Mejuah-juah permilis sirulo BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) sesuai dengan namanya ya jadi pengawas pemilihan, apa saja yang berhubungan dengan pemilihan. Mengawasi dari sudut keadilan, dpl menjaga supaya pemilihan bisa berjalan seadil mungkin. Dari mana ketidakadilan? Filosofis, hanya bisa dilihat dari semua pertentangan alias kontradiksi. Pemerintah disatu pihak + semua aparatnya dengan pihak lain yang tidak punya aparat atau kekuasaan selain suaranya. Tifatul atau Rizal bisa ditangkap polisi atau disuruh tangkap sama polisi. Tetapi Tifatul atau Rizal tidak bisa menangkap SBY atau JK atau memerintahkan polisi menangkap mereka. Ke 4 orang ini adalah lawan-lawan politik yang menurut JK tidak jegal-jegalan (omongan politik kecintaan JK). Kalau dilihat dari sini tentu BAWASLU tidak akan begitu gegabah menyuruh polisi menangkap seseorang sebelum jelas persoalannya atas penyelidikan mereka sendiri. Apa kerjaan mereka sebagai pengawas? Apakah begitu gampang tinggal suruh polisi menangkap? Siapakah dibelakang polisi? Pemerintah juga punya partai dan punya capres/cawapres tidak bedanya dengan partai-partai lain. Bedanya mereka ini tak punya aparat seperti partai pemerintah, itu saja. Mengawasi keadilan dalam pemilihan harus dilihat dari segi ini sebagai segi terpenting dan dominasi bagi tiap negara yang bakal bikin pemilihan. Banyak sekali terjadi perang setelah pemilihan karena soal ini, Kenya, Zimbabwe, Indonesia masa Orba dll.
"Ini ada agenda tertentu. Ada kesinambungan dengan masalah Rizal Ramli, keluarnya Sri Sultan dari forum raja, pemerintahan SBY-JK sudah seperti mendaur ulang produk Orde Baru yang main tangkap," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, pasti benarnya. BAWASLU terdiri dari 5 orang, 3 wanita dan 2 pria. Kelemahan badan ini saya kira bukanlah karena lemah lunglainya wanita hehehe . . . Tapi persis seperti Boni menilai, sikap Bawaslu mencerminkan agenda politik pihak-pihak tertentu yang mengarah kepada pembunuhan karakter dan black campaign. Salam black campaign MUG --- In [email protected], Alexander Firdaust <daustco...@...> wrote: Keputusan Mabes Polri menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring sebagai tersangka dalam aksi solidaritas Palestina dinilai keliru, karena yang melakukan pelanggaran adalah PKS. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang juga pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu yang sudah menyalahkan Tifatul. "Saya setuju dengan aksi tersebut. Ini memang murni gerakan kemanusiaan, kita harus hargai. Namun yang jadi masalah saat Tifatul membacakan janji politik internasional, seharusnya yang dihukum partainya, bukan orangnya," kata Boni kepada wartawan, Jumat (16/1/2009). Boni menilai, sikap Bawaslu mencerminkan agenda politik pihak-pihak tertentu yang mengarah kepada pembunuhan karakter dan black campaign. "Ini ada agenda tertentu. Ada kesinambungan dengan masalah Rizal Ramli, keluarnya Sri Sultan dari forum raja, pemerintahan SBY-JK sudah seperti mendaur ulang produk Orde Baru yang main tangkap," terkanya. Menurut dia, seharusnya Bawaslu memberi sanksi kepada PKS berupa sanksi tegas. "Coret PKS misalnya, itu sanksi terberat, hukum partainya, bukan Tifatul dipidanakan," tuturnya. Padahal, lanjut Boni, banyak hal yang seharusnya menjadi tugas Bawaslu. Boni juga menyayangkan iklan-iklan kampanye di media massa yang diduga menggunakan dana dari sumber yang tidak jelas. "Harusnya Bawaslu juga mengurusi hal tersebut, karena sumber dana belum diaudit tapi sudah banyak iklan di media massa, dana siluman, Bawaslu di sini gagal," tegasnya. Sumber: http://pemilu.okezone.com/read/2009/01/16/267/183494/pengamat-yang-melanggar-bukan-tifatul-tapi-pks Salam Mejuah Juah Karo Cyber Community __________________________________________________________ Ta semester! - sök efter resor hos Kelkoo. Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum här: http://www.kelkoo.se/c-169901-resor-biljetter.html?partnerId=96914052
