Rabu, 13/01/2010 22:47 WIB
Tolak UN, Orang Tua Murid Siap Aksi di Bundaran HI 17 Januari
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Ratusan murid dan orang tua korban Ujian Nasional (UN) akan mengadakan
aksi damai 17 Januari mendatang. Mereka menolak UN dijadikan sebagai
satu-satunya faktor kelulusan.
"Tanggal 17 kita akan bikin kampanye damai tolak ujian nasional di Bundaran
Hotel Indonesia (HI)," ujar Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia Iwan
Hermawan usai bertemu Wakil Mendiknas Fasli Djalal di Depdiknas, Jl Jend
Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2010).
Menurut Iwan, kehadiran UN justru menimbulkan kecurangan berjamaah di berbagai
daerah. Berbagai guru di daerah-daerah berlomba-lomba menghalalkan segala cara
agar siswanya dapat lulus.
Bahkan ia juga pernah menemukan sebuah soal dan jawaban di tahun 2009 sebelum
UN berlangsung. "Mirip 90 persen," ujar Iwan yang juga berprofesi sebagai
seorang guru SMA di Bandung.
Senada dengan Iwan, guru besar Universitas Negeri Jakarta Prof Soedjiarto
menjelaskan beberapa kelemahan UN. Menurutnya, kehadiran UN justru membuat
beberapa pelajaran sekolah lainnya tidak berarti.
"Buat apa setiap anak masuk ke lab dan ikut pelajaran olah raga, toh itu tidak
ada
gunanya di akhir penilaian," jelasnya pada kesempatan serupa.
(mok/Ari)
--
Jumat, 08/01/2010 15:39 WIB
UN Hanya Picu Ekonomi Biaya Tinggi
Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Meski Ujian Nasional (UN) telah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA),
pemerintah bersikeras akan tetap melanjutkan. Upaya tetap melaksanakan UN hanya
akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
"Sudah waktunya dihentikan. Dari tahun ke tahun, anggaran ratusan miliar rupiah
habis buat UN," kata pengamat pendidikan dari Indonesian Corruption Watch (ICW)
Ade Irawan di kantornya, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2010).
Sejak 2003, anggaran yang dikucurkan untuk UN sebesar Rp 250 miliar. Kenaikan
signifikan terjadi tahun 2007 menjadi Rp 572,9 miliar dan 2008 sebanyak Rp 439
miliar. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran daerah yang dipergunakan untuk
pelatihan guru-guru menghadapi UN yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.
"Jadi ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan karena duit sebanyak itu, UN
dipaksakan," sesal Ade sembari meminta BPK mengaudit pengeluaran sebanyak itu.
Bagi siswa, dampak ekonomi sangat terasa. Berbagai biaya tambahan dipergunakan
untuk menjamin kelulusan. Seperti untuk les, bimbingan belajar, guru privat
atau buku tambahan.
"Akhirnya yang yang punya duit banyak dan bisa mengakses itu yang menang dalam
kompetisi ini. Ini tidak adil," ucapnya.
Dengan biaya tinggi itu, menurut sejumlah aktivis tidak sebanding dengan hasil
yang diperoleh. UN dianggap menumpulkan esensi pendidikan dan melayani
birokrasi semata.
"Ujung-ujungnya hanya mencari bocoran soal, atau melakukan segala cara supaya
lulus," tegasnya.
(Ari/mok)
__________________________________________________________
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför priser hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100015813-bredband.html?partnerId=96914325
