Dinilai Belum Diaudit, DPRD Karo: Hentikan Penyaluran Belanja Subsidi Kepada KCC
 Februari 24th, 2010 
Tanah Karo (SIB)
Anggota DPRD Karo meminta kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemkab Karo 
agar menghentikan penyaluran belanja subsidi untuk Tahun Anggaran 2010 kepada 
Karo Community Collage (KCC) yang bergerak dalam dunia pendidikan di daerah 
tersebut sebelum adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dari KCC kepada 
Bupati Karo Drs DD Sinulingga.
Pasalnya, penyaluran belanja subsidi untuk Tahun Anggaran 2009 kepada KCC telah 
menyalahi Permendagri No 13 tahun 2006 dan Permendagri No 32 tahun 2008 tentang 
tata cara penyusunan APBD.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Karo Alar Karo-Karo yang juga Sekretaris 
Fraksi Karo Bersatu didampingi Ir Thomas Sitepu, Ketua Fraksi PIS Bersatu 
kepada wartawan di gedung DPRD Karo, Selasa (23/2).
Menurutnya, sesuai Permendagri No 13 tahun 2006 pada pasal 41 ayat 3 bahwa 
penerima belanja subsidi adalah perusahaan yang telah diaudit oleh auditor 
independen. Sementara penyaluran pendanaan KKC pada bulan Maret 2009 lalu belum 
diaudit, padahal dananya telah dianggarkan Rp 500 juta.
“Ini jelas-jelas mengangkangi Permendagri No 133 dalam penyusunan APBD TA 2009. 
Karena itu BPK Propinsi Sumut harus mengaudit keuangan Pemkab Karo untuk KCC. 
Kami anggota DPRD dari Komisi C akan menunggu hasil audit tersebut. Apabila 
ditemukan penyimpangan penyaluran belanja subsidi, Pemkab Karo harus tegas 
menghentikan penyaluran belanja subsidi kepada KCC,” tegasnya.
Menyangkut apabila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran belanja subsidi 
kepada KCC, menurut Alar Karo-Karo, yang paling bertanggungjawab dalam 
pengelolaan anggaran untuk KCC adalah Kadis Pendidikan Drs Seruan Sembiring. 
“Apabila ditemukan penyimpangan, kami anggota DPRD Karo dari Komisi C akan 
mendesak Bupati Karo Drs DD Sinulingga untuk mencopot Kadis Pendidikan Drs 
Seruan Sembiring. Karena kami melihat tidak adanya perkembangan dunia 
pendidikan di Bumi Turang termasuk semrautnya pelaksanaan proyek rehabilitasi 
110 SD di Karo senilai Rp 24 miliar lebih yang dananya bersumber dari dana DAK 
tahun anggaran 2009,” tegasnya.
Ir Thomas Sitepu juga mempersoalkan poin ke empat Memory of Understanding (MoU) 
kerja sama antara Karo Community Colage (KCC) dengan Universitas Kristen 
Maranatha Bandung Nomor : 119/54/Diknas/2009 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Nomor 005/SKB/UKM/III/ 2009 tertanggal 6 Maret yang ditandatangani langsung 
Bupati Karo Drs Daulat Daniel Sinulingga dengan Rektor UKM Prof DR Ir HP 
Septoratno Siregar DEA.
Menurutnya, perjanjian tersebut yaitu pada poin ke empat yang berbunyi “segala 
biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan program KCC ditampung 
anggarannya di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Pemkab Karo” namun 
kenyataannya tidak demikian. Anggaran itu justru ditampung pada belanja 
subsidi, bukan di Dinas Pendidikan Karo, sehingga timbul kesan Bupati Karo 
tidak paham apa yang ditandatanganinya.
Ditambahkannya, penandatanganan MoU dan SKB tersebut dapat kita pahami, 
mengingat Bupati merupakan jabatan politik. Tetapi yang kita sayangkan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dalam hal ini kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Karo tidak memberikan masukan yang benar kepada Bupati, 
sehingga Bupati membuat kebijakan yang salah, karena seharusnya penerima dana 
subsidi adalah perusahaan yang sudah diaudit oleh auditor independen, hal ini 
tertuang dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 41. “Bagaimana mungkin 
Karo Community Collage (KCC) sudah diaudit karena pendiriannya sendiri 
ditampung di dana subsidi” ujarnya. (M-30/h)

__________________________________________________
Använder du Yahoo!?
Är du trött på spam?  Yahoo! E-post har det bästa spamskyddet som finns 
http://se.mail.yahoo.com 

Kirim email ke