Penolakan Bupati Karo DD Sinulingga Bertemu Anggota DPD RI Mencoreng Eksistensi "Orang Karo" di Mata Nasional
Berastagi (SIB) Penolakan Bupati Karo Drs Daulat Daniel Sinulingga bertemu dengan anggota panitia Ad Hoc I DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dalam kaitan tugas dari Amanat Presiden (Ampres) RI ke Tanah Karo (SIB 28/2) menindaklanjuti tuntutan masyarakat membentuk kota wisata Berastagi menjadi Pemko, menjadi keprihatinan bagi PGRI Sumut dan masyarakat luas lainnya. Dari sudut pandang pendidikan dan budaya suku Karo pun, sikap Bupati Karo sedikit pun tidak mencerminkan pemimpin atau "bapa rakyat sirulo" (bapak orang banyak-red) di Karo. Melainkan sikap yang menunjukkan sebagai pejabat dan penguasa. Bahkan lebih dari itu, menggambarkan seorang raja yang bengis dan kejam. Hal ini ditegaskan Ketua PGRI Sumut Drs FJ Pinem MSc kepada wartawan, Sabtu (1/3) di sela-sela Konferensi Kerja (Konker) PGRI Sumut di Hotel Rudang, Berastagi, Karo. FJ Pinem MSc yang juga mantan Kadis Pendidikan Nasional Karo 2004 lebih jauh mengatakan penolakan Bupati Karo Daulat Daniel Sinulingga bertemu dengan anggota DPD RI yang ditugasi Presiden RI ke Tanah Karo benar-benar "luar biasa" dan tidak terduga. Sikap bupati Karo melalui suratnya Nomor 135/031 A/Tapem/2008 ditujukan kepada Panitia Ad Hoc I DPD-RI tanggal 19 Pebruari 2008 yang ditandatangani Bupati Karo Drs Daulat Daniel Sinulingga, secara terang-terangan tidak mendidik warganya untuk menghormati dan menerima warga lain. Terlebih seorang pejabat pemerintah yang ditugasi Presiden RI. Malah bupati Karo memposisikan diri sebagai pejabat, bukan pemimpin. Sikap tak terpuji demikian, dinilai telah mencoreng "orang Karo" di mata nasional. "Sebagai warga Karo dimana pun kita berada dan siapa pun orang Karo itu, sikap seorang bupati Karo ini sangat memalukan dan memprihatinkan. Padahal, sesuai adat istiadat Karo, diantaranya, " .. perkade-kaden 12 + 1" (walaupun seseorang itu bukan suku Karo namun dapat dijadikan menjadi saudara dan menjadi bagian orang Karo-red) sudah bertentangan dengan penolakan tersebut," katanya. Apa pun hasil dan kesimpulan pembicaraan, dalam dialog dengan anggota DPD ke Karo, kata Pinem, tidak masalah. Yang pasti banyak positifnya. Kehadiran tamu negara, merupakan suatu kehormatan bagi bupati dan masyarakat Karo yang ditugasi seorang Presiden RI berkunjung ke Karo. Penolakan ini seolah suku Karo itu bukan yang berbudaya, tidak rendah hati, tidak bergaul, tidak solider, tidak lemah-lembut dan tidak punya etikat baik serta tidak lagi mencerminkan budaya Karo, " perkade-kaden 12 + 1". "Bukan tok hanya membahas rencana Pemko Berastagi. Melainkan meningkatkan silaturahmi dengan pejabat pusat yang ke depan dapat meningkatkan anggaran pembangunan pertanian, pariwisata ke daerah ini," ujar Pinem prihatin, didampingi Sekum PGRI Sumut, Abdul Latif Ibrahim. (M37/x)
