Boediono, sekalipun mempunyai kelimpahan harta
dan kecukupan waktu, namun sampai di usianya yang sudah diatas 65 tahun, masih
juga belum menunaikan ibadah Haji.
 
Fenomena ini, dapat diartikan sebagai  cerminan dari sosok Boediono yang 
memahami
Islam lebih secara substansial, atau dalam lain kata ia memahami Islam lebih
mempertimbangkan konten-nya dari pada kemasan-nya. 
 
Bertitik tolak dari itulah maka, Boediono lebih
memahami arti ‘kekafahan Islam’ dalam bentuk lain. Paling tidak diartikan dalam
implementasi jalan hidupnya yang di menurut cara pandangnya SBY, sebagai
seorang yang lurus, jujur, sederhana, konsisten, pekerja keras, ulet, dan
bertanggungjawab, 
 
Beberapa kalangan menyebut Boediono
sebagai figur ‘Islam Kaffah’ yang bukan ‘Islam Formal’ namun ‘Islam Subtansial’.
 
Apa betul sih, Islam lebih menekankan kearah
‘subtansial’-nya dibanding ‘formal’-nya, sehingga dapat diartikan bahwa 
seseorang
dengan kelimpahan harta dan kecukupan waktu serta usianya sudah diatas 65
tahun, tidak masalah walau belum menunaikan ibadah Haji, yang penting lurus,
jujur, sederhana, konsisten, pekerja keras, ulet, dan bertanggungjawab ?.
 
Sesungguhnya, jika ajaran agama Islam ini
kita belah atau dikategorikan menjadi formal dan tidak formal (subtansial),
lalu kita bilang bahwa kekafahan itu adalah kita boleh mengesampingkan yang
formalnya asalkan kita mengerjakan dengan sunguh-sungguh yang tidak formalnya 
(subtansialnya)
maka sesungguhnya ajaran Islam sudah selesai riwayatnya saat ini juga.
 
 
Mohon maaf, pemikiran model begini ini biasanya
manjur jika korbannya adalah umat Islam yang awam serta kurang punya landasan
iman yang kuat. 
Pemikiran model seperti ini tak ubahnya
seperti pemikirannya para Sekuleris dan Liberalis yang melancarkan Racun
pemikiran dengan motivasi ingin merobohkan agama Islam,
 
Bukankah wudhu'' itu ibadah formal, apakah
kita tinggalkan wudhu'' dan konsentrasi pada kebersihan hati saja ?.  Bukankah
shalat itu ibadah formal, apakah kita tidak perlu lagi shalat 5 waktu dan cukup
ingat Allah kapan saja di mana saja ?.  Bukankah puasa itu ibadah
formal, apakah kita tinggalkan puasa Ramadhan dan cukup yang penting sabar saja
?.  Bukankah bayar zakat itu ibadah formal, apakah kita tidak lagi
bayar zakat yang penting kita meresapi rasa keadilan sosial di hati 
masing-masing
?.
 
Membedakan syariah menjadi dua macam yaitu
formal dan tidak formal sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau dibalik
pembedaan ini ada jebakan yang mematikan, ada racun di balik ‘deskripsi’ yang
ditawarkan. Racun pemikiran yang ingin memusnahkan syariat Islam itu sendiri.
Cuma dengan bahasa yang lebih diperhalus. Tapi ujung-ujungnya sama saja, yaitu
hancurkan syariat ajaran Islam.
 
Apakah harus sampai sejauh ini cara para
kader dakwah dalam memberikan keyakinan kepada umat Islam tentang ke-Islam-an 
kaffahnya
Boediono ?..
 
Apakah harus dengan paham pemikiran yang
sesat dan menyesatkan serta sudah terpeleset terlalu jauh seperti ini, hanya
untuk tujuan semata menggaransi ‘kekafahan Islam’ sosok Boediono ?.
 
Apakah kita, umat Islam yang lainnya, juga
ingin bersama mereka yang ingin hancurkan Islam hanya karena terdorong oleh 
nafsu
kita yang ingin memenangkan kandidat Capres dan Cawapres jagoan kita ?.
 
