Ketika aku dulu sekolah sering di ajarkan tentang
sejarah kenapa penjajah begitu lama bercokol di
Indonesia, salah satu adalah di sebabkan "karakter
orang indonesia yg hoby menjadi RAJA"
Oleh kerena itu penjajah memberi RAJA kerajaan.
Namun tanpa di sadari kerajaan2 tersebut di adu domba
RAJA2 nya sehingga penjajah tanpa perlu mengeluarkan
tenaga/dana yg lebih bisa menguasai/menjajah begitu
lama.......
Pemekaran = timbul RAJA2 baru...
"Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur" di ganti
dengan "Bercerai kita kawin lagi" RAJA = banyak
istri.
bujur
--- Si Laga Man <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Terkait Penolakan Kunjungan DPD-RI
> Gubsu akan Surati Bupati Karo
> Selasa, 26-02-2008
> *mulyadi hutahaean
>
> MedanBisnis Medan
> Gubsu Rudolf M Pardede akan menyurati Bupati Karo
> guna mempertanyakan
> masalah penolakan Pemkab menerima kunjungan Panitia
> Ad Hoc I DPD-RI ke
> daerah itu yang dijadwalkan, Senin (25/2), dalam
> rangkaian pengkajian
> pemekaran Nias dan Karo. Akibat penolakan itu, DPD
> hanya mengunjungi Nias.
>
> "Nanti kita (melalui Gubsu-red) akan menyurati
> Bupati Karo guna
> mempertanyakan alasan penolakan kunjungan Panitia Ad
> Hoc I DPD RI
> tersebut. Karena Bupati Karo menolak, saat ini
> panitia pembahasan dan
> pengkajian pemekaran Nias dan Karo masih melakukan
> kunjungan ke Nias,"
> kata Asisten Pemerintahan Setdapropsu Hasiholan
> Silaen SH kepada
> wartawan, Senin (25/2), di Kantor Gubsu.
>
> Sebelum rombongan Panitia Ad Hoc I DPD-RI yang di
> Ketuai Lundu
> Panjaitan SH itu berkunjung ke Nias, mereka
> beraudiensi ke Gubsu
> Rudolf M Pardede di ruang kerjanya. Rombongan DPD
> terdiri dari Ir
> Marhany (DPD Sulut), Muspani SH (DPD Bengkulu) Drs H
> Hasan (DPD
> Jambi), Adnan NS (NAD) dan Henry Frankin (DPD
> Kepri).
>
> Kepada Gubsu, Lundu Panjaitan mengatakan, kunjungan
> mereka ke Sumut
> guna menindaklanjuti Amanat Presiden (Ampres)
> tentang Pemekaran 4
> kabupaten/kota dan 1 propinsi di Sumut.
>
> "Sehubungan dengan keluarnya Ampres tentang
> pemekaran kabupaten/kota,
> DPD mempunyai kewajiban melakukan evaluasi dengan
> melihat langsung ke
> lapangan daerah-daerah calon pemekaran. Sehingga
> hasilnya akan
> disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada DPR-RI
> untuk pembahasan
> RUU," ujar Lundu Panjaitan.
>
> Untuk itu, rombongan DPD RI akan berangkat ke
> Gunungsitoli dan bertemu
> dengan Bupati Nias, DPRD, Muspida, tokoh masyarakat,
> tokoh agama dan
> panitia pembentukan kabupaten Nias Utara, Nias Barat
> dan Gunungsitoli
> tanggal 26 Februari 2008, sekaligus meninjau
> Kecamatan Kota Gunungsitoli.
>
> Sementara itu, Gubsu yang didampingi Asisten
> Pemerintah Hasiholan
> Silaen SH, Karo Otda Setdapropsu Drs Bukit Tambunan
> dan Kabid Humas
> Pimpinan Drs ML Tobing mengatakan, Pempropsu
> menyatakan terima kasih
> atas telah diresponnya usul tentang pembentukan
> daerah otonom baru
> kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Gunungsitoli
> sebagai pemekaran
> kabupaten Nias dan kota Berastagi sebagai pemekaran
> dari kabupaten Karo.
>
> Dijelaskannya, bahwa Presiden telah menerbitkan
> amanat Presiden kepada
> Mendagri selaku ketua tim DPOD untuk membahas usul
> inisiatif DPR-RI
> terhadap draft RUU pembentukan daerah diantaranya
> pembentukan daerah
> kabupaten Nias Barat, kabupaten Nias Utara, Kota
> Gunungsitoli, Kota
> Berastagi dan pembentukan Propinsi Tapanuli.
> Takut Kehilangan PAD
>
> Di Kantor Gubsu, Ketua Panitia Pemekaran Kota
> Berastagi Iwan Sembiring
> merasa heran dengan penolakan Bupati Karo soal
> kunjungan Panitia Ad
> Hoc I DPD RI.
>
> "Kami menduga bupati menolak pemekaran Kota
> Berastagi karena takut
> kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
> Karo. Sebab, dari
> Bersatagi diperoleh PAD untuk Karo sebesar Rp 25
> miliar atau sekitar
> 40% dari PAD Karo," jelas Iwan Sembiring.
>
> Iwan Sembiring menambahkan, penolakan Bupati Karo
> atas pemekaran Kota
> Berastagi yang terdiri dari tiga kecamatan (Daulat
> Rakyat, Berastagi
> dan Merdeka) itu hanya ketakutan akan kehilangan
> potensi ekonomi
> Kabupaten Karo dan Berastagi sebagai salah satu
> tujuan objek wisata di
> Sumut. "Kami heran mengapa pada hari "H" disaat tim
> pengkajian
> melakukan kunjungan ditolak bupati. Padahal,
> sebelumnya
> (pemekaran-red) sudah disidangkan di DPRD Sumut dan
> Gubsu sudah
> membuat surat rekomendasi," jelasnya.
>
>
____________________________________________________________________________________
Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
http://www.yahoo.com/r/hs
