--- In [email protected], MU Ginting <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > Mejuah-juah permilis sirulo.
Mau menambahkan, karena jujur saja saya memang mencari "jawaban" dari pertanyaan ini, saya sempat terombang ambing apakah memang Indonesia itu pantas untuk menjadi negara full blown capitalism mengikuti laizzes-farre system, mixed-economy atau sebaliknya mesti seperti negara yang menolak kapitalisme ala China / India sebelum 1990. saya harus banyak baca banyak referensi dan buku untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Sukur sudah ketemu jawabanya. Mesti diingat definisi Indonesia itu adalah Indonesia dari Sabang Merauke yang demografi penduduknya 75 persen berada di Jawa dan 40% berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kondisi historis-sosial-ekonomi di daerah itu yang sering kali menjadi "dominasi" permasalahan ke-Indonesia-an. Beda misalnya, kalau Indonesia itu isinya propinsi dari Sumatra Timur saja.. kalau Indonesia isinya expat dari sumatra saja mungkin sudah lama Indonesia ini makmur , hehehe :) ... justru ditempat dimana tanahnya kering dan tidak ada SDAnya sebuah bangsa itu bisa maju :) Jadi kalau dilihat dari dua aspek : (1) aspek demografis, ada dua negara yang punya karakter yang sama dengan Indonesia. Yaitu India dan China. Dua duanya terletak di Asia, multikultural dan multi-etnis (China lebih dual-ethnis sich). bedanya karakter dua bangsa ini, mereka dua duanya lebih punya enterpreneur spirit, jadi bisa hidup Mandiri. Dua negara ini sekarang maju sangat pesat. Cuman orang lupa, dua negara ini sebenarnya sosialist state, India baru terbuka dengan globalisasi pada 1995 di era Manmohan Singh ketika secara sosial-ekonomi masyrakatnya terlindungi dan mereka punya ketahanan kuat terhadap asing dengan PENGUASAAN SCIENCE dan TECHNOLOGY. China pun seperti itu, Cina yang sekarang baru berubah di era 1990an terutama di sektor manufakturingnya, jadi disatu sektor, kapitalisme dibuka, sementara untuk melindungi lapisan rakyat mayoritas , mereka menerapkan sistem sosialistis dan tertutup terhadap pengatuh asing. Dua negara ini, China dan India, baru membuka era globalisasi ketika industri dalam negerinya sudah kuat dan ketika mereka mempunyai masyrakat intelektual yang menguasai science dan teknologi melalui pembangunan sektor pendidikan dan universitas. Indonesia, masuk globalisasi tanpa perencanaan, semuanya hanya terjadi karena koup 1965 dimana setelah soeharto menang, pengusaha asing masuk secara habis habisan di Indonesia. (2) dari sisi sejarah, dari semua buku sejarah asli Indonesia yang saya baca ( entah dari soekarno, hatta, sjahrir, tan malaka, amir syarifudin, m natsir yang ditulis oleh mcvey, legge, anderson, kahin ,mrazek, dst) __semua__ pemimpin asli Indonesia menolak globalisasi dan perdagangan bebas (ini tahun 1945-1965 lho ya). Katanya bung hatta dan sjahrir, perdagangan bebas itu hanya mungkin jika lapisan masyrakat terbawah sudah terlindungi secara sistem (welfare). jadi idenya soekarno, hatta , sjahrir sebenarnya seragam. Ide mereka sebenarnya gak jauh ingin membuat Indonesia ini seperti China atau India dimana lowest-economic-society mesti dilindungi dulu. Lebih jauh lagi, bung hatta dan sjahrir ini berkali kali mengatakan kalau sebagin orang Indonesia (bisa ditebak siapa) mempunyai tendensi untuk menjajah, termasuk menjajah bangsa sendiri. Ini sangat berbahaya jika Indonesia dikontrol oleh kekuatan Militer-Feodal dan perdagangan bebas dibuka, menurut