Wallahualambishsawab.
 
***
 
Partai-partai Islam seperti PPP, PKB, PAN,
PKS, maupun PBB, sejak awal secara tegas membuat keputusan untuk bersanding
bersama dalam barisan koalisi Partai Demokrat. Mereka mengamini keputusan
Partai Demokrat untuk mengusung SBY sebagai capres dalam pesta demokrasi
menentukan RI 1 untuk lima tahun mendatang. 
 
Mudah dipahami oleh masyarakat bahwa
keputusan ini berangkat dari sebuah motivasi sederhana yaitu bersimbiosis
secara mutualisme, berpijak pada hasil polling-polling lembaga survey yang
menampakkan besarnya peluang SBY untuk melanjutkan kekuasaannya. Harapan yang
mereka bawa, SBY bersedia menggandeng salah satu kader terbaiknya dalam
masing-masing partai sebagai pendampingnya di kursi cawapres. 
 
Tapi harapan tinggal harapan, impian
tinggal impian, ternyata SBY lebih memilih Prof. Dr. Boediono yang notabene
tidak memiliki back ground kesejarahan politik, apalagi partai Islam,
sebagai pendampingnya.
 
Apa yang kurang dari Hatta Radjasa (PAN) ?.
Apa Sutrisno Bachir (PAN) juga kurang ‘menjual’ ?. Apa yang tidak dimiliki oleh
Hidayat Nur Wahid (PKS)? Lalu apakah Suryadharma Ali (PPP) ataupun Muhaimin
Iskandar (PKB) juga kurang kompetitif ?.
 
Kekecewaan mendalam dan tanda tanya besar
bermain-main dalam benak para elite politik partai-partai Islam tersebut ketika
SBY lebih memilih Prof. Dr. Boediono menjadi cawapresnya. 
 
Hingga hari ini pun, tak sedikit para
elite politik dan ulama’ yang merupakan simpul pengikat koordinatif
partai-partai Islam yang masih mempertanyakan siapa itu Boediono. Alasan apa
yang membuat SBY memilih sosok kelahiran Blitar yang dibesarkan murni oleh
karirnya di bidang ekonomi. Bahkan ada beberapa elite politik dan ulama’ yang
mempertanyakan kadar ke-Islam-an Boediono. Dibandingkan dengan Hatta Radjasa,
Hidayat Nur Wahid, Sutrisno Bachir, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, ataupun
Akbar Tandjung, kadar ke-Islam-an Prof. Dr. Boediono memang kalah selangkah di
bawah tokoh-tokoh lawas perpolitikan Indonesia tersebut.
 
Inilah dissemination yang dapat
mendekonstruksi kesepahaman pemikiran yang menjadi roh koalisi di bawah payung
SBY. Partai Demokrat, secara luas, dipahami sebagai partai nasionalis. Ketika
SBY membawa pesan nasionalis-relijius, kehadiran sosok islamis dari
partai-partai Islam diharapkan dapat mengisi kekosongan ruang relikius
tersebut. Simbiosis mutualisme di antara Partai Demokrat dengan PPP, PKB, PAN,
PKS, dll dapat terbangun dengan saling mengisi kekosongan. 
 
Namun, dipilihnya Prof. Dr. Boediono oleh
SBY, membuat koalisi berbasis simbiosis mutualisme tadi mengalami pergeseran
roh kesepahaman. Beralih menjadi simbiosis komensalisme, bahkan parasitisme.
Sayap kekuatan dalam konstruksi masing-masing partai politik banyak yang
menunjukkan pengalihan dukungan ke JK-Win atau Mega-Pro.
 
Hatta Radjasa dibesarkan oleh salah satu
organisasi masyarakat Islam yang telah berusia lanjut bahkan lebih tua dari
Negara Republik Indonesia sendiri, yakni Muhammadiyah. Ketika seorang Amien
Rais sebagai tokoh Muhammadiyah, tokoh reformasi, pendiri PAN, merekomendasikan
Hatta Radjasa kepada SBY, jelas fenomena ini bukanlah tanpa pertimbangan dan
latar belakang pemikiran yang mendalam. 
 
