--- In [email protected], MU Ginting <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > 28/06/2008 15:16 WIB > Ferry Yuliantono Dijadikan Tersangka Sejak Penangkapan > Chairina Fatia â" detikcom > Jakarta - Polisi telah menetapkan status Ferry Yuliantono sebagai tersangka sejak awal penangkapan. Aktivis Komite Bangkit Indonesia (KBI) ini diduga menjadi dalang demo anarkis di DPR 24 Juni lalu. > "Ketika kita melakukakan penangkapan, statusnya sudah tersangka," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Abubakar Nataprawira dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (28/6/2008).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kita buka saja peta ideologinya Kila jadi lebih transparan : dari sumber lain: Perseteruan kubu pro-IMF, Golkar dan Anti-IMF Ada segitiga kekuatan yang sekarang berada di lingkaran inti kekuasaan ekonomi di Indonesia. Mereka adalah kubu ; Pro IMF, yang sering disebut-sebut sebagai kaum kanan, Golkar dengan sebutan tengah- kanan. Dan Anti-IMF yang sering disebut oleh lawan politiknya sebagai orang-orang kiri. Pada saat kekuasaan Suharto mengalami krisis hebat, dimana intervensi IMF sudah masuk secara lugas ke dalam kebijakan ekonomi Indonesia akibat krisis moneter 1997, IMF membangun jaringan kekuasaannya dengan memasukkan orang-orang yang berpaham benar- benar `western' dalam landasan pemikiran ekonominya. Orang-orang ini menganut paham kebijakan yang pro-Amerika, bersikap moneteris Milton Friedman, dan tidak menyukai gagasan-gagasan campur tangan negara yang kuat bahkan untuk berpikir secara neo keynesian saja mereka mengharamkan. Kelompok ini berpusat pada orang-orang yang pernah direkrut IMF sebagai karyawannya dan ditempatkan di seluruh penjuru dunia, sebagai karyawan duta. Tokoh utama dalam kelompok ini berpusat pada Sri Mulyani Inderawati, seorang ahli ekonomi lulusan UI dan melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Sri Mulyani (-yang pada saat itu di luar kabinet-) membangun kelompoknya yang sangat pro-IMF di lingkaran kekuasaan Megawati pada saat itu. Orang-orang yang berada satu jalur dengan Sri Mulyani dan memiliki akses kepada kekuasaan di kabinet Megawati adalah : Laksamana Sukardi, Rini Soewandi dan beberapa dirjen di lingkungan departemen (keuangan, industri dan perdagangan), termasuk Bank Indonesia yang dikuasai kelompok Miranda Gultom. Jaringan Sri Mulyani telah melaju kuat dan sempat menekan kelompok Dorodjatun Kuntjorodjakti yang didukung Menkeu Budiono. Awalnya Dorodjatun bersikap konservatif terhadap agresivitas kelompok Sri Mulyani dalam hal tuntutan kenaikan BBM, namun akhirnya sikapnya melunak.Penghapusan subisidi BBM yang menjadi pokok utama tuntutan IMF dalam memulihkan kondisi keuangan negara, mendapatkan tantangan yang kuat dari orang-orang yang boleh disebut berpaham sosialis. Orang-orang `kiri' ini awalnya menumpukan kekuatan pada DR.Rizal Ramli (bekas tahanan politik Malari dan rekan aktivis Dorodjatun periode perlawanan politik mahasiswa dan intelektual, 1974). Tetapi kesalahan yang utama bagi Rizal Ramli adalah berharap banyak dari dukungan politik Gus Dur. Aksi politik Gus Dur yang menggusur berbagai kelompok yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya dan menempatkan orang-orang yang kurang kredibel dalam posisi-posisi strategis, membuat kubu Megawati pda saat itu didekati oleh kekuatan- kekuatan politik yang menghendaki ditumbangkannya Gus Dur dari posisi jabatan Presiden. Kubu Megawati yang pada awalnya enggan menyambut gandengan politik lawan-lawan politiknya