DPD Nilai Kebijakan Pemekaran Inkonsisten Selasa, 26/02/2008 JAKARTA (SINDO) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai kebijakan pemerintah mengenai pemekaran daerah inkonsisten. Hal itu ditunjukkan dengan adanya amanat presiden untuk membahas 15 calon daerah otonom baru usul inisiatif DPR setelah 12 calon daerah otonom baru dibahas.
"Itu menunjukkan pemerintah melanggar janjinya sendiri untuk evaluasi dan kaji ulang pemekaran sebagaimana komitmen disampaikan beberapa kali pada publik.Termasuk dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPD beberapa minggu lalu," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di Jakarta kemarin. Kemarin, rapat kerja mengenai pemekaran di Komisi II DPR dan dihadiri Mendagri batal dilakukan karena DPD tidak hadir. Menjawab hal itu, Laode mengatakan alasan pertama karena para anggota DPD masih kunjungan kerja ke beberapa daerah. (dian widiyanarko) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/nasional/dpd-nilai- kebijakan-pemekaran-inkonsisten-2.html