Sjahrir ini kombinasi terburuk yang mungkin bisa terjadi di Indonesia. ps: kritik mereka terhadap "rencana ekonomi Indonesia" 50 tahun didepan dan ketepatan mereka dalam berpikir dan menganalisa sedikit banyak membuat saya kagum thdnya. Saya gak menyangka bisa menemukan statement seperti itu. > > ACC â" the third way! > > Persoalan ekonomi adalah persoalan tua di dunia ini. Begitu tuanya sehingga selalu menarik untuk dibicarakan atau diperdebatkan. Dan hebatnya dia semakin muda pula. Sejaka zaman bahola persoalan ini selalu punya dua kubu sentral. Dalam soal specifik apa saja dalam ekonomi. Soal nasionalisasi atau internasionalisasi ekonomi nasional atau objek penting perekonomian nasional misalnya tambang, telefon,televisi dll. Masalah nasionalisasi perkebunan di Indonesia setelah Belanda engkang, masalah coal mine di Inggris pada permulaan perang dunia kedua selesai, masalah privatisasi perusahaan yang sama di bekas Uni Soviet dll dsb. Selalu ada dua kubu sentral pendapat dari dulu sampai sekarang, dan pasti jugalah seterusnya kedepan. Bagaimana kalau nanti cuma satu pendapat atau cuma satu kubu saja? Bakal datangnya The end of history Fukuyama? Banyak tesis, terlebih yang dialektis akan kelihatannya sekarang ini lebih gampang dimengerti. Salah satu yang sudah sering > saya postingkan di milis kita ialah bahwa kontradiksi adalah tenaga penggerak perkembangan. The end of history bisa diartikan sebagai permulaan kontradiksi baru, artinya history tidak akan pernah berakhir, hanya permulaan kontradiksi baru. > "I beg to be different" (Shodan Purba), sangat melengkapi dua kubu sentral dalam masalah ekonom ini dimilis kita, yang kita langsung hadapi sekarang ini di negeri Indonesia. Dalam soal >nasionalisasi-internasionalisasi/liberalisasi sudah sering kita >mendengar dua pendapat besar, seperti yang diwakili oleh Kwik Kian >Gie, Rizal Ramli dll dan dipihak lain Washington Consensus (mafia >berkeley) seperti Budiono, Sri Mulyani dll dimulai sejak era economist >Sumitro Djojohadikusumo. Untuk lebih menyingkat saya kutib wawancara > Dari catatan sejarah, sebenarnya korupsi Mafia Berkeley pertama kali bukan pada jamanya suharto, jamanya Bung Karno ternyata Pak Sumitro ini (maaf jika mengagetkan) sudah dicari cari KPK (komite pemberantan korupsi)-nya bung karno karena diduga Pak Cum ini menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyalahgunaan dana sehingga Pak Cum saat itu, "lari" ke Singapura untuk menghindar KPK. (Baca Mrazek: Sjahrir 2 bab terakhir). Rizal Ramli di Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/[EMAIL PROTECTED] > "Begitu KMB ditandatangani, bung Karno memerintahkan, jangan bayar itu utang. Jadi walaupun utang itu disepakati, pemerintah Indonesia tidak pernah mau bayar. Taktiklah istilahnya itu. Tapi waktu pemerintahan Soeharto, awal Orde Baru pada tahun 1967, Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan yang disebut sebagai Mafia Berkeley membuat kesepakatan baru untuk mulai membayar utang Hindia Belanda tersebut yang sebetulnya secara moral itu tidak justified (dibenarkan â" red), secara histories politis itu tidak justified. Tetapi Widjojo dan >kawan-kawan waktu itu sepakat untuk mulai mencicilnya. Widjojo dan >kawan-kawan itu memang dididik di Berkeley, dipersiapkan untuk >mengambil alih pengelolaan ekonomi setelah Soekarno jatuh, supaya >membelokkan garis ekonominya, satu garis dengan garis Washington. > Betul sekali bapak , istilahnya garis ekonomis "kiri" Rotterdam