yang dulu mengganjal posisi dia di Senayan tahun 1999, perlahan mulai membuka diri. Puncaknya adalah terowongan politik yang dibangun oleh suaminya, Taufik Kiemas ke kelompok penentang Gus Dur. Taufik Kiemas membangun aliansi kepada Amin Rais dengan komitmen menaikkan Megawati sebagai Presiden dan mengamankan posisi-nya sampai tahun 2004, menugaskan Amin Rais menyatukan sikap di kalangan umat Islam untuk berada di bawah kekuasaan Megawati dan tidak mengusik apapun yang diperbuat Megawati termasuk pembentukan Kabinet. Megawati yang leluasa membentuk kabinet akhirnya memasukkan dua orang ke dalam posisi paling strategis dalam kabinetnya, yaitu : Dorodjatun, sebagai Menko Perekonomian, dan Budiono sebagai Menteri Keuangan. Keputusan Megawati ini banyak diwarnai oleh nasihat mantan menteri senior di Era Suharto, Prof. Widjojo Nitisastro. Awalnya naiknya Dorodjatun disambut gembira kelompok kiri walaupun Rizal Ramli telah tersingkir. Kelompok kiri saat itu menggeser gantungan harapannya kepada : Kwik Kian Gie, seorang akademisi cemerlang lulusan Rotterdam yang pikirannya bergaya sosialis, bahkan disebut-sebut sebagai sosialis garis keras. Namun kegembiraan kelompok kiri ini tidak berlangsung lama, karena orang se- partai Kwik di PDI-P, Laksamana Sukardi menjadi penantang setiap kebijakan yang condong ke kiri. Bahkan Laksamana melakukan perbuatan- perbuatan yang sangat tercela di mata orang-orang kiri, yaitu ; melakukan penjualan BUMN, layaknya seperti sopir angkot yang mengejar setoran. Kwik kerap berseteru dengan Laksamana, terutama masalah ikut campurnya IMF dalam kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Bahkan suatu saat Kwik nyaris mengucapkan "Go To Hell, IMF". Kwik yang menampik IMF jelas-jelas memposisikan dirinya pada situasi yang sulit. Karena pada saat itu anggaran keuangan negara membutuhkan dana segar, kelompok-kelompok negara kreditur yang biasanya kerap menggelontorkan dana bersikap hati-hati memberikan pinjaman ke Indonesia, perhatian mereka lebih kepada negara-negara berkembang yang sehat seperti : Vietnam, Meksiko dan pemulihan kondisi moneter di Argentina. Keuangan global yang diposkan ke negara-negara berkembang tidak jatuh ke Indonesia. Dan inilah yang membuat posisi IMF semakin kuat, karena berkat lobby IMF ke sindikasi keuangan internasional dan kesediaan IMF memberikan dananya ke Indonesia dalam beberapa tahap juga janji penyelesaian urusan khusus IMF yang dimulai tahun 1997 dan akan berakhir 2003, mau tak mau membuat orang-orang Sri Mulyani mendapat angin. Menguatnya kubu Mulyani pelan-pelan mengikis habis orang-orang kiri di kabinet Megawati, ditambah kelompok tengah-kanan (Golkar) yang setelah jatuhnya Suharto melakukan politik defensif, mulai mendapatkan jalan untuk memperkuat negosiasi. Golkar memiliki dua kubu pada era Megawati. Kubu Akbar Tanjung, dengan komandan strategi Mahadi Sinambela dan kubu Iramasuka (Indonesia Timur) yang dikomandoi Jusuf Kalla, Marwah Daud Ibrahim dan belakangan Agung Laksono membelot ke kubu Iramasuka. Kasus bulog II, yang menimpa Akbar merupakan `handycap' utama bagi kubu Akbar dalam melakukan manuver politiknya, entah kenapa Akbar seakan-akan menggadaikan kubunya ke Megawati dengan dua pinjaman politik, memuluskan Megawati mempertahankan jabatan Presiden, lalu kedua, Megawati berjanji mendukung upaya-upaya lolosnya Akbar dari jeratan hukum. Kasus Bulog II, juga membuat Akbar melakukan blunder terbesar yang berakibat tersingkirnya Akbar dari ketua umum Golkar, blunder itu adalah mekanisme pencalonan