Tajuk Rencana Analisa
Perlu Kebijakan yang Benar-benar Berpihak pada Sektor Pertanian
INDONESIA memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Fakta ini tidak bisa
dibantah. Tapi fakta lain juga menunjukkan bahwa Indonesia saat ini merupakan
salah satu negara importir bahan pangan utama nonberas. Tujuh bahan pangan
utama nonberas yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung,
daging sapi dan susu harus kita impor. Bahkan impor empat dari tujuh bahan
pangan utama non beras ini yaitu, gandum, kedelai, daging ayam ras dan telur
ayam ras, sudah tahap mengkhawatirkan. Sementara tiga lagi meski masih dalam
tahap wajar tapi harus selalu diwaspadai.Karena kondisi inilah maka sejumlah
pengamat ekonomi menilai Indonesia telah masuk dalam “perangkap pangan” atau
food trap negara maju dan kapitalisme global.
Apakah sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang masih rendah sehingga tidak
mampu mengolah kekayaan SDA yang melimpah itu menjadi produk hasil pertanian
(pangan) sehingga kita tidak terus menjadi negara mengimpor. Rasanya tidak
juga. Sebab kita sebenarnya memiliki pakar di bidang pertanian yang sangat
mumpuni. Banyak profesor atau doktor-doktor bidang pertanian yang kemampuannya
tidak diragukan lagi dan tidak kalah bersaing dengan pakar dari luar negeri.
Ini merupakan sebuah kondisi yang paradoksal, jadi di mana masalahnya? Masalah
utamanya memang terletak di pemerintah. Banyak kebijakan pemerintah selama ini
yang tidak berpihak kepada pertanian khususnya pangan. Kebijakan yang dilakukan
pemerintah selama ini sifatnya seperti “pemadam api”. Artinya kebijakan itu
diambil untuk mengatasi masalah sesaat tanpa mempertimbangkan kepentingan yang
lebih besar ke depan. Contohnya paket kebijakan fiskal yang membebaskan bea
masuk impor kedelai dan gandum serta menurunkan bea masuk beras 18,2 persen
merupakan bentuk bunuh diri karena akan mengakibatkan matinya daya saing
domestik.
Penyebab lainnya, tidak ada koordinasi antara instansi terkait atau antara
lembaga terkait sehingga kebijakan yang satu dengan lainnya sering tidak
sejalan bahkan kadang berbenturan. Akibatnya petani menjadi bingung mana yang
harus diikuti. Untuk sektor penelitian misalnya. Meski kita memiliki peneliti
yang handal seperti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian
Riset dan Teknologi, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Litbang Departemen
Pertanian dan puluhan universitas ternama, namun jarang di antara mereka yang
melakukan riset dan penelitian secara bersama-sama.
Masing-masing lembaga berjalan dengan penelitian dan risetnya sendiri.
Akibatnya sering terjadi duplikasi atau riset yang sama. Bukankah sebaiknya
pemerintah membentuk dewan riset yang bertugas mengkoordinir lembaga-lembaga
riset yang ada, sehingga ada pembagian tugas, siapa mengerjakan apa. Kalau ini
berjalan banyak manfaat yang bisa diperoleh. Pertama dari sektor biaya sudah
tentu bisa lebih dihemat. Dua lembaga tidak perlu meriset hal yang sama secara
sendiri-sendiri. Bukankah bisa dilakukan secara bersama-sama. Kedua, sudah
pasti lebih efisien dan berdaya guna. Jika sebuah lembaga lebih menguasai suatu
bidang maka biarlah lembaga itu yang mengerjakannya. Kemudian jika perlu tindak
lanjut yang kurang dikuasai bisa dilanjutkan lembaga lainnya. Hal seperti ini
yang tidak terjadi selama ini. Masing-masing hanya mengedepankan ego sektoral
dan ingin menunjukan siapa yang lebih hebat dari lainnya. Padahal sikap ini
tidak perlu karena tujuannya bagaimana
kita tidak tergantung pangan pada negara lain.
Di samping itu, harus diakui pula bahwa penghargaan terhadap para periset ini
masih sangat rendah. Periset kurang dihargai secara materi maupun
posisi/jabatan. Maka tidak mengherankan jika banyak periset yang lebih memilih
hengkang ke luar negeri. Selain kurangnya penghargaan terhadap mereka, sarana
dan prasarana yang disediakan juga sangat minim. Bandingkan dana untuk pemilu
atau lainnya yang sebenarnya tidak begitu penting menghabiskan dana triliunan
rupiah. Sementara untuk laboratorium atau sarana penelitian sangat riset.
Melihat kondisi seperti ini maka tidaklah mengherankan jika kita sebagai negara
agraris masih tetap mengantungkan kebutuhan pangan pada negara lain. Karena itu
ke depan pemerintah harus mengubah kebijakan pembangunannya menjadi pembangunan
yang benar-benar berpihak pada sektor pertanian. ****
__________________________________________________________
Låna pengar utan säkerhet. Jämför vilkor online hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100390123-lan-utan-sakerhet.html?partnerId=96915014