Di sisi lain, Muhaimin Iskandar ataupun
Suryadharma Ali merupakan sosok yang dibesarkan oleh pendidikan agama dalam
Nahdlatul Ulama’ (NU). 
 
Begitu juga dengan, Akbar Tandjung, mantan
ketua umum Partai Golkar yang sukses menggawangi Partai Golkar di masa transisi
dari Orde Baru ke era Reformasi ini juga mencatat perjalanan panjang dalam
organisasi pemuda berbasis Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 
 
Terakhir, Hidayat Nurwahid. Figur mantan
Presiden PKS, lulusan Pondok Pesantren Gontor, IAIN Yogya, dan Universitas
Madinah ini dianggap mayoritas masyarakat Indonesia paling islamis di antara
sederet alternatif tokoh politik di atas.
 
Lalu bagaimana dengan ke-Islam-an Boediono
?.
 
Sosok mantan Gubernur BI yang beberapa
waktu lalu dihembus isu SARA berupa non-Islamnya Ny. Boediono ini, bisa
dikatakan tidak memiliki kesejarahan kesantrian. Ada pengakuan seorang kyai
sebuah pesantren di wilayah Jakarta, yang mengatakan bahwa Boediono pernah
menjadi santri di pondok pesantrennya. 
 
Akan tetapi, pengakuan kyai tersebut
diragukan kebenarannya oleh banyak pihak, karena tidak jelas kapan dan atau 
sebelum
atau sesudah Prof. Dr. Boediono berangkat ke luar negeri. 
 
Biografi tokoh ini mencatat bahwa sebelum
sekolah ke luar negeri, Boediono menamatkan pendidikannya di Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta, tidak di Jakarta. Sedangkan, pasca pulang dari
pendidikannya di luar negeri, Prof. Dr. Boediono langsung masuk ke dalam
birokrasi pemerintahan. 
 
Hal ini menimbulkan banyak keraguan atas
pengakuannya yang diamini oleh pasangannya, SBY.
 
Tetapi, fakta menunjukkan bahwa Prof. Dr.
Boediono memiliki andil besar dalam memperkenalkan dan membangun perbankan
berbasis syari’ah di Indonesia. Beliau seringkali menjadi mentor atau panelis
dalam beragam seminar yang mengangkat tema-tema ekonomi syari’ah. Kalangan
elite politik partai-partai Islam dan mayoritas ulama’ menilai fenomena ini
sebagai penghargaan atas keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan, bukan
dilandasi oleh kemampuan dan kesejatian dirinya yang berpijak pada nilai-nilai
Islam, secara substansial (Indo Pos, 12/06).
 
Sepenggal pidato SBY dalam deklarasi
pasangan SBY-Berbudi di Gedung Sabuga, Bandung, mencatat bahwa dirinya memilih
Boediono karena Boediono adalah seorang muslim yang lurus, jujur, sederhana, 
konsisten,
seorang pekerja keras, ulet, dan bertanggungjawab. Pernyataan SBY tentang
Boediono, yang diharapkannya menjadi jawaban atas tanda tanya masyarakat ini
mengundang beberapa kontroversi. 
 
Kalangan Islam ‘formal’, yang seringkali
menentukan kadar ke-Islam-an seseorang berpijak pada parameter formal seperti
kefasihan membaca Al-Qur’an, penguasaan ilmu Fiqh, dll, menilai bahwa
pernyataan SBY tentang Boediono lebih nampak sebagai pledoi semata. 
 
Mereka menilai sosok Boediono sama sekali
tidak membawa representasi kadar ke-Islam-an yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sosok Boediono masih membawa kesamaran kefasihan membaca Al-Qur’an, atau
menguasai kaidah ilmu Fiqh. 
 
