Mejuah-juah, Aku pe labo kuteh uga maka Bupati Karo "menolak" kunjungan e. "Menolak" = lenga bo jelas man kita apakah isi surat menolak, atau tidak siap menerima, atau sedang ada jadwal lain yang lebih prioritas, atau halangan lain. Yang pasti kalau alasan penolakan adalah untuk menggagalkan pemekaran, saya pikir tidak masuk akal. Tentunya ada alasan lain.
Berdasarkan pengalaman berinteraksi, saya menangkap satu nilai yang menjadi pegangan Bupati Karo yaitu : kebanggaan sebagai orang Karo yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Jadi, kalau judul "Bupati Karo Tak Peduli Image Karo di Tingkat Nasional : Tukang Marah?", saya pikir benar-benar salah. Kembali ke nilai, dan menurut saya ini menjadi dasar perilaku "penolakan". Adi si sungkun Kalak Karo si Tading i Karo, memang akan terjadi pro dan kontra. Tapi selaku kalak Karo perlu si sungkun, Ise kin DPD si reh e? Lit kin kalak Karo je? Angkana lah kai siterjadi i Karo? Apakah kita tidak tersinggung pernyataan salah satu anggota DPD (Muspain dari Bengkulu) "Begitu sombongnya Bupati Karo itu menolak kunjungan DPD RI selaku lembaga Negara. Dia juga tidak menghargai Amanat Presiden yang menugaskan DPD berkunjung ke Tanah Karo". Penasaran dengan polemik ini, ku telpon piga-piga teman i Kuta termasuk piga-piga PNS. Lit sada analogi simenarik ban salah sada teman, nina "Bagenda nak... misalna reh tem ku rumahku. Telponmu aku. Enca ningku sekalenda la banci nak sebab picet dahinku juma ningku. Uga nim, e tergantung kai maksudmu." Bingung kan? hehehe... Enggo ndeher jam 1. Ngajar aku lebe nake. Sada hal, aku pribadi, merasa bangga punya Bupati (yang kebetulan mertua saya hehehe...)yang punya keberanian seperti itu. Aku lebe labo pang bagelah. Beliau mengambil resiko yang begitu besar hanya untuk menyatakan kebanggaan sebagai Orang Karo yang tidak bisa diatur-atur sedemikian rupa oleh orang pusat. Beliau mengambil tindakan yang sama sekali tidak populer tetapi justru, menurut saya, membuat orang kaget kok ada yang seperti itu. Jenari nungkun kalak ija kin Karo e?! Bujur, Hg --- [EMAIL PROTECTED] wrote: > > Mejuah-Juah, > Yang manjadi pertanyaan, Mengapa Bupati Karo harus > menolak kunjungan dari > Pada PAH DPD RI pusat? > Klu Pemkab karo tidak setuju dengan pemekaran > Berastagi.... Ga harus di > tolak kedatangan PAH DPD RI dong.... > > Tapi apakah dengan penolakan Bupati Karo menerima > kunjungan PAH DPD RI > otomatis akan menggagalkan terbentuknya Pemko > Berastagi. > > > Thanks & Regards, > Frans Surya Phala > ----- Forwarded by Frans Surya Phala/TIE/TECOS on > 02/28/2008 09:53 AM ----- > > > "Si Laga Man" > > <[EMAIL PROTECTED] > > hoo.co.uk> > To > Sent by: > [email protected] > [EMAIL PROTECTED] > cc > oups.com > > > Subject > [tanahkaro] > Bupati Karo Tak Peduli > 02/28/2008 09:30 Image Karo di > Tingkat Nasional: > AM Tukang Marah? > > > > > > Please respond to > > [EMAIL PROTECTED] > > oups.com > > > > > > > > > > Ditolak Kunjungi Karo, PAH DPD RI Nilai Bupati Tidak > Menghargai > Lembaga Negara dan Amanat Presiden > > Medan (SIB) > Panitia Ad Hoc (PAH) DPD RI menilai tindakan Bupati > Karo DD Sinulingga > yang menolak kunjungan DPD RI ke Tanah Karo > mencerminkan sikap sombong > dan arogan. Di sisi lain, tindakan itu tidak > menghargai Amanat > Presiden (Ampres) yang menugaskan DPD RI melakukan > peninjauan lapangan. > > Atas tindakannya itu PAH DPD RI akan membahas > masalah tersebut antar > tiga lembaga yakni DPD RI-DPR RI-Presiden melalui > Mendagri. Selain itu > DPD juga akan membicarakan hal itu dengan Mendagri > Mardiyanto soal > sanksi tegas yang bisa diambil karena tidak > menghargai lembaga Negara. > "Begitu sombongnya Bupati Karo itu menolak kunjungan > DPD RI selaku > lembaga Negara. Dia juga tidak menghargai