Presiden SBY: Konflik Israel dan Palestina Bukan Konflik Agama
by Redaksi on Januari 7th, 2009
Jakarta (SIB)
Semua pihak diminta tidak melibatkan sentimen keagamaan dalam memandang agresi
militer Israel ke Palestina. Sebab, konflik Israel dan Palestina bukan konflik
agama melainkan konflik kedaulatan. Demikian pandangan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ginandjar
Kartasasmita secara terpisah di Jakarta, Senin (5/1).
Menurut Ginandjar, peristiwa serangan militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina,
lebih tepat disebut sebagai tragedi kemanusiaan yang harus dikecam dan dicari
solusinya. Hal itu disampaikan Ginandjar saat menemui delegasi Ormas Islam
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Gedung DPD, Kompleks Parlemen di Jakarta,
Senin (5/1). HTI mendesak negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim
termasuk pemerintah Indonesia untuk bersatu mengerahkan kekuatan militernya
melawan aksi agresif Israel kepada rakyat Palestina.
Menanggapi desakan itu Ginandjar mengatakan akan menampung semua masukan dari
HTI untuk dibahas dalam rapat Paripurna DPD. Namun, dia meminta semua
organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia untuk melihat tragedi kemanusiaan
di Palestina dengan kacamata kebangsaan.
Sebab, tidak seluruh masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dia menambahkan,
dengan melihatnya dalam bingkai kebangsaan, akan dapat merangkul semua aspirasi
masyarakat Indonesia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina tanpa
harus terjebak dalam sekat-sekat keagamaan.
KONFLIK KEDAULATAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar warga negara Indonesia
melakukan cara yang tepat dan realistis dalam mewujudkan semangat solidaritas
dan kepedulian terhadap Palestina yang kini menghadapi serangan militer Israel.
Menurut Presiden, cara yang paling tepat dilakukan saat ini adalah terus
berkontribusi dalam bidang diplomasi dan politik untuk mendesak PBB
mengeluarkan resolusi terhadap Israel agar gencatan senjata dilakukan.
Presiden juga mengingatkan, apa yang terjadi di Palestina ini bukan konflik
agama. "Ini sebetulnya tidak mengait langsung konflik antaragama. Ini adalah
konflik kedaulatan, permusuhan yang relatif permanen. Jadi, sebetulnya lebih
bagus kita tidak mengaitkan dengan isu agama karena Palestina lawan Israel,
Israel melakukan tindakan militer yang berlebihan dan eksesif yang menimbulkan
korban. Semestinya hal itu tidak terjadi," jelas Presiden seusai bertemu dengan
Dubes Palestina Fariz Mehdevi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/1).
Indonesia akan menyerukan kepada semua komunitas internasional agar duduk
bersama menghentikan konflik di Jalur Gaza ini dan setelah itu proses
perdamaian diharapkan bisa berjalan kembali agar Palestina segera merdeka dan
demi selesainya pertumpahan darah ataupun permusuhan di wilayah Timur Tengah.
Bagi warga negara Indonesia yang berniat menjadi relawan jihad ke Palestina,
Presiden meminta agar niat itu dipikirkan masak-masak, terlebih dari segi
keselamatan, karena sesuai informasi yang didapatkan dari Dubes Mehdevi, sangat
sulit untuk masuk ke Palestina.
"Pilihlah cara-cara yang betul-betul menjadi bagian dari solusi dan tidak
sebaliknya, menjadi masalah. Sebab kalau ada apa-apa, pengalaman menunjukkan,
ada saudara kita berangkat, ada masalah di sana, masalah keselamatan Pemerintah
juga yang turun untuk melindungi, menyelamatkan keselamatan mereka," kata
Presiden.
INDONESIA SERUKAN SIDANG UMUM DARURAT
Indonesia mendesak Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat demi
menghentikan kekerasan yang terjadi di jalur Gaza.
Dalam pernyataan pers tahunan, Selasa (6/1), Menteri Luar Negeri RI Hassan
Wirajuda mengungkapkan duta besar RI di PBB telah menyampaikan surat kepada
ketua gerakan nonblok untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum, berdasarkan
Pasal 51 Piagam PBB Uniting For Peace.
"Kegagalan DK PBB menjalankan mandat untuk menjaga keamanan dunia membuat kita
meminta agar diadakan sidang umum majelis darurat berdasarkan Pasal 51," kata
Menlu.
Ia menambahkan, surat tersebut telah diedarkan, meski negara-negara Arab
meminta proses tersebut ditunda menunggu sidang DK PBB hari Rabu (7/1) atau
Kamis (8/1).