Bahkan sosok Boediono tidak memiliki back
ground kesejarahan aktif di organisasi Islam seperti di NU, Muhammadiyah,
HMI, PMII, dan lain-lain.
 
Bagaimana SBY bisa menyebut Boediono
sebagai seorang muslim ?. Kriteria lurus, juru, sederhana, konsisten, maupun
lainnya tersebut terlalu umum sebagai parameter kadar ke-Islam-an seorang
induvidu. 
 
Bagi kalangan umat Islam, kriteria ini
belum mencerminkan ke-Islam-an Boediono secara formal. Hal ini melatarbelakangi
mencuatnya opini yang cenderung menyayangkan keputusan SBY karena tidak memilih
sosok dari kalangan muslim formal sebagai cawapresnya untuk dapat meraih
simpati pemilih Islam di Indonesia. PKS dan PPP bahkan pernah menyatakan bahwa
dengan memilih Boediono, SBY dianggap tidak berpihak kepada umat Islam.
 
Detik-detik menjelang masa kampanye
terbuka menjadi saksi beragam kritik dari berbagai kalangan umat Islam terhadap
SBY ketika memilih Boediono. Tetapi, ketidakgoyahan SBY akhirnya meluluhkan
hati para elite politik partai-partai Islam dalam barisan koalisinya seperti
PKS, PPP, PKB dan PAN, partai-partai yang dianggap merepresentasikan konstituen
muslim. 
 
Parta-partai politik ini nyaris saja
keluar dari koalisi pasca keputusan SBY untuk memilih Prof. Dr. Boediono. Bagi
mereka, Boediono bukan sosok Islam formal, melainkan cenderung sebagai sosok 
Islam Abangan. 
 
Namun, perbedaan persepsi ini lebih nampak
sebagai gertak sambal untuk meningkatkan bargain power daripada
sebuah perbedaan yang mencerminkan kedewasaan berpolitik. 
 
Toh akhirnya, partai-partai tersebut tetap
memelihara kesinambungan koalisi dengan SBY. Meski tak dapat dipungkiri, nampak
betul setengah hati.
 
Jikalau penilaian partai-partai politik
Islam terhadap sosok Boediono mengacu pada pendekatan rasional dan keagamaan,
hal ini merupakan fenomena ini merupakan wajah keberagaman sosiologi Islam di
Indonesia. Akan tetapi, apabila penilaian tersebut bermuatan politis, berarti
Islam hanya menjadi komoditas politik guna mendongkrak atau menjatuhkan kekuatan
politik seseorang atau suatu kelompok.
 
Clifford Geertz secara dikotomis telah
membagi sosiologi Islam di Indonesia, terutama Jawa, menjadi dua kelompok yakni
Santri dan Abangan. Menurut Geertz, kota Blitar sendiri yang merupakan
tanah kelahiran sosok Boediono masuk dalam peta Islam Abangan. Di satu
sisi, Kuntowijoyo mengatakan bahwa dikotomi Geertz tersebut, telah lama luntur
seiring perkembangan teknologi, mobilitas, dan informasi. T
 
erhitung sejak 90-an hingga sekarang
dikotomi ala Clifford Geertz tersebut telah menghablur dan pergi bersama waktu.
Jika dulu, ada pemisahan yang jelas antara orang-orang birokrasi dengan
kalangan santri, sekarang keduanya saling bajak-membajak identitas. 
 
Santri bisa melakukan mobilitas ke wilayah
birokrasi, sedangkan birokrat juga berbondong-bondong membawa aura santri ke
dalam ranah birokrasi. Secara fisik, dapat kita cermati dari kuantitas tokoh
birokrat yang berlatar belakang santri, atau bangunan masjid dan musholla di
lingkungan lembaga-lembaga birokrasi.
 
Sebagaimana sebuah konklusi dalam ilmu
humaniora, satu simpul dalam satu tempat dan waktu dapat menemukan kebenaran
namun di lain waktu dan tempat dapat diporak-porandakan. 
 
