Mejuah-juah, Senembas rukur ka aku, penolakan Pak Bup sanga e tah jurus "pandikar jalok" kin nateku. Tipakna tempa ku kukawes, keppe kemuhen sasarenna. Nen min per ampuhna jurus "jalok" ah nda...Sibuk kami, la ka kami sempat ngalo2 kena o per dpd nina. Panas per dpd, piah minter setujuina pemekaren Brastagi nda. Perbahan metersa tempa kuakap ndarat persejuan dpd adah nda, tersungkun ka ukurku, ma la lah ndia per dpd ah ndai menggunaken jurus yang sama? Setujuina tempa tapi maksudna gelah kita sapih kita sitipaken silalap. Jababna ersimulih man banta sekalak2. Adi kita ras kita sitipaken lo dalih, tapi dalam rangka latihen lah.
Kota Brastagi, Siancai...siancai...Oomitooohud. Mejuah-juah --- In [email protected], "Si Laga Man" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Penolakan Bupati Karo DD Sinulingga Bertemu Anggota DPD RI Mencoreng > Eksistensi "Orang Karo" di Mata Nasional > > > Berastagi (SIB) > Penolakan Bupati Karo Drs Daulat Daniel Sinulingga bertemu dengan > anggota panitia Ad Hoc I DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dalam kaitan > tugas dari Amanat Presiden (Ampres) RI ke Tanah Karo (SIB 28/2) > menindaklanjuti tuntutan masyarakat membentuk kota wisata Berastagi > menjadi Pemko, menjadi keprihatinan bagi PGRI Sumut dan masyarakat > luas lainnya. Dari sudut pandang pendidikan dan budaya suku Karo pun, > sikap Bupati Karo sedikit pun tidak mencerminkan pemimpin atau "bapa > rakyat sirulo" (bapak orang banyak-red) di Karo. Melainkan sikap yang > menunjukkan sebagai pejabat dan penguasa. Bahkan lebih dari itu, > menggambarkan seorang raja yang bengis dan kejam. > > Hal ini ditegaskan Ketua PGRI Sumut Drs FJ Pinem MSc kepada wartawan, > Sabtu (1/3) di sela-sela Konferensi Kerja (Konker) PGRI Sumut di Hotel > Rudang, Berastagi, Karo. > > FJ Pinem MSc yang juga mantan Kadis Pendidikan Nasional Karo 2004 > lebih jauh mengatakan penolakan Bupati Karo Daulat Daniel Sinulingga > bertemu dengan anggota DPD RI yang ditugasi Presiden RI ke Tanah Karo > benar-benar "luar biasa" dan tidak terduga. > > Sikap bupati Karo melalui suratnya Nomor 135/031 A/Tapem/2008 > ditujukan kepada Panitia Ad Hoc I DPD-RI tanggal 19 Pebruari 2008 yang > ditandatangani Bupati Karo Drs Daulat Daniel Sinulingga, secara > terang-terangan tidak mendidik warganya untuk menghormati dan menerima > warga lain. Terlebih seorang pejabat pemerintah yang ditugasi Presiden > RI. Malah bupati Karo memposisikan diri sebagai pejabat, bukan > pemimpin. Sikap tak terpuji demikian, dinilai telah mencoreng "orang > Karo" di mata nasional. > > "Sebagai warga Karo dimana pun kita berada dan siapa pun orang Karo > itu, sikap seorang bupati Karo ini sangat memalukan dan > memprihatinkan. Padahal, sesuai adat istiadat Karo, diantaranya, " .. > perkade-kaden 12 + 1" (walaupun seseorang itu bukan suku Karo namun > dapat dijadikan menjadi saudara dan menjadi bagian orang Karo-red) > sudah bertentangan dengan penolakan tersebut," katanya. > > Apa pun hasil dan kesimpulan pembicaraan, dalam dialog dengan anggota > DPD ke Karo, kata Pinem, tidak masalah. Yang pasti banyak positifnya. > Kehadiran tamu negara, merupakan suatu kehormatan bagi bupati dan > masyarakat Karo yang ditugasi seorang Presiden RI berkunjung ke Karo. > Penolakan ini seolah suku Karo itu bukan yang berbudaya, tidak rendah > hati, tidak bergaul, tidak solider, tidak lemah-lembut dan tidak punya > etikat baik serta tidak lagi mencerminkan budaya Karo, > " perkade-kaden 12 + 1". > > "Bukan tok hanya membahas rencana Pemko Berastagi. Melainkan > meningkatkan silaturahmi dengan pejabat pusat yang ke depan dapat > meningkatkan anggaran pembangunan pertanian, pariwisata ke daerah > ini," ujar Pinem prihatin, didampingi Sekum PGRI Sumut, Abdul Latif > Ibrahim. (M37/x) >
