Sabtu, 9 Mei 2009 | 12:52 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com Pembubaran paksa acara Kongres Nasional Persaudaraan
Golongan Putih (Golput) se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Satya Graha
Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat (8/5) kemarin, menuai berbagai kecaman. Insiden
yang berimbas pada penangkapan sejumlah aktivis dan penyelenggara kegiatan, Sri
Bintang Pamungkas, ini dinilai sebagai pelanggaran HAM.
"Yang terjadi di Jogja itu adalah pelanggaran HAM. Penangkapan Sri Bintang
Pamungkas itu berlebihan," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Hendrik Sirait, di sela jumpa pers di kantor
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Sabtu
(9/5).
Sebelumnya, Kongres tersebut dibubarkan karena dinilai tidak memiliki izin dari
kepolisian, baik dari Poltabes Yogyakarta maupun Mabes Polri.
Menanggapi hal ini, Hendrik mengatakan, berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Tindakan Mengekpresikan Pendapat menyatakan bahwa kegiatan demonstrasi dan
unjuk rasa tidak memerlukan izin. "Dalam undang-undang tersebut menyatakan
hanya perlu melakukan pemberitahuan. Itu kalau polisinya bilang harus ada izin,
mungkin dia aparat Orde Baru atau tidak tahu undang-undang," tuturnya.
Hal senada disampaikan Aktivis 98, Safiq Alik LH. Menurutnya, pascareformasi
kegiatan unjuk rasa hanya perlu melakukan pemberitahuan kepada aparat. "Tidak
ada aturan bahwa acara-acara yang berkumpul itu harus izin. Zaman Suharto
memang harus izin. Tetapi ketika reformasi, cukup dengan surat pemberitahuan,"
ujarnya.
