PBB: Hargai Hak Beragama
Para Anggota Menolak Semua Bentuk Kekerasan Berdasarkan Kepercayaan
Sabtu, 15 November 2008 | 03:44 WIB
NEW YORK, KAMIS - Dialog antaragama yang diselenggarakan Majelis Umum PBB, Rabu
dan Kamis (13/11), meminta semua anggota menghargai hak asasi warga soal anutan
agama. PBB menolak dijadikannya agama sebagai pembenaran tindak kekerasan dalam
segala bentuknya.
Pertemuan yang dihadiri kepala negara, duta besar, dan pejabat senior dari 70
negara itu mengeluarkan deklarasi. Isinya antara lain menyerukan dorongan pada
budaya toleransi dan sikap saling mengerti melalui dialog, mendukung inisiatif
pemimpin keagamaan, masyarakat sipil, dan negara, serta menanamkan budaya
perdamaian, pengertian, toleransi, dan kesediaan menghormati hak-hak asasi
manusia, di antara berbagai penganut kepercayaan, budaya, dan peradaban yang
beragam.
”Negara-negara peserta menegaskan penolakan mereka atas penggunaan agama untuk
membenarkan pembunuhan orang tak bersalah dan tindakan terorisme, kekerasan dan
pemaksaan, yang secara langsung bertentangan dengan komitmen semua agama
terhadap perdamaian, keadilan, dan kesetaraan,” demikian bunyi deklarasi dari
hasil pertemuan itu, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Negara-negara peserta pertemuan juga menunjukkan komitmen guna memperkuat
mekanisme yang sudah ada di PBB untuk memajukan toleransi dan hak asasi
manusia, mempertahankan lembaga keluarga, melindungi lingkungan,
menyebarluaskan pendidikan, menghapus kemiskinan, dan memerangi penyalahgunaan
obat-obat terlarang, dan menegaskan peran positif agama, kepercayaan, dan
prinsip-prinsip moral kemanusiaan dalam mengatasi tantangan-tantangan itu.
”Tantangan sekarang adalah menindaklanjuti kata-kata yang kuat dan positif yang
telah kita dengar dalam dua hari ini. Saya sepenuhnya mendukung upaya ini.
Dibutuhkan waktu bagi kita untuk bisa melihat hasilnya, tetapi saya yakin bahwa
pertemuan ini merupakan sebuah langkah penting untuk maju,” ungkap Ban yang
juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada pemimpin Saudi.
Perbedaan mencuat
Hari kedua, Kamis, terjadi perbedaan pandangan yang mencuat makin tajam. Hal
ini terjadi menyangkut cara mencari keseimbangan antara kebebasan berbicara dan
penghormatan terhadap agama.
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, ”krisis kartun” yang
dipicu di Denmark terlalu provokatif untuk dibenarkan sebagai perwujudan
kebebasan berbicara. ”Kebebasan itu harus dilaksanakan secara bertanggung
jawab,” ujarnya.
Menurut PM Erdogan, kebebasan berbicara dan berekspresi di suatu negara tidak
boleh dijadikan sebagai alasan untuk mencerca agama lain.
Barat pada umumnya menyatakan tidak bisa melarang semua bentuk ekspresi walau
itu menyangkut hal yang mungkin menyakitkan penganut agama lain, misalnya lewat
penerbitan kartun.
Keinginan PM Erdogan ini tidak berterima, setidaknya bagi Norwegia dan Jerman.
Kedua negara ini menegaskan, pemerintah di negara-negara Eropa tak akan
meninggalkan komitmen mereka soal kebebasan berbicara warganya.
