SUARA PEMBARUAN DAILY
"Conscientizacao" Paulo Freire dan Mutu Pendidikan Kita Oleh Pemimpin Umum "SP" Wim Tangkilisan idak banyak ahli pendidikan yang begitu besar pengaruhnya kepada dunia seperti Ivan Illich dan Paulo Freire. Pengaruh keduanya sangat besar karena penegasan mereka bahwa tujuan pendidikan adalah pembebasan manusia. Bukan saja pembebasan dari kebodohan, tapi juga pembebasan manusia dari kemiskinan dan kemelaratan, pembebasan dari penindasan dan rasa takut. Lewat bukunya, Deschooling Society, 1971, Ivan Ilich melontarkan koreksinya terhadap peran sekolah atau pendidikan formal yang dinilainya lebih banyak membuat masyarakat hanya mengagumi sertifikat ketimbang kemampuan nyata seseorang dalam berkarya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kehebatan sekolah telah menjadi mitos yang menancapkan pandangan seolah- olah semakin banyak mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, semakin pintar anak didik. Pedagog kelahiran Wina, Austria, 4 September 1926 itu mengkritik keras pendidikan formal yang dinilainya hanya menekankan pengetahuan dan keterampilan tanpa memperhatikan aspek kejiwaan dan spiritualitas. Buku 'Bebas dari Sekolah' itu membeberkan berbagai kesalahan yang membuat pendidikan formal semakin jauh dari tujuan. Ia mengimbau masyarakat melakukan revolusi budaya untuk mengkaji kembali mitos pendidikan formal. Seakan-akan tanpa sekolah orang tidak akan berhasil dalam hidup dan meraih prestasi tinggi di bidangnya. Kajian itu perlu dilakukan karena sekolah telah menciptakan komersialisasi pendidikan dan alienasi bagi kaum yang tidak mampu. Di mata rohaniwan itu, sekolah bukan saja gagal menjadi wahana pembebasan, melainkan juga menjadi proses dehumanisasi. Otokritik yang keras dilontarkan pula oleh Paulo Freire, pedagog kelahiran Sao Paulo, Brasil, 1921 lewat buku Pedagogy of the Oppressed. Buku Pendidikan Kaum Tertindas yang pada tahun 1969 diterbitkan dalam bahasa Portugis dan pada tahun 1970 diterbitkan lagi dalam dwibahasa, Spanyol dan Inggris, menginspirasi banyak orang. Beda dengan Ivan Illich yang lahir dari keluarga menengah, Paulo Freire berasal dari keluarga miskin dan tertindas. Pengalaman hidup dan pergulatan intelektual menggiring dia ke dalam pandangan yang memihak kaum tertindas. Karena latar belakang dan tegasnya keberpihakan itulah, Paulo Freire mendapat jauh lebih banyak pengikut dibanding Ivan Illich, terutama dari dunia ketiga dan negara berkembang. Bagi Paulo Freire, pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, juga dari penindasan dan rasa takut serta keterasingan. Selama hidupnya ia berjuang mewujudkan dunia yang bebas dari kejahatan (menos feio), bebas dari kekejaman (menos malvado), dan dehumanisasi (menos desumano). Dengan keberpihakan yang tegas kepada kaum tertindas, ia melawan struktur sosial yang tidak adil dan diskriminatif yang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan serta rasa takut dan keterasingan. Dalam buku Pembebasan Kaum Tertindas itu Paulo Freire menawarkan gagasan conscientizacao atau consciousness raising, yakni proses penyadaran masyarakat terhadap realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi. Lebih luas dari itu, conscientizacao adalah proses penyadaran setiap anak didik terhadap eksistensinya sebagai manusia, tujuan hidup, dari mana dia berasal, dan ke mana ia akan kembali. Lewat gagasan conscientizacao, anak didik disadarkan untuk mengetahui dan mengatasi tantangan dalam situasi konkret yang dihadapi. Mereka disadarkan untuk senantiasa kreatif dan mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki untuk terus-menerus mengatasi situasi konkret dan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan merupakan pekerjaan budaya untuk mewujudkan dunia baru. Karena