Menlu menyatakan optimistis bahwa tidak hanya seluruh negara gerakan nonblok
yang berjumlah 117 negara dari 192 anggota PBB akan mendukung desakan Indonesia
tersebut, melainkan juga seluruh negara anggota lainnya.
Sidang darurat Majelis Umum di bawah Uniting for Peace dapat diadakan dengan
asumsi DK PBB gagal melaksanakan mandatnya menjaga keamanan dunia. Menurut
Menlu, Indonesia skeptis DK PBB akan mampu mengeluarkan resolusi yang
menghentikan kekerasan Israel di Gaza.
DK PBB sudah dua kali bersidang setelah Israel melancarkan agresi ke Gaza tapi
tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan. "Sementara itu Israel terus
melancarkan serangan darat, saat ini lebih dari 500 orang menjadi korban. Dunia
tidak dapat membiarkan kebiadaban ini terus berlangsung," kata Menlu.
Menlu mengungkapkan, pada tahun 2006 hal yang serupa terjadi di Gaza terjadi di
Lebanon Selatan. Lebih dari 30 hari DK PBB tidak berbuat apa-apa. "Saat itu
kita belum menjadi anggota DK. Kita sesalkan negara-negara Arab dan OKI juga
tidak berbuat apa-apa."
Menanggapi maraknya aspirasi jihad warga Indonesia, Menlu menyatakan
bersimpati, dan bantuan yang diberikan harus efektif. Kita perlu bertanya
kepada pihak yang akan dibantu. Kemarin Presiden telah bertemu dengan Dubes
Palestina dan Dubes menyampaikan keperluan yang mereka butuhkan, terutama
obat-obatan dan peralatan medis."
Menlu juga mengungkapkan Presiden telah memerintahkan Menkes untuk membentuk
sukarelawan medis cadangan. Pemerintah Mesir kini membentuk rumah sakit
lapangan di Sinai, seberang perbatasan dengan Gaza. Indonesia tengah menunggu
izin dari pemerintah Mesir. "Agenda pengiriman jihad ke Gaza bukan suatu opsi,"
kata Menlu.
DESAKAN INTERNASIONAL
Sementara itu Associated Press (AP) dari New York, Senin (Selasa 6/1 WIB),
memberitakan delegasi Arab bertemu dengan Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendesak anggota DK mengeluarkan sebuah resolusi
yang menyerukan pengakhiran dengan segera serangan Israel dan gencatan senjata
permanen. Pada waktu yang sama, para diplomat dan pemimpin Eropa berkunjung ke
wilayah itu dalam upaya untuk menghentikan serangan darat dan udara Israel yang
kian meluas.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya tengah menekan
gencatan senjata yang meliputi penghentian serangan roket dan pengaturan untuk
pembukaan kembali titik perlintasan perbatasan dengan Israel, kata juru bicara
Sean McCormack.
"Eropa menginginkan gencatan senjata sesegera mungkin," kata Presiden Prancis
Nicolas Sarkozy, usai bertemu Abbas, mendesak Israel untuk menghentikan
serangan, sementara menyalahkan Hamas atas tindakannya yang tidak
bertanggungjawab dan tak dapat dimaafkan.
Sarkozy memulai kunjungan penengahan perdamaian ke Timur Tengah dengan
menyerukan gencatan senjata antara tentara Israel dan anggota Hamas yang
terlibat pertempuran di Jalur Gaza.
"Israel harus mengambil risiko bagi perdamaian," kata Sakozy dalam pertemuan
dengan Presiden Israel Shimon Peres, Senin malam, setelah itu ia bertemu dengan
Olmert.
Sebuah delegasi Uni Eropa (UE) bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)
Israel Tzipi Livni.
"UE bersikeras untuk gencatan senjata sesegera mungkin. Serangan roket terhadap
Israel juga harus berhenti," kata Karel Schwarzenberg dari kementerian luar
negeri Republik Cheska, yang mengambil alih kepresidenan UE pekan lalu dari
Prancis.
UE tidak membawa proposal gencatan senjata sendiri karena gencatan senjata
"harus disimpulkan oleh para pihak yang terlibat," tambah Schwarzenberg dalam
konferensi pers dengan Livni.
Kepada AP, Wakil kepala politbiro Hamas di Suriah, Moussa Abu Marzouk menolak
proposal AS itu yang menekankan "sebuah situasi de facto" dan mendorong Israel
melanjutkan serangannya terhadap Gaza.
Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert pun menolak gencatan senjata, kata
seorang pejabat tinggi di kantor PM Israel itu setelah Olmert bertemu dengan
Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Senin (5/1). (SH/Ant/Afp/Rtr/Ap/v)
--
__________________________________________________________
Låna pengar utan säkerhet. Jämför vilkor online hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100390123-lan-utan-sakerhet.html?partnerId=96915014