Amanat > Presiden yang > menugaskan DPD berkunjung ke Tanah Karo," kata salah > seorang anggota > PAH DPD RI Muspain kepada wartawan di VIP Room > Bandara Polonia, Rabu > (27/2) saat akan bertolak kembali ke Jakarta. > > Tim PAH DPD RI yang berkunjung ke berbagai daerah di > Sumut dalam > beberapa hari sebelumnya terdiri dari Marhaen V Pua > asal Sulawesi > Utara (Ketua), Muspain asal Bengkulu, Frankie asal > Riau, Hasan asal > Jambi dan Lundu Panjaitan SH asal Sumut. > > Menurut Muspain dan Marhaen, sebenarnya masalah > kelengkapan syarat > untuk usulan pemekaran Kabupaten Karo untuk > pembentukan Pemko > Berastagi, jauh hari lalu sudah ditandatangani > Bupati sebelumnya, > Sinar Perangin-angin. Tapi belakangan, Bupati saat > ini katanya, > membuat langkah yang bertolak belakang bahkan > terkesan emosional > menanggapi aspirasi masyarakat. > > Sebelumnya, di VIP Room Bandara Polonia, PAH DPD RI > menerima surat > dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo "Runggun > Merga Silima" berisi > permohonan maaf atas sikap Bupati Karo yang menolak > kunjungan DPD RI > ke Kabupaten Karo untuk pembentukan Pemko Berastagi > beberapa waktu > lalu. Surat itu disampaikan Ketua Umum Runggun Merga > Silima Drs Yusuf > Pehulisa Sitepu,MM, Sekretaris Roy Fachraby > Ginting,SH,MKn dan > Semangat Sembiring. > > Dalam surat tersebut antara lain disebutkan, atas > nama masyarakat Karo > yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat > Karo Runggun Merga > Silima dengan ini menyampaikan permohonan maaf atas > penolakan Bupati > Karo untuk kunjungan DPD RI, sekaligus berharap DPD > RI tidak patah > semangat memperjuangkan pembentukan Pemko Berastagi. > Selanjutnya, > hasil kunjungan Tim Pemekaran DPD RI ke Tanah Karo > itu nantinya akan > dibawa ke rapat paripurna DPD RI untuk selanjutnya > dibawa ke rapat > paripurna DPR RI dengan harapan akan disetujui dan > disahkan menjadi > Undang-Undang. > > "Selama ini kami sangat berharap agar Pemkab Karo > mendukung upaya > otonomi Berastagi sehingga pengembangan potensi yang > dimilikinya > antara lain pertanian, agroindustri, pariwisata dan > perhotelan akan > mudah dikembangkan. Apalagi, persyaratan yang > termuat di PP 129 Tahun > 2000 tentang pembentukan kota baru minimal memiliki > tiga Kecamatan itu > sudah terpenuhi," demikian bunyi kutipan surat itu. > > Menanggapi pernyataan Runggun Merga Silima itu, > Muspain mengatakan, > dengan adanya penolakan terhadap kunjungan DPD yang > dilakukan Bupati > Karo, malah makin memicu PAH DPD untuk mati-matian > mendukung pemekaran > Kota Berastagi. "Kan tidak masuk akal, dan ini baru > pertama kali > terjadi di Indonesia Bupati menolak lembaga negara. > Bupati terlalu > emosional menyikapi masalah pemekaran. Perjuangan > masyarakat akan > tetap kita teruskan karena ini juga menyangkut > marwah DPD sebagai > lembaga Negara," ujar Muspain. (M-17/o) > > > > > > > *** DISCLAIMER *** > This e-mail is intended for the named recipient > only. It may contain > privileged and confidential information. If you are > not the intended > recipient, notify the sender immediately and destroy > this e-mail. You must > not copy, distribute or take action in reliance upon > it. > > Whilst all efforts are made to safeguard e-mails, > TOSHIBA TEC Singapore Pte > Ltd cannot guarantee that attachments are virus free > or compatible with > your systems and does not accept liability in > respect of viruses or > computer problems experienced. TOSHIBA TEC Singapore > Pte Ltd reserves the > right to monitor all e-mail communications through > its internal and > external networks. ____________________________________________________________________________________ Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