itu, pendidikan harus mampu mematahkan dominasi kekuatan buruk dan mendobrak status quo guna menghasilkan sistem sosial baru yang lebih adil dan manusiawi. Mutu Pendidikan Kita Indonesia sudah memilih jalur pendidikan formal selain pendidikan nonformal dan informal sebagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dari waktu ke waktu, pendidikan formal terus berkembang dengan peran negara yang semakin besar. Tapi, fakta bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah. Tertinggal dibanding negara lain. Laporan United Nation Educational, Scientific, and Cultural (UNESC), November 2007, menyebutkan, peringkat Indonesia di bidang pendidikan turun dari 58 ke 62. Dalam peringkat 130 negara itu, Malaysia berada di urutan ke-56 dan Korsel peringkat ke-5. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga tercermin pada kesulitan perusahaan mencari tenaga kerja. Adalah sebuah ironi besar ketika angka pengangguran terbuka masih 9,4 juta atau 8,5% dari total angkatan kerja, ada banyak perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai kualifikasi mereka. Kita boleh berbangga dengan prestasi siswa Indonesia yang acap menjuarai olimpiade matematika dan fisika. Di ajang olimpiade biologi dan kimia pun prestasi siswa Indonesia tidak jelek. Malaysia yang meraih peringkat pendidikan versi UNESCO di atas Indonesia tak pernah meraih emas olimpiade matematika dan fisika. Tapi, secara umum, kondisi pendidikan di Malaysia jauh lebih baik dibanding Indonesia. Di negeri jiran itu, warga negara yang mengenyami pendidikan formal lebih merata. Malaysia juga memiliki tamatan yang siap memasuki pasaran kerja, sehingga negeri itu memiliki daya saing yang lebih baik. Daya saing Indonesia menurut World Economic Forum, 2007-2008, berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7. Tidak pelak lagi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penyebab rendahnya daya saing di samping infrastruktur, birokrasi, lingkungan, serta perangkat dan penegakan hukum. Setelah 63 tahun merdeka, Indonesia masih memiliki 15,4 juta warga buta aksara. Jumlah itu lebih dari 50% penduduk Malaysia. Angka partisipasi penduduk usia sekolah untuk mengenyami pendidikan SLTP sekitar 72% dan untuk level SLTA hanya 55%. Sedangkan angka partisipasi penduduk untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi cuma 16,7%. Yang memprihatinkan, sekitar 5% penduduk tidak bisa mengikuti pendidikan SD. Angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan cukup tinggi. Sekitar 2,75 siswa SD putus sekolah dan SLTP 2,4%. Tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Data Badan Pusat Statisik (BPS) menunjukkan, penduduk miskin masih 35 juta atau 15,5% dari total penduduk. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu indikator kegagalan pendidikan sekaligus kegagalan kita dalam melaksanakan amanat konstitusi. Dalam Mukadimah UUD jelas dikatakan, Pemerintah Indonesia dibentuk untuk, antara lain, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tingkat pendidikan pekerja Indonesia jauh dari menggembirakan. Pada tahun 2007, sekitar 53,5 juta atau 55% pekerja Indonesia paling tinggi berpendidikan SD. Sedangkan yang berpendidikan SLTP dan SLTA masing-masing 20,3% dan 19,1%, Pekerja yang berpendidikan perguruan tinggi lebih kecil lagi, yakni hanya 2,5% yang berpendidikan diploma, dan 3,6% universitas. Rendahnya mutu pendidikan kita juga tercermin pada tingginya tingkat korupsi, yang merasuk berbagai lembaga, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dari pusat hingga daerah. Kita memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hingga kini mempertahankan predikat sebagai pejabat bersih, tidak berbisnis, dan tanpa kompromi mendorong pemberantasan korupsi. Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup serius memberantas korupsi tak lepas dari dorongan kepala negara. Tapi, fakta juga menunjukkan, korupsi masih kuat dan beroperasi lebih dalam modus yang lebih canggih. Mutu pendidikan juga bisa dilihat pada sepak terjang elite politik dan para pejabat kita. Hampir semua undang-undang yang dihasilkan DPR dan pemerintah cacat dari sisi kualitas produk. Rendahnya mutu UU itu terjadi karena pasal-pasal dalam UU adalah hasil pesanan dan negosiasi. Para pengurus parpol juga lebih banyak memperjuangkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara. Melihat kondisi riil ini, kita harus mengakui keunggulan pendidikan pada era pemerintahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan mampu menghasilkan manusia berkualitas seperti terlihat pada para bapak bangsa yang mengikrarkan Soempah Pemoeda, yang menyusun UUD 1945, dan yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi, bukan Piagam Jakarta. Selain memiliki kualitas moral dan spiritualitas yang tinggi, para founding fathers kita memiliki visi yang melampaui zamannya. Olahraga yang terpuruk juga menjadi indikator turunnya mutu pendidikan. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk di atas 228 juta, raihan satu emas pada Olimpiade Beijing sesungguhnya cukup memalukan. Di bidang bulutangkis, yang hingga 10 tahun silam seakan-akan menjadi milik Indonesia karena kuatnya dominasi pada setiap kejuaraan, prestasi Indonesia sudah sangat melorot. Sekolah Negeri dan Swasta Tak terbayangkan dunia tanpa sekolah. Perkembangan dunia menunjukkan bahwa sekolah memberikan kontribusi besar pada peradaban manusia. Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah memberikan perhatian besar kepada pembangunan sekolah dan pengembangan pendidikan formal untuk mewujudkan cita-cita proklomasi. UUD menegaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun dan pemerintah wajib membiayanya. Negara memprioritaskan anggaran pendikan sekurang-kurannya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan tahun ini Rp 154,2 triliun atau 15,6% dari APBD yang mencapai Rp 989,5 triliun. Jika memasukkan juga gaji guru, total anggaran pendidikan tahun 2008 mencapai 18%. Dengan dana alokasi Rp 224,4 triliun tahun depan, porsi anggaran pendidikan pada RAPBN 2009 mencapai 20% seperti diamanatkan UUD. DPR sudah sepakat dengan pemerintah untuk memasukkan komponen gaji guru dalam perhitungan 20% anggaran pendidikan. Tidak masalah dengan kebijakan itu. Karena porsi anggaran 20% dari total belanja APBN itu akan terus membesar dalam nilai nominal mengikuti kenaikan total APBN. Tahun depan, belanja APBN sudah menembus Rp 1.000 triliun. Yang jadi soal adalah pertama, penyaluran dana secara benar hingga ke tujuan. Tidak ada yang dikorupsi. Tapi, melihat mencuatnya berita korupsi dana BOS, pemerintah perlu ekstra hati-hati agar rakyat tidak dikhianati. Kedua, dana pendidikan diprioritaskan untuk membangun gedung, fasilitas sekolah, pengadaan buku, dan akses internet bagi para siswa. Dana APBN ini harus juga diberikan ke sekolah swasta. Ketiga, dana 20% dari total APBN itu harus digunakan untuk segera mewujudkan pendidikan dasar sembilan tahun gratis. Tingginya angka buta huruf dan siswa drop-out memberi sinyal bahwa biaya pendidikan bagi rakyat miskin harus dibantu. Di Jepang dan negara maju lainnya, semua biaya pendidikan siswa di SD dan SLTP dibayar negara. Termasuk siswa dari orang tua yang bukan warga negara Jepang. Keempat, gaji guru swasta hendaknya juga dibayar negara. Hampir semua sekolah swasta, SD hingga SLTA, tidak mampu membayar gaji guru sebesar gaji guru berstatus PNS. Apalagi mulai tahun depan, gaji guru negeri paling rendah Rp 2 juta. Hanya segelintir kecil swasta yang mampu membayar gaji guru sebesar