Sabtu, 13 Juni 2009 | 12:58 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
BANDA ACEH, KOMPAS.com — Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil
Presiden RI, "menelanjangi" peranan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik di
saat perundingan damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maupun
di masa sebelumnya saat menjadi Menko Politik dan Keamanan.
Dalam kampanye dialogis di hadapan sekitar 1.000 pendukung dan kader Partai
Golkar di gedung Sarana Kebudayaan Anjung Monmata di Jalan SA Mahmudsyah, Banda
Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (13/6) siang tadi, tanpa
menyebut dan juga menyebut "presiden" atau "pemimpin" saja, Kalla menceritakan
hal itu dengan gamblang tentang peranan Presiden SBY.
Meskipun tanpa menyebut nama, publik bisa mengetahui siapa yang dimaksud oleh
Kalla.
Saat Kalla memaparkan tanpa menyebut nama, tetapi hanya menyebut "pemimpin" dan
"presiden", Kalla menggambarkan penolakan presiden untuk menandatangani setiap
masalah yang dirundingkan dalam perdamaian damai, seperti soal pendirian partai
lokal.
"Coba periksa, tidak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di
dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk
ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau.
Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko setelah 10 kali
membacakan Surat Yassin bersama istri saya," ungkapnya.
Kemudian, Kalla juga menyatakan soal presiden yang disebutnya hanya
manggut-manggut saat dilapori soal perkembangan perundingan damai Aceh. "Semua
yang saya lakukan terkait perundingan damai Aceh itu, sepengetahuan Presiden.
Dan, itu saya laporkan. Waktu saya laporkan, beliau biasanya manggut-manggut.
Pemimpin itu cukup mengangguk-angguk saja. Presiden kita bagus karena tidak
pernah menolak, meskipun juga tidak pernah memberikan pengarahan (soal
perundingan)," ungkap Kalla.
Kalla selanjutnya juga menceritakan peranan SBY di kala pemberlakuan Darurat
Sipil di Aceh. Sebaliknya, ia juga seperti mengklarifikasi siapa yang
menandatangani Darurat Sipil di Aceh pada waktu itu. "Bukan kami (yang
keluarkan). Kami waktu itu Menko Kesra. Ada teman saya yang meneken darurat
sipil waktu itu. Kalau Pak Wiranto (pasangannya sebagai cawapres), justru yang
mencabut Daerah Operasi Militer (DOM), dan minta maaf atas Aceh," lanjut Kalla.
Pada bagian lain, Kalla juga menyinggung tentang hadiah nobel yang diharapkan
seseorang terkait dengan perundingan damai di Aceh. "Hadiah yang tertinggi dari
perundingan damai itu adalah yang datang dari Allah SWT. Bukan nobel. Tidak
tahu, kalau ada orang yang mengharapkan hadiah nobel itu," demikian dikatakan
Kalla.
