Sabtu, 08 April 2006 NASIONAL Howard Kaji Ulang Visa Suaka
John Howard - SM/rtr CANBERRA - Perdana Menteri John Howard mengatakan
Jumat kemarin, pemerintahannya akan mengkaji ulang kebijakan pemberian visa
bagi para pencari suaka. Kajian ulang itu dipandang perlu setelah Indonesia
mengeluhkan keputusan Canberra memberi visa tinggal sementara bagi 42 orang
Papua tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Jakarta.
"Apa pun hasil dari kajian ulang itu nantinya, kami bisa pastikan bahwa kami
akan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban internasional, tetapi kami juga akan
menghormati secara pantas pentingnya hubungan antara Australia dan Indonesia,"
kata Howard kepada wartawan.
Howard selama ini tetap pada sikapnya bahwa Australia menganggap Papua
sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Alasannya, melepaskan Papua dari
kedaulatan RI hanya akan meningkatkan ancaman teroris.
"Kami saat ini sedang berhadapan dengan masa depan negara Islam terbesar di
dunia dan kepemimpin Islam yang moderat," kata dia.
"Salah satu keberhasilan terbesar kampanye terorisme adalah Indonesia yang
demokratis, progresif dan sukses. Jalan ke depan terbaik untuk Papua Barat
adalah menjadi bagian dari Indonesia yang lebih demokratis dan lebih
sejahtera," kata dia.
Pernyataan Howard ditanggapi keras oleh oposisi. Ketua Partai Hijau minoritas
Bob Brown mengatakan, pemerintah bakal melanggar hukum internasional apabila
berkonsultasi dengan Indonesia atas klaim yang dikemukakan para pencari suaka.
"Orang-orang Papua Barat yang mencari suaka di Australia punya hak untuk
dirahasiakan identitasnya. Isu terorisme sekarang digunakan oleh Perdana
Menteri Howard untuk menyunat hak-hak orang Papua Barat," kata Brown.
Sementara itu, seorang rohaniwan di Papua mengemukakan, satu keluarga
beranggotakan enam orang yang mencari suaka telah tiba di sebuah pulau di
Australia di wilayah Selat Torres. Namun, pencarian oleh Imigrasi Australia
tidak menemukan mereka. Kemungkinan, pencari suaka itu masih berada di Papua
Nugini.
Deplu Membantah
Departemen Luar Negeri (Deplu) menegaskan, enam orang yang dikabarkan mencari
suaka politik ke Australia adalah tidak benar. Saat ini, mereka sedang berada
di Kota Bula dekat Selat Tores, Papua Nugini. Hal itu disampaikan Juru Bicara
Deplu Desra Percaya, Jumat kemarin, di kantor Deplu Jakarta Pusat. ''Kami
sedang mencari motif mereka yang saat ini berada di sana.''
Pihaknya berharap, masyarakat tidak terlalu berspekulasi bahwa enam warga
Papua itu adalah pencari suaka ke Australia menyusul pemerinan visa sementara
kepada 42 lainnya.
''Dan, untuk mengantisipasi adanya permintaan suaka politik dari warga Papua
di Australia, TNI Angkatan Laut sudah melakukan pengamanan di perairan Papua.
Hal itu sah-sah saja karena untuk menjaga perairan atau teritorial Indonesia,''
tandas Desra Percaya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengemukakan,
dalam dialog dengan PM Belanda Dr Jan Peter Balkenenden, NU dan Muhammadiyah
mengharapkan sikap serta pandangan Pemerintah Belanda atas persoalan Papua. Dan
dalam konsep negara kesatuan tersebut, PM Belanda telah menyampaikan sikap dan
pandangannya untuk menolak dan tidak menyetujui intervensi pihak asing.
''PM Belanda menekankan, Kerajaan Belanda sangat mendukung integrasi
teritorial Indonesia. Dan tentu, dengan demikian tidak setuju dengan berbagai
upaya untuk pemisahan diri dan perpecahan negara kesatuan RI,'' ungkap Din.
Pertemuan jajaran Pemimpin Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama dengan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende berlangsung di ruang
sidang gedung Muhammadiyah Jalan Menteng 62 Jakarta, Jumat kemarin.
Pada pertemuan itu, digelar dialog dengan topik pembicaraan mulai persoalan
makro hingga mikro sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab bersama
mewujudkan dialog dan kerja sama. Pada kesempatan itu, PM Belanda menyatakan
dukungan sepenuhnya dan menghormati integritas teritorial Indonesia.
Pertemuan berlangsung satu jam dan diakhiri dengan konferensi pers bersama
pemimpin Muhammadiyah, NU, dan PM Belanda. Dari PP Muhammadiyah hadir Ketua
Umum M Din Syamsuddin yang didampingi Zamroni (ketua), Siti Chamamah Soeratno
(ketua umum PP Aisyiyah), Rizal Sukma (ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri),
Imam Addaruqutni, Abdul Muíti (ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah).
Dari NU hadir Wakil Sekretaris Umum PB NU Endang Turmudzi, Chofifah Indar
Parawansa (ketua umum Muslimat NU), Bina Suhendra, Abdullah Hasyim, dan Masrur
Ainun Najih.
Delegasi PM Belanda antara lain Gerard van der Wulp (Direktur Jenderal
Pemerintah Belanda Pelayanan Informasi merangkap juru bicara Perdana Menteri),
Rob Swartbol dan Pieter de Gooijer (keduanya wakil Direktur Jenderal Urusan
Politik Kementerian Luar Negri), Max Valstar (pejabat senior Kebijakan pada
Departemen Asia Timur Kementerian Luar Negeri) didampingi Duta Besar Belanda
untuk Indonesia Nikolaos van Dam. (rtr-gn,H27,bn,D12-41,49j)
SUARA PEMBARUAN DAILY
---------------------------------
DPD Sudah Berada di Australia [JAKARTA] Kisruh rencana keberangkatan enam
anggota DPR ke Australia masih berlanjut. Sementara Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, telah berada di Australia, Jumat (7/4).
Selain menjadi pembicara mengenai masalah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, dia
juga telah dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah Senator Australia.
"Keberangkatan saya, sebenarnya untuk memenuhi undangan sebagai pembicara dalam
seminar yang diadakan Australian National University (ANU). Di sana saya juga
akan bertemu dengan pemuda pelajar Indonesia (PPI), yang berada di sekitar
Canberra, untuk membicarakan masalah-masalah aktual," ucap Laode, sebelum
bertolak ke Australia, Kamis (6/4) sore. Undangan itu lantas dirasa merupakan
kesempatan yang baik, untuk sekaligus bisa bertemu dengan kalangan Senat
Australia. "Sebelumnya, DPD juga telah menjalin hubungan dengan kalangan Senat
Australia, setelah kunjungan DPD ke sana pada 21-28 Mei 2005," kata
Irman Gusman, Wakil Ketua DPD. Dilakukan kontak dengan sejumlah pihak, yang
menghasilkan jadwal pertemuan di Adelaide, Senin (10/4) dengan Senator John
Hogg, Wakiil Ketua Senat (Deputy President of Senate) dari Partai Buruh
Australia (ALP). Serta Blaine Gordon, President of the International
Association of Business Communicators (IABC), untuk membicarakan masalah bisnis
dan investasi. "Pembicaraan dengan Blaine, merupakan salah satu bagian dari
tugas kami di DPD, untuk memperjuangkan investasi di daerah," ujarnya. Pada
hari yang sama, dia juga dijadwalkan untuk bertemu dengan anggota Grup
Persahabatan Antar Parlemen untuk Indonesia, yaitu Trish Draper, Andrew
Southcott, dan Debra Chapman. Jumat (7/4) ini Laode tengah berada di
Canberra, untuk mengadakan pertemuan di Sekretariat Kerjasama DPD dan Senat
Australia. Dia baru dijadwalkan berbicara dalam seminar, pada 8 April. "Kami
juga telah berusaha untuk meminta jadwal pertemuan, dengan sejumlah senator
yang mendukung
pemberian suaka, seperti Kerry Nettle. Belum didapat konfirmasi, tapi bila
harus, saya sewaktu-waktu bisa memundurkan jadwal kepulangan," katanya.
Berbeda dengan rencana beberapa anggota DPR, Laode menyebut keberangkatannya
itu bukan atas biaya DPD, maupun biaya pribadinya. "Saya datang ke sana dengan
pembiayaan dari pihak pengundang," katanya. Lebih lanjut disebut Laode,
agenda keberangkatannya itu telah disampaikan pada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, pada rapat konsultasi Presiden dan DPD, Selasa (28/3). "Presiden
meminta agar saya sekaligus berbicara dengan para Senator, saat berada di
Australia," ucapnya. Pada kesempatan terpisah, Effendi Choirie, anggota
Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang menyatakan tegas menolak
keberangkatan enam anggota DPR ke Australia, memuji keberangkatan Laode. "Itu
setuju saya. Justru bagus, dia punya agenda yang jelas, dan dia datang atas
undangan Australia," ujarnya. Namun Effendi menyatakan enggan
berkomentar, terkait pendapat yang menyebut beberapa anggota DPR yang akan
berangkat ke Australia, karena ingin mengikuti jejak DPD, hingga bisa mendapat
popularitas di hadapan Presiden, seperti halnya restu yang diberikan Yudhoyono
pada DPD. Sementara itu, anggota DPD asal Papua, Ferdinanda Ibo Yatipay,
menyatakan keberatannya dengan penyebutan separatis terhadap orang Papua yang
menerima suaka di Australia. Menurutnya, pengibaran bendera itu justru bentuk
perjuangan, karena selama ini rakyat Papua hanya ingin menyampaikan kebenaran,
tapi dibungkam dengan tudingan separatis. "Rakyat Papua sesungguhnya
menginginkan adanya dialog dengan pemerintah. Bisa duduk bersama, dan
menjalankan otonomi khusus bersama-sama. Otsus sebenarnya memuat segala sesuatu
yang menjadi hak orang Papua. Jalankan Otsus dengan benar, supaya rakyat Papua
bisa merasakan keadilan, dan kebenaran yang sesungguhnya," ujar dia. Boy MW
Saul, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, menyebut tak
perlu ada kekhawatiran berlebih terkait pemberian suaka ke Australia. Dia
meyakini, bahwa pemberian suaka itu sendiri sebenarnya bukan hal mudah bagi
Australia. Bahkan pemberian suaka itu, bisa ikut memberi potensi konflik bagi
Australia. Pemberian suaka oleh Australia dengan dalih masalah ketidakadilan,
kemanusiaan, bisa saja memicu mencuatnya lagi masalah serupa yang menimpa orang
Aborigin di Australia. Hal senada juga dipaparkan AS Hikam, anggota Komisi I
dari FKB. Menurutnya hal yang penting dilakukan saat ini, adalah mencari solusi
terbaik. Dalam waktu dekat, DPR akan membuat tim khusus masalah Papua. Dia
menyebut hal itu justru lebih masuk akal, dapat dilakukan, dan sekaligus bisa
mendapat banyak masukan mengenai akar permasalahan yang terjadi di Papua.
[TPN/OPM]
Photos: logo_sm.gif(13k) [View]
Save to Computer
sm1johnhoward8epsx.jpg(10k) [View]
---------------------------------
Blab-away for as little as 1¢/min. Make PC-to-Phone Calls using Yahoo!
Messenger with Voice.
[Non-text portions of this message have been removed]
****
HELP ME !
Gemuk ? Insomnia ? Phobia ? Psikosomatis ?
Relapse ? Trauma ? Takut ? Cemas ? Sedih ? Depresi ? Stress ?
Kurus ? Marah ? Kebiasaan Buruk ? Pengalaman Negatif ? Dll. ?
di SERVO aja...!
TESTIMONIAL
Dimuat di Majalah Good Housekeeping, September 2005, hal. 52.
Hadi (37 tahun)
....... Saya perfeksionis. Ketika Ada pekerjaan yang kurang sempurna hasilnya,
saya selalu merasa tidak tenang dan tegang. Saya akan menghabiskan hampir
seluruh waktu saya untuk menyempurnakan dan memikirkan pekerjaan tersebut.
...... hasil yang saya rasakan sekarang adalah perasaan lebih gembira. Saya
merasa lebih rileks menghadapi segala sesuatu yang terjadi, tidak ada lagi
beban yang berlebihan yang saya rasakan dan saya lebih mudah tersenyum.
Cinthya (23 tahun)
Saya menjalani Servo Therapy demi membenahi insomnia yang saya derita. Biasanya
saya tidak bisa tidur sebelum memasuki waktu subuh. Setelah diterapi, saya
mulai bisa tidur dengan teratur, sekitar jam 10 malam.
Terapi kedua dilakukan dua minggu kemudian. Kali ini untuk menyembuhkan fobia
darah. Biasanya, kalau melihat darah saya langsung tidak tahan dan merasa
pusing sekali.
Kini saya sudah menikmati hasilnya setelah diterapi, tidak lagi merasa takut
dan tidak pusing lagi saat melihat darah. ..............
Kristin (30 tahun)
Pada bulan April 2005 lalu, saya menjalani terapi dengan tujuan ingin
menurunkan berat badan. Sebelum di Servo, berat badan saya mencapai 71 kg. Saya
sebelumnya sudah mencoba beberapa cara, tapi tidak berhasil. Pernah juga
mencoba mengonsumsi obat untuk melangsingkan tubuh, kemudian berat badan saya
berhasil turun, namun kembali bertambah berat lagi setelah berhenti
mengonsumsinya. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba metode ini. ..........
Sekarang, bobot tubuh saya sudah turun menjadi 66 kg. Saya tidak lagi merasa
tergoda untuk ngemil dan melahap gorengan.
SERVO CENTER - VISI GLOBAL INDONESIA
Pusat Pemrograman Diri dan Prestasi
021) 5574 5555, 554 6009, 554 5257
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/TaManBinTaNG/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