Presiden oleh Golkar lewat proses konvensi. Dalam konvensi itu Akbar benar-benar dipermalukan oleh Wiranto, seorang Jenderal yang sepanjang karir militernya berada di luar garis Beringin (tidak seperti, Sudharmono, Hartono ataupun Prabowo). Akbar memang pernah mencoba menghubungi SBY sesaat sebelum ide konvensi berlangsung, namun keinginan Akbar itu kandas karena gadai politik terhadap Megawati. Megawati tidak akan suka sekutunya membangun aliansi dengan lawan politik yang paling dibencinya, bahkan kebencian terhadap SBY sudah masuk ke wilayah pribadi Megawati. Singkat cerita Akbar tersingkir, karena ketidakpercayaan cabang terhadap dirinya karena dipecundangi Wiranto, dan Golkar yang memiliki prinsip politik paling jelas, yaitu : `Siapa yang berkuasa, dia yang kita bela' menjadi semakin berwarna Iramasuka ketika Kalla berhasil menduduki kursi wapres. Dengan mudahnya setelah setelah serangan kilat empat bulan, Kalla berhasil duduk menjadi ketua umum Golkar. Kalla dengan cepat pula menendang Akbar Tanjung yang sudah bersiap-siap memecat Kalla karena memihak kepada pihak lain tanpa seijin DPP. Kalla menang dan menguasai jalannya kekuasaan di tubuh Golkar. Komentar: Maaf kalau bisa disebut sbg Perang 'ideologi' antara ekonomis sosialis "Sjahririan" dan ekonomis kapitalis- neoliberal "Friedman". Bang FY inipun konon cucu dari SK Trimurti. SK Trimurti , jurnalis perempuan mantan menteri perburuhan di kabinet Sjahrir 2. saya tambahkan juga komentar rizal ramli : ... Karena tarikannya 40 tahun ke belakang, sejatinya Rizal tak sekedar menyentil pemerintahan hari ini, tetapi juga menggugat strategi dan klaim keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintahan orde baru. Menurut dia, jalan lama yang dianut pemerintahan orde baru dan diteruskan oleh pemerintahan saat ini merupakan skenario besar untuk menjadikan Indonesia sebagai subordinasi dan alat kepentingan internasional. "Jalan lama telah gagal karena hanya menyenangkan sebagian kecil masyarakat, tetapi menyengsarakan mayoritas rakyat bangsa kita," kecamnya Kegagalan jalan lama semakin diperkuat dengan kenyataan faktual ketertinggalan Indonesia. Jika pada tahun 1960-an, GNP perkapita Indonesia dengan sejumlah negara di Aia Timur nyaris sama, disekitaran US$ 100 per kapita, 40 tahun kemudian kondisinya sungguh mengenaskan.""Pada tahun 2005, GNP per kapita Indonesia hanya sekitar US$ 1.260. Malaysia 4 kali kita, Korea Selatan 13 kali kita, Thailand 2 kali kita, Taiwan 12 kali kita dan bahkan Cina telah 1,4 kali kita," paparnya. Lantas jalan baru seperti apa yang ditawarkan Rizal? "Jalan anti neokolonialisme, jalan yang lebih mandiri, yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia." ujarnya dalam pidato yang disampaikan kepada ratusan hadirin yang menyesaki ruang pertemuan. "Jalan baru adalah jalan yang berlandaskan kebhinekaan, keragaman budaya dan pluralisme. Dengan landasan itu, KBI akan mendorong renaissance kebudayaan Indonesia sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif, bukan sekadar masyarakat terbuka,"imbuhnya lagi Selain karena pilihan strategi, ketidakmampuan Indonesia menyejahterakan mayoritas rakyatnya juga bersumber dari kelemahan para pemimpinnya. Para pemimpin yang pernah ada dinilainya punya watak feodal sehingga merasa tak punya kewajiban menyejahterakan rakyat."Dalam sistem feodal atau neo feodalisme, kekuasaan berasal dari hubungan biologis dan romantisme historis dan legitimasi pencitraan semu, dimana rakyat hanya diperlukan pada saat pemilu dan sekadar penggembira," kecamnya.