based sosial-demokrat-kerakjatan yang dipakai di Indonesia sebelumnya dibelokkan ke garis "kanan jauh" Berkeley neo-capitalism. Rotterdam ini tempat sekolahnya bung hatta dimana beliau mengambil sedikit banyak ide2 sosial-ekonominya. Bung karno sebenarnya, lebih "kiri" lagi dari bung hatta, beliau lebih pro-Mao economic thinking. ( Lucu sebenarnya, karena saya kadang2 menghadiri acara di UC Berkeley, orang2 Berkeley itu sebenarnya lebih "kiri" dariapda "kanan jauh" seperti mafia berkeley ). > Sejak itulah dimulai the creeping back of neo-colonialism. Seperti diketahui bahwa sekarang, untuk menguasai suatu negara tidak perlu secara militer, tidak perlu secara fisik, asal ekonominya bisa dikendalikan, negara tersebut bisa dikuasai. Sejak itu, walaupun Mafia Berkeley berkuasa nyaris tidak pernah berhenti selama 40 tahun, berlanjut ke muridnya, ke cucu muridnya dan seterusnya. Presiden bisa berganti, partai yang berkuasa bisa ganti, jenderal bisa ganti, TNI bisa melakukan reformasi, tapi di dalam bidang ekonomi tetap pada garisnya Mafia Berkeley. Nah, inilah yang menjadi sumber mengapa Indonesia tidak bisa menjadi besar, karena mereka dalam prakteknya sering menjadi conduit (saluran â" red) bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, untuk merumuskan undang-undang di Indonesia, merumuskan berbagai kebijakan. Contoh: awal orde baru tahun 1967, UU investasinya dibikin oleh satu lembaga kreditor kemudian diterjemahkan ke > dalam bahasa Indonesia dan jadilah UU Investasi. Banyak sekali UU yang masuk ke kategori itu. Misalnya, Bank Dunia bilang, saya kasih 400 juta dollar tapi Indonesia harus bikin UU Privatisasi Air, sehingga petani juga harus bayar air. Kemudian ADB (Asia Development Bank - red) juga kasih pinjaman 300 juta dollar tapi Indonesia harus ada UU Privatisasi, agar perusahaan-perusahaan negara bisa dijual dengan harga murah. Jadi banyak sekali UU dan peraturan pemerintah yang sebetulnya dipesan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. > Hal itu sesungguhnya melanggar konstitusi. Kita ini adalah sovereign state (negara yang berdaulat â" red), tidak boleh ada pihak manapun yang memberi iming-iming memberi pinjaman dengan syarat ada UU yang mereka susun. Jelas saat orang menyusun UU, kepentingan dia adalah nomor satu. Kalau ada satu negara yang UU-nya dipesan dikaitkan dengan pinjaman, pembuatan UU yang diikat dengan pinjaman, jelas yang memberi pinjaman itu memiliki kepentingan-kepentingan di dalam pembuatan UU itu. Jika ada satu negara yang mengikuti pola seperti ini, bisa dibayangkan bahwa negara ini tidak akan pernah bisa maju. Di Asia, yang ikut model ini hanya ada dua negara yakni Indonesia dan Philipina. Negara lain tidak mau mengikuti itu, kalau kebijakan ekonomi, mereka rumuskan sendiri. Mereka buat UU yang mencerminkan kepentingan negara mereka, kepentingan rakyat mereka." > Begitu juga dalam pembubaran CGI tetap ada dua pendapat. Yang satu menghilangkan utang, yang satunya tidak merasa perlu begitu. Dua kubu. Argumentasi berbagai-bagai, siapa percaya siapa, siapa ikut siapa. Abad terakhir ada juga pendapat the third way. > Orang Karo ikut mana? > Praktisnya dan yang banyak membantu kelihatannya sampai sekarang ialah kita ikut the third way yaitu ACC â" Angkat Cangkul Cametken! (lih Sora Sirulo juni). > Sudah banyak pemikiran anak muda untuk kembali ke sistem ekonomi Bung Hatta : Sosial-Kerakyatan berdasarkan Demokrasi. back to Rotterdam nich ceritanya :-) Bujur dan MJJ, Carlos