Apabila di masa lalu kadar ke-Islam-an
seseorang dapat diukur dengan parameter tunggal secara formal, seperti
kefasihan membaca Al-Qur’an, penguasaan ilmu Fiqh, dll. 
 
Hari ini parameter tersebut telah
kehilangan validitasnya, ke’santri’an para birokrat tidak diikuti dengan etos
kerja dan integritas islamis. Korupsi masih terus terjadi bahkan sebagian besar
dilakukan oleh sosok-sosok Islam Formal. Meskipun berlatar-belakang pesantren
ternyata tidak menghentikan dorongan atau mengurangi lakuan tindak korupsi.
Fenomena inilah menjatuhkan kredibilitas sosok-sosok Islam Formal, secara umum,
sehingga Islam menerima getahnya yakni mengalami degradasi eksistensi dalam
peri kehidupan masyarakat Indonesia.
 
Dalam konteks seperti ini, kita bisa
memahami alasan SBY ketika memilih Boediono yang tidak memiliki latar belakang
ke-Islam-an Formal. 
 
Boediono adalah seorang muslim yang lurus,
jujur, sederhana, konsisten, pekerja keras, ulet, dan bertanggungjawab, di mata
SBY, menjadi uraian ‘kekafahan Islam’ sosok yang mengundang banyak iri hati
ini. 
 
Prof. Dr. Boediono memang bukan sosok
muslimin secara formal, tetapi bisa jadi dirinya adalah sosok muslimin yang
dapat memahami Islam secara substansial. 
 
Bisa dikatakan bahwa SBY lebih
mempertimbangkan konten dari pada kemasan. 
 
Kemasan menjadi faktor yang harus
diabaikan, karena mutiara keluar dari mulut anjing tetaplah ia menjadi mutiara.
 
Benar dan tidaknya, wallahu a’lam
bissawab.
 
Artikel ini dapat dibaca di :
Ada Apa Dengan Keislaman Boediono ?
http://public.kompasiana.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-keislaman-boediono/
 
***
 
Tanya :  Assalamualaikum
wr. wb. Al-Ustadz yang saya hormati, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa
tidaklah wajib menegakkan syariat Islam dalam bentuk formal dalam artian
dijadikan hukum posiitf negara dan mengatakan bahwa yang wajib adalah
menerapkan prinsip-prinsip yang dibawa Islam saja semisal keadilan, persamaan
dan sebagainya. Benarkah hudud Islam seperti potong tangan bagi
pencuri, rajam bagi penzina yang sudah menikah dan sebagainya itu hanya bentuk
keadilan yang harus ditegakkan saat zaman Islam awal saja sedang sekarang
bentuk keadilannya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat dewasa ini ?. 
Kalau
tidak salah syaikh Ali Gum''ah dari Mesir pun berpendapat seperti itu (kalau
tidak salah dengar). Mohon dijelaskan ustadz biar tidak salah pemahaman saya
tentang syariah Islam. Sekian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.
 
Jawaban :  Assalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Cara berpikir seperti itu sangat sesat dan sekaligus menyesatkan. Pemikiran itu
sama saja dengan menghancurkan agama Islam, yang telah susah payah
dibangun oleh Rasulullah SAW dan dipertahankan selama 14 abad oleh para
pengikutnya.
 
Kalau agama ini kita belah dua menjadi
formal dan tidak formal, lalu kita bilang yang formal harus ditinggalkan
sedangkan yang kita kerjakan yang tidak formalnya saja, maka Islam sudah
selesai riwayatnya saat ini juga.
 
Bukankah wudhu'' itu ibadah formal, apakah
kita tinggalkan wudhu'' dan konsentrasi pada kebersihan hati saja ?.  Bukankah
shalat itu ibadah formal, apakah kita tidak perlu lagi shalat 5 waktu dan cukup
ingat Allah kapan saja di mana saja ?.  Bukankah puasa itu ibadah
formal, apakah kita tinggalkan puasa Ramadhan dan cukup yang penting sabar saja
?.  Bukankah bayar zakat itu ibadah formal, apakah kita tidak lagi
bayar zakat yang penting kita meresapi rasa keadilan sosial di hati
masing-masing ?.
 