itu. Kelima, meski gaji guru swasta dibayar negara dan fasilitas fisik sekolah swasta dibantu negara, pemerintah harus tetap menghormati otonomi sekolah swasta dan kekhasan yang dimiliki sekolah swasta. Adalah wajar jika gaji guru swasta dibayar negara karena dana pendidikan berasal dari pajak seluruh rakyat dan siswa yang dajari para guru swasta adalah juga anak bangsa. Relevansi 'Conscientizacao' Meski sekolah atau pendidikan formal telah dipilih menjadi salah satu wahana untuk mencerdaskan rakyat dan meningkatkan kualitas SDM, kritik Ivan Illich tentang mitos sekolah dan catatan Paulo Freire tentang conscientizacao tetap relevan. Otokritik kedua pedagok agar itu perlu dijadikan cermin agar pendidikan formal bergulir sesuai tujuannya. Begitu luhur tujuan pendidikan nasional menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga orangtua, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, di luar jalur pendidikan formal, UU ini juga menekankan pentingnya pendidikan informal dan nonformal. Sayangnya, sekolah acap terlalu diandalkan dalam pendidikan. Apresiasi yang sangat tinggi terhadap pendidikan formal menyebabkan masyarakat tergelincir dalam ijazah palsu dan siswa kadang terjebak dalam budaya nyontek dan plagiat. Tujuan untuk mendapatkan ijazah menyebabkan siswa menghalalkan segala cara. Ada sejumlah hal yang sangat penting dari pemikiran Paulo Freire dan Ivan Illich bagi Indonesia. Pertama, tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang tidak memiliki akses untuk mengenyam pendidikan. Sesuai UUD, pendidikan dasar sembilan tahun harus gratis, selambatnya mulai tahun 2009. Kedua, jumlah pelajaran untuk pendidikan dasar tidak perlu terlalu banyak. Saat ini terlalu banyak mata pelajaran, sehingga siswa SD pun harus membawa tas besar ke sekolah. Prioritaskan mata pelajaran yang menjadi dasar bagi siswa untuk bisa mengembangkan diri setelah selesai sekolah. Pelajaran wajib bagi sekolah dasar adalah bahasa, matematika, fisika, olahraga, musik, dan etika moral. Ketiga, prioritaskan mata pelajaran tambahan yang sesuai kondisi nyata siswa. Di wilayah agraris dan peternakan, ada mata pelajaran bertani dan berternak. Keempat, pentingnya pendidikan moral dan motivasi. Hasil penelitian menunjukkan, sukses seseorang lebih ditentukan oleh soft skill atau emotional intelligence dan social intelligence ketimbang IQ (intelligence question) atau hard skilll. Kelima, perkuat pendidikan kejuruan dan seleksi lebih ketat siswa yang ke perguruan tinggi (PT). Hanya siswa pandai yang boleh ke PT. Tapi, ada pelatihan yang benar bagi siswa kejuruan agar usai tamat bisa langsung dipekerjakan. Inilah cara sukses yang sudah ditempuh Singapura. Keenam, pentingnya kemampuan guru dan dosen untuk membangkitkan kesadaran para siswa dan mahasiswa untuk terus belajar tanpa henti serta mengembangkan diri setiap hari agar menjadi lebih berkualitas. Itulah conscientizacao. Tidak banyak kita melihat orang Indonesia membaca buku dan koran. Lebih banyak yang suka menonton. Sarjana sekalipun. Ini beda dengan warga negara maju yang tidak henti-hentinya membaca dan membaca. Ukuran sukses sebuah pendidikan adalah tertanamnya kesadaran pada diri anak didik untuk terus-menerus belajar. Bahwa belajar tidak terbatas pada dinding kelas, melainkan seluas batas kaki langit. Bahwa belajar berlangsung seumur hidup. Ukuran sukses lain dari pendidikan adalah terwujudnya struktur sosial dan tatanan dunia baru yang lebih adil dan beradab. Tidak ada kemiskinan dan kebodohan. Tidak ada penindasan dan rasa takut. Tidak ada eksploitasi terhadap mereka yang tertinggal. Tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Inilah tantangan kita ke depan. * Last modified: 17/10/08 __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
