Delegasi RI ke UNFCCC Polandia Menuai Kritik
Jakarta, (Analisa)
Delegasi Indonesia yang akan mengikuti Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim
(UNFCCC) di Poznan, Polandia, mulai menuai kritik karena jumlah anggota yang
mencapai 92 orang mengesankan delegasi tidak memiliki "sense of crisis"
terhadap neraca APBN yang defisit.
Kritik ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian
Effendi, di Jakarta, Kamis.
"Kami meyakini delegasi dengan personil yang sedemikian besar itu mencerminkan
suatu bentuk ketidakefektifan dan cenderung seperti sebuah delegasi yang tidak
punya prioritas dan agenda yang jelas," kata Elfian Effendi.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejak "Bali Road Map" yang disepakati dalam
Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim pada Desember 2007 di Bali, Indonesia
hanya mampu "berhasil" membuat utang luar negeri baru sebesar 300 juta dolar
Amerika dari Jepang dengan mengatasnamakan pembiayaan proyek perubahan iklim.
"Capaian tersebut tentu tidak mencerminkan suatu kinerja yang produktif, karena
justru hanya memberatkan beban APBN untuk membayar bunga utang dan pokok utang
pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Menurut dia, delegasi RI ke Poznan membawa sedikitnya dua agenda besar selain
mempertajam dan membangun mekanisme-mekanisme yang jelas sekaligus aksi yang
prioritas terhadap implementasi "Bali Road Map".
Agenda pertama, masih kata Elfian, adalah terkait krisis keuangan global yang
akan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di
posisi 4,5 persen pada tahun 2009. Dan proyeksi ini bisa terus berlanjut ke
tahun-tahun berikutnya.
"Delegasi RI harus mampu menjelaskan posisi Indonesia dalam situasi krisis
keuangan global dan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dikaitkan dengan
konteks implementasi 'Bali Road Map'," ujarnya.
Sementara agenda kedua terkait dengan kemampuan delegasi memaparkan kondisi
defisit APBN Indonesia yang sangat sulit, diperparah lagi oleh terpaan krisis
keuangan global saat ini.
"Pemerintah saja sudah berencana melakukan utang luar negeri baru dengan
menarik 'stand by loan' (pinjaman siaga) dari para kreditor multilateral dan
bilateral sebesar 5 miliar dolar Amerika untuk menopang defisit APBN tahun
depan," katanya.
Itu artinya, lanjut dia, masalah perubahan iklim di Indonesia tidak bisa
terlepas dari kondisi keuangan Indonesia, "Faktanya, untuk perubahan iklim pun,
pemerintah kita berutang."
Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim akan digelar di Poznan, Polandia, pada
1-12 Desember 2008. (Ant)
__________________________________________________________
Låna pengar utan säkerhet. Jämför vilkor online hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100390123-lan-utan-sakerhet.html?partnerId=96915014