Nantinya akan ada orang yang bilang bahwa
pernikahan itu ibadah formal, tidak perlu dilakukan saja, yang penting kasih
sayang.
 
Semua pemikiran model begini tidak lain
hanyalah limbah pemikiran usang yang masih saja dijadikan lagu wajib oleh para
Sekuleris dan Liberalis.
 
Intinya hanya satu, mereka ingin robohkan
agama Islam, tapi bukan dengan pedang dan mesiu, melainkan dengan Racun
Pemikiran.
 
Korbannya adalah umat Islam yang awam
serta kurang punya landasan iman yang kuat.
 
Mereka adalah massa yang mengambang,
terombang-ambing di tengah derasnya arus pemikiran jahiliyah bertopeng ilmu.
Ditambah lagi para mahasiswa universitas Islam yang sudah sejak 30 tahun
terakhir ini jadi korban bulan-bulanan para orientalis barat kafir.  Meski
penampilannya mahasiswa, tetapi mentalnya tidak beda dengan para inlander di
zaman Belanda. Kerjanya menjilat dan mengagumi para imperialis.
 
Trik Licik : Pembedaan Syariah Formal dan Non Formal..
 
Membedakan syariah menjadi dua macam yaitu
formal dan tidak formal sebenarnya boleh-boleh saja. 
 
Tetapi kalau dibalik pembedaan ini ada
jebakan yang mematikan, sebaiknya kita berhati-hati.
 
Dan nyatanya memang ada racun di balik
‘deskripsi’ yang ditawarkan, yaitu ingin memusnahkan syariat Islam itu sendiri. 
 
Cuma dengan bahasa yang lebih diperhalus.
Tapi ujung-ujungnya sama saja, yaitu hancurkan syariat Islam.
 
Ketika syariah dikatakan terdiri dari dua
sisi, yaitu sisi formal dan sisi non formal, kita masih bisa terima. Yang
formalnya adalah memotong tangan pencuri. Sedangkan yang non formalnya adalah
menegakkan keadilan dan kedisiplinan.
 
Tetapi ketika sudah dikatakan bahwa yang
penting sisi non formalnya lebih esensial, lebih utama dan lebih dikedepankan,
sementara yang formalnya tidak terlalu perlu dipertahankan, sebenarnya jebakan
dan jeratnya sudah mulai bekerja. 
 
Nanti ujung terakhirnya, mereka akan
meminta kita meninggalkan syariat yang formal dan hanya menjalankan yang non
formal. Bukan hanya kita tidak boleh memotong tangan pencuri, merajam pezina,
mencambuk peminum khamar, tetapi sampai tidak perlu lagi shalat, puasa dan
bayar zakat.
 
Alasannya, semua bentuk formal itu harus
disesuaikan dengan zaman dan kondisi sosialnya.
 
Dan mereka menuduh bahwa jilbab,
potong tangan, rajam dan cambuk itu hanyalah format lokal yang hanya cocok
untuk masa tertentu dan kondisi tertentu.
 
Betapa lihainya lidah mereka dalam
bersilat, seolah semuanya benar. Padahal intinya sudah jelas, buang jauh-jauh
syariah Islam dan robohkan agama ini. Itulah esensi semua argumentasi kalangan
Sekuleris bejat itu.
 
Semoga kita terlindung dari paham
syaithani yang menghembus di telinga. Dan semoga Allah hancurkan para pendukung
pemikiran sesat ini, porak porandakan kesatuan mereka, cerai-beraikan sekutu
mereka dan kembalikan lagi mereka ke jalan yang benar. Amien.
 
Wallahu a''lam bishshawab, wassalamu
''alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
 
Artikel ini dapat dibaca di :
Tidak Perlu Syariat yang Wajib Prinsip Islam Saja,
Benarkah ?.
http://ustsarwat.com/search.php?id=1160599466&cari=jilbab&tanya=answer
 
***


      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke