikian, Allah melalui Al Qur'an memerintahkan agar ummat Islam memilih pemimpin yang beriman. Bukan orang kafir meskipun mereka itu adalah ayah kita sendiri.
http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/memilih-pemimpin/ Semoga pak Boediono dan istrinya terbuka hatinya dan segera menjalankan ibadah Haji yang merupakan fardlu 'ain lillahi ta'ala. Semoga kita semua bisa memeluk Islam secara kaffah. Tidak sepotong-sepotong Salam Boediono, selaku Cawapres SBY yang mencalonkan diri sebagai Capres pada Pilpres 2009 ini tengah ’dibujuk‘ oleh Tifatul Sembiring (Presiden PKS) untuk melaksanakan umrohpada 5 Juli bulan depan. Kutipan pembicaraan Tifatul dengan kader Demokrat seperti diberitakan Kompas.com(19/6), ”Sudahkah, ajak Pak Boediono Umroh. Tinggal pesanin tiketnya. Nanti masalah-masalah dapat selesai,” ujar Tifatul kepada salah seorang kader Partai Demokrat, Kamis (18/6) malam seusai menghadiri acara debat capres. ”Iya, saya sudah pesan,” ujar kader tersebut. Setelah itu Tifatul juga mengatakan kepada wartawan bahwa ajakan beliau kepada Boediono itu adalah murni Ibadah. Tetapi tak ada yang tahu pasti apa yang dimaksud dengan ‘masalah-masalah dapat selesai’ itu, Namun jika yang dimaksud masalah-masalah itu adalah masalah tuduhan Neolibkepada Boediono selama ini dan banyak yang masih meragukan agama Boediono serta istri Boedionoyang diduga non-muslim, ini menandakan bahwa PKS merasa gusar dan cemas akan itu semua. Pasalnya isu sebelumnya telah membuat masyarakat yang tidak simpatiklagi dengan pasangan SBY-Boediono, serangan terhadap kubu SBY-Boediono pun makin gencar datang silih berganti dan secara otomatis akan mengancam PKS yang berkoalisi dengan Demokrat yang terkesan dilakukan PKS dengan ‘terpaksa’ dan banyak ‘persyaratan‘ dalam proses koalisi mereka. Jika benar, masalah-masalah yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang sebelumnya sempat menyerang kubu SBY-Boediono itu dan demi menjaga sebuah kestabilan politikdidalam tubuh PKS dan Demokrat serta demi meraih dukungan kepada SBY-Boediono dalam Pilpres Juli mendatang, berarti ini kedua kalinya ‘isu agama yang dipolitisir’ (menurut sebagian orang) oleh kubu PKS. Sebelumnya isu jilbab, dimana PKS menganjurkan agar istri dari SBY dan Boediono memakai jilbab sebagai seorang muslim ‘tulen’. Memang ini bukan hal yang luar biasa diperpolitikan kita, faktor agama masih menjadi faktor yang menentukan dan mencerminkan kepribadian seseorang dalam hal ini Capres/Cawapres. Demokrasi yang kita bangun selama ini belum optimal. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk mempelajari tentang demokrasi yang telah kita pilih sebagai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Pancasila pun suda menegaskan akan bangsa kita yang pluralis, terdiri atas berbagai agama, bahasa, suku. Bhineka Tunggal Ika. Namun, jika ajakan Tifatul terhadap Boediono untuk melakukan umroh hanya untuk menjalankan ajaran agama dan murni ibadah, akan sangat baik dan mulia, terlebih jika Boediono hanya tidak umroh tapi juga melaksanakan ibadah haji karena dorongan hatinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan pastinya masyarakat akan menilai itu merupakan kehendak pribadi Boediono, bukan ‘paksaan politik’ sehingga dengan itu sudah bisa menjadi suatu jawaban atas segala tuduhan yang menimpa Boediono serta sudah menjadi suatu kewajibanbagi muslim untuk melakukan ibadah hajijika sudah memenuhi segala persyaratan persyaratan, yaitu sehat jasmani dan rohani serta memiliki harta atau materi yang lebih. Artikel ini dapat dibaca di : Tifatul Ajak Boediono Umroh http://nurulloh.kompasiana.com/2009/06/19/tifatul-ajak-boediono-umroh/ *** Neoliberalisme sebagai sebuah isme telah menyusup ke semua aspek kehidupan kita, tanpa kita sadari dan bahkan tanpa sempat kita memikirkannya. Tentu saja, penerapan filsafat transaksi ekonomi dalam semua relasi sosial dari gagasan neoliberalisme ini memiliki implikasi dan dampak yang sangat jauh dan mendalam dibidang ekonomi-politik dan keadilan sosial dalam tata kemasyarakatan. Praktek neoliberalisme tak sekedar terbatas pada tataran sektor ekonomi, keuangan, perdagangan, industri, pertambangan, energi, dan migas saja. Sektor pertanian, pangan, kesehatan, pendidikan, sumber daya air, dan sektor-sektor publik lainnya pun sudah mulai dirambahnya. Bahkan saat ini sudah merambah pula ke sektor politik. Politik pun menjadi mengikuti model ekonomi yang hanya mendasarkan analisa politik menjadi sekedar analisa tentang biaya dan manfaat dari suatu transaksi ekonomi semata. Begitulah hakikat neoliberalisme, tidak ada satupun di ranah kehidupan masyarakat yang tidak bisa dijadikan komoditas ekonomi belaka. Bahkan fungsi relasi sosial kemasyarakatan yang sejatinya merupakan nilai dasar manusia bisa direduksi sedemikian rupa. Sehingga tidak lebih dari urusan demand and supply belaka dan diperlakukan seperti komoditas biasa yang bisa diperjualbelikan. Suka atau tak suka, setuju atau tak setuju, kita telah terhisap masuk kedalam sebuah tatanan dunia yang baru. Seolah-olah tak ada lagi pilihan kebijakan lainnya, hanya ada satu pilihan saja yaitu neoliberalisme. Berkenaan dengan penerapan neoliberalisme di tatanan politik, ada yang menuliskan dengan amat menarik. Miftah Sabri Mangkudun menuliskan sebuah pendapatnya dengan diberinya judul ‘Neoliberalisme Kerudung ala PKS’. Pendapatnya tersebut dipostingkan olehnya di tempointeraktif.com, isi tulisannya tersebut adalah sebagai berikut : Neoliberalisme bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan kepada pasar. Fondasi utamanya adalah kebebasan seluas-luasnya sehingga menciptakan keadaan di mana kehidupan publik tunduk pada logika pasar. Tidak ada ranah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditas. Semua bisa diperjualbelikan. Fungsi sosial masyarakat yang merupakan nilai dasar manusia direduksi sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari komoditas ekonomi belaka. Pada kondisi seperti inilah politik tidak lagi memiliki makna. Politik seharusnya merupakan keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai. Sedangkan dalam konsep neoliberalisme, hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Polemik seputar masalah neoliberalisme pada hari-hari belakangan ini masih berkutat pada masalah kebijakan ekonomi. Masyarakat terjebak pada perdebatan yang mengawang-awang. Kita pun berpikir seolah-olah tidak terjebak dalam neoliberalisme. Pendakwa dan terdakwa dalam polemik menahbiskan diri sebagai bukan bagian dari neoliberalisme. Sehingga pada titik tertentu perdebatan ini berujung pada pencitraan diri yang berlebihan. Tapi apakah benar kita belum terjebak dalam neoliberalisme ?. Apakah kita belum mereduksi nilai sosial kemasyarakatan sekaligus masih mengejawantahkan fungsi politik yang hakiki ?. Sebelum pertanyaan-pertanyaan ini menjadi polemik jilid kedua dari neoliberalisme, Mahfudz Sidik, salah seorang Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, telah menjawabnya. Sebagaimana diberitakan dalam situs mediaindonesia.com (Selasa, 26 Mei 2009). Mahfudz memberi pernyataan, “…sentimen semacam ini (mengenakan kerudung) akan dimanfaatkan oleh kandidat lainnya. Memang (penampilan) istri JK dan Wiranto bagus. Kalau Ibu Ani dan istri Boediono memakai kerudung akan memunculkan efek positif bagi publik terhadap dukungannya untuk SBY-Boediono.” Selanjutnya, masih mengutip portal berita yang sama, Mahfudz menyatakan, jika saran memakai kerudung dilaksanakan, PKS akan lebih mudah mengarahkan kader dan simpatisannya agar memilih SBY-Boediono. Dalam media yang sama, hal ini didukung oleh Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifudin. Dalam iklim demokrasi kita yang sangat menjunjung tinggi kebebasan ini, bahasa politik semakin gampang dicerna. Ini bukan lantaran pesan-pesan politik semakin mengakar dengan permasalahan masyarakat, melainkan disebabkan oleh penyederhanaan politik itu sendiri. Mengenakan kerudung yang merupakan sebuah nilai spiritual, yang dalam kaidah Islam arus utama wajib hukumnya bagi setiap wanita, telah direduksi oleh Mahfudz Sidik sekadar menjadi sentimen. Sehingga seolah-olah kerudung yang dikenakan oleh istri Jusuf Kalla dan Wiranto hanya katalisator untuk meningkatkan sentimen positif pasar (pemilih) terhadap pasangan JK-Wiranto. Memperdagangkan kerudung sebagai sebuah ‘barang’ tentu tidak salah, banyak rakyat kita yang hidup dari usaha itu. Tapi memperdagangkan ‘nilai’ memakai kerudung sebagai sebuah ‘komoditas politik’ bukan hanya mereduksi ‘nilai spiritual’ agama, tapi juga secara tidak langsung mempertanyakan otoritas hukum agama. Bukankah pernyataan di atas itu juga seolah-olah mempertanyakan otentifikasi pemakaian kerudung oleh istri JK dan Wiranto; apakah karena Allah atau sekadar untuk menciptakan sentimen positif ?. Saya tidak seberani Sidik menjawab pertanyaan itu. Bila Ibu Ani dan Ibu Herawati mengenakan kerudung, Mahfudz menyatakan akan lebih mudah mengarahkan kader dan simpatisan PKS. Kerudung, yang pada konsepnya merupakan wujud ketundukan kepada Yang Maha Kuasa, dalam politik kita saat ini tunduk pada kehendak pasar. Penutup aurat itu adalah sentimen yang bisa dimainkan di tengah-tengah pemilih yang dalam asumsi para politikus kita lebih mementingkan simbol daripada nilai. Kader dan simpatisan PKS pun berubah menjadi angka statistik di mana aspirasinya tecermin dalam kurva-kurva yang akan bereaksi terhadap sentimen simbol-simbol keagamaan, seperti kerudung. Bila nilai memakai kerudung saja bisa direduksi sedemikian rupa menjadi sentimen, kita bisa mempertanyakan simbol-simbol agama yang menjadi platform partai-partai Islam, seperti PKS dan PPP. Maka semakin kuat saja kecurigaan bahwa simbol-simbol agama yang selama ini diusung tidak lebih dari bentuk neoliberalisme politik, reduksi nilai menjadi komoditas untuk meningkatkan jumlah kursi dan menaikkan tawaran politik. Pada saat nilai-nilai telah direduksi menjadi sentimen, kepemimpinan menjadi komoditas dan rakyat cuma dianggap sebagai pasar, maka kita tidak lagi perlu berdebat tentang apakah neoliberalisme itu telah hadir di Indonesia ini. Kita tidak bisa lagi mensimplifikasi polemik seputar neoliberalisme sekadar masalah kebijakan ekonomi. Sebab, yang menakutkan dari neoliberalisme bukanlah pasar bebas yang akan terus memperlebar jurang antara orang yang berpunya dan yang tidak, melainkan pada saat politik tidak lagi mampu memberi keputusan-keputusan yang menghasilkan nilai-nilai. Politik menjadi parade kepalsuan, nilai menjadi sentimen, kepemimpinan jadi komoditas, rakyat jadi pasar, dan tentu saja semua kepalsuan butuh konsep pencitraan diri yang sempurna. Para kandidat bisa menghabiskan berhari-hari waktunya untuk ‘memoles diri’, sedikit hari yang tersisa digunakan untuk menyambangi konstituen. Kita perlu berterima kasih kepada Mahfudz Sidik dan PKS, yang lewat pernyataannya memberi kita gambaran tentang neoliberalisme politik yang tengah menggurita. Pernyataan ini memberi terang kepada kita tentang anomali politik yang terjadi belakangan ini. Kerudung untuk Ibu Ani dan Ibu Herawati, demikianlah cara PKS menerapkan neoliberalisme politik di Indonesia. Allahu a’lamu bish-shawab. Artikel ini dapat dibaca di : Me-Neoliberalisasi-kan Jilbab. http://public.kompasiana.com/2009/06/08/me-neoliberalisasi-kan-jilbab/ *** Tulisan terpopuler hari ini (09/06) rasanya kok berbau sara meskipun toh judulnya dikemas rapi, “Apa salah jika istri Boediono beragama Katholik”. Tulisan yang dibuat sebagai tanggapan dari tulisan “Sesama Katholik dengan Bu Hera Boediono, Uppz, Uppz, This It’s Not SARA Share”. Aneh memang selera membaca orang Indonesia, senang membaca tulisan berbau sara dan belum jelas kebenarannya. Gosip, gosip, digosok makin sip. Kebanyakan nonton gosip di TV kalee. Apalagi yang digosipin Istri-istri pasangan capres. Waduh, ga heran deh kalau gossip ini bisa mendapat rating pembaca yang tinggi. Rating tertinggi hari ini, dikompasiana. Tulisan bocahndeso - 9 Juni 2009 - Dibaca 2687 Kali - tak masuk lagi dalam katagori terpopuler minggu ini, padahal tulisan wartawan senior Pepih Nugraha - 8 Juni 2009 - Dibaca 1813 Kali - pada posisi ke 8 rating minggu ini saat tulisan ini dibuat rabu dini hari (10/9). Namun berita istri pasangan capres, terutama Bu Hera Budiono belum begitu tampak di media mainstream. Jangan-jangan ini isu tidak menjadi penting bagi media mainstream. Mungkin karena istri pasangan capres masih sebatas konco wingking ?. Waduh maaf, masa iya sih di tengah isu gender yang mainstream. Gosip mengenai istri cawapres Boediono ini perlu tidaknya mendapat klarifikasi dari pihak keluarga atau yang mewakilinya sangat tergantung dari mereka. Gosip ini menjadi seru ketika beberapa kader PKS meminta istri dari SBY – Boediono untuk mengenakan jilbab. Kull walau ayah, sampaikan ayat-ayat Allah meski satu ayat, semangatnya. Sedangkan Prof. Dr. Suparman, mantan konsultan Bapennas saat Boediono menjabat Menteri Pembangunan Negara Nasional /Kepala Bappenas mengungkapkan, istri Boediono memang non muslim. “ Ya, memang katolik”, ujar Suparman kepada Indonesia Monitor, kamis (28/5). Ah, binun, binun jadinya. Wong namanya gossip. Mentang-mentang jilbab lagi tren. Lo, kalau ga salah pakaian yang seperti jilbab kan ga hanya monopoli Islam. Toh suster dari Katholik pun juga berpakaian kaya jilbab. Begitu pun, tidak jadi soal. Ada kawan saudaraku yang bernama Kristiani Yudianto juga pakai jilbab. Bu Kristiani yang sudah punya 2 anak sarjana ini pakai jilbab sejak suaminya ikut pilkades, atau pilkada saya lupa. Ah apa arti sebuah nama, toh niatnya baik tak mengumbar aurat. Syukur deh kalau dia sudah menjadi mualaf. Terus apa masalahnya ?, la wong ’hanya pakaian‘ aja. He he blogger sekarang emang ada-ada aja di otaknya. Kesadaran kritis blogger, anugrah atau bencana neh. Positif thinking aja deh, mungkin sang blogger ga mau golput lagi pilpres 2009 mendatang. Meniru jejak budayawan sujiwo sutejo neh naga-naganya. Publik mungkin sekarang udah ga sabar untuk mendengar secara langsung jawaban dari pihak Boediono. Artikel ini dapat dibaca di : Katholik kah Hera Boediono (Ibu Cawapres SBY), Publik Masih Bertanya ?. http://public.kompasiana.com/2009/06/10/katholikah-hera-boediono-ibu-cawapres-sby-publik-masih-bertanya/ *** [Non-text portions of this message have been removed]
