Mengambil Pelajaran dari Pemilihan Presiden AS 
 

SEKITAR 65 persen dari 135 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih pada 
Pemilihan Presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) yang berlangsung 4 November 
2008 baru lalu menggunakan hak pilihnya. Jumlah sebesar ini merupakan rekor 
dalam pilpres AS 100 tahun terakhir. Selama ini warga AS yang menggunakan hak 
pilihnya tidak lebih dari 50 persen. Rendahnya warga yang menggunakan hak 
pilihnya dalam pilpres maupun pemilihan anggota legislatif selama ini, tidak 
hanya terjadi di AS saja namun juga di negara-negara maju lainnya di Eropa. 
Selama ini warga--termasuk Indonesia saat ini--sudah apatis terhadap hal-hal 
seperti itu. Jadi tingginya tingkat partisipasi warga AS untuk menggunakan hak 
pilihnya dalam pilpres kali ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk 
dicermati. 
Kenapa rakyat AS begitu “bersemangat” untuk menggunakan hak pilihnya dan 
kemudian mayoritas memilih Barack Hussein Obama Junior sebagai presidennya yang 
ke-44? Rakyat AS ingin perubahan! Itulah jawabannya. Tapi yang jelas, banyak 
pelajaran yang bisa kita petik dari pilpres AS kali ini, khususnya karena kita 
juga akan melaksanakan ajang yang sama tahun depan. 
Dari sisi administrasi pelaksanaan pilpres, kita jelas kalah “pengalaman”. 
Meski merdeka sejak tahun 1945 namun kita baru sekali memilih presiden secara 
langsung, sementara AS sudah lebih dari 40 kali. Maka jangan berharap kalau 
hasil pilpres sudah bisa diketahui kurang dari 24 jam setelah pencoblosan, 
karena untuk data pemilih saja kita masih rancu. Meski sudah berpengalaman 
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih dari satu kali namun 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan masih saja belum 
bisa menuntaskan permasalahan ini dengan berbagai dalih dan alasan. 
Namun dari semua itu, hal yang paling penting yang harus kita jadikan pelajaran 
dari pilpres AS adalah tujuan utama memilih seorang pemimpin. Warga AS 
benar-benar memilih seorang pemimpin yang dianggap mampu memimpin (kapabel) 
tanpa memerhatikan latar belakang asal usul keluarga, warna kulit, usia dan 
agama. Bagi warga AS, presiden adalah seseorang yang dianggap punya kemampuan 
untuk memimpin masyarakat yang sangat pluralitas ini. Dan pilihan itu jatuh 
pada Barack Obama seorang kulit hitam yang berusia masih 47 tahun. Jika rakyat 
AS masih mendasarkan pilihannya pada asas primordial, maka sebagai keturunan 
kulit hitam, sudah pasti Obama akan kalah dengan si “putih” John McCain. Tapi 
fakta sudah berbicara, rakyat AS lebih memilih kualitas terutama untuk membawa 
perubahan dan segera mengatasi masalah keuangan global yang bermula dari negara 
adidaya tersebut. 
Seharusnya kita juga belajar dari pilpres AS ini. Untuk memilih seorang 
pemimpin masa depan sebaiknya jangan hanya dilihat dari suku atau ras serta 
umur atau kharisma seseorang saja. Namun pilihlah seseorang itu berdasarkan 
kemampuan yang dimilikinya. Jika seseorang kita anggap memiliki kemampuan untuk 
menjadi pemimpin sebaiknya orang inilah yang kita pilih tanpa melihat apa 
sukunya atau darimana dia berasal. Selama ini kita masih berkutat pada dikotomi 
Jawa dan luar Jawa, sipil dan militer serta tua dan muda. Dengan adanya 
dikotomi itu maka persyaratan untuk menjadi presiden yang demikian ketat sesuai 
dengan UU Pilpres akan menjadi semakin ketat dengan adanya aturan yang tidak 
tertulis ini. 
Hal ini diperparah dengan kondisi para calon yang takut kalah sebelum 
bertanding. Mereka ini biasanya memakai isu-isu primordial dalam berkampanye. 
Kejadian seperti ini banyak kita temukan dalam pilkada. Isu “putra daerah” 
selalu dimunculkan calon setempat untuk menghempang calon tertentu. Padahal 
defenisi “putra daerah” inipun tidak jelas. Apakah karena nenek moyangnya 
berasal dari daerah tertentu meski ia sudah lahir, besar dan tinggal di daerah 
lain masih tetap dianggap “putra daerah”. Malah sebaliknya seseorang yang 
lahir, besar dan tinggal di daerah tersebut tetap dianggap orang luar hanya 
karena bukan asli suku setempat. 
Keadaan seperti ini harus kita hapuskan kalau kita ingin kota/kabupaten kita 
maju, provinsi kita maju dan negara kita maju. Kita memang harus berubah kalau 
ingin maju. Kita harus belajar dari pilpres AS termasuk belajar bagaimana 
mengakui kekalahan dengan jiwa besar dan tidak sombong meski menang dengan 
tetap mengajak kerjasama pihak yang kalah untuk bersama-sama membangun bangsa 
ini. **** 




      

Kirim email ke