Jumat, 19/02/2010 11:23 WIB
Kolom Didik Supriyanto
Tifatul, Sosok Lain Setelah Jadi Menteri
Didik Supriyanto – detikNews
Jakarta - Sejak SBY-Boediono dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, 
Oktober 2009 lalu, terdapat tiga isu mendominasi pembicaraan publik: pertama, 
kriminalisasi KPK; kedua, penyelidikan skandal Bank Century, dan; ketiga, 
rencana peraturan yang diproduksi Kementrian Komunikasi dan Informasi 
(Kemkominfo).

Jika yang pertama, aktor utamanya adalah Bibit, Chandra dan Susno; yang kedua, 
Boediono dan Sri Mulyani; maka aktor utama yang ketiga adalah Tifatul 
Sembiring. Dialah Menteri Komunikasi dan Informasi pada Kabinet Indonesia 
Bersatu II, yang berasal dari Partai Keadilan Sejakteran (PKS).

Sebagai Presiden PKS, Tifatul dikenal sebagai tokoh Islam moderat. 
Pernyataannya mudah dipahami, santun tapi tidak dibuat-buat. Kritiknya kadang 
pedas, meski sering dibumbui lelucon. Tidak menghindar apalagi lempar tanggung 
jawab apabila terlibat polemik atau menghadapi tantangan lawan, termasuk lawan 
politik dari dalam tubuh PKS sendiri.  

Tifatul termasuk sedikit dari pemimpin partai yang punya visi pluralis. 
Pernyataannya menunjukkan pemahamannya yang baik tentang pluralisme masyarakat 
Indonesia. Jika terjadi konflik yang melibatkan komunitas Islam, dia cenderung 
mendamaikan, mencari solusi demi kebersamaan sebagai bangsa.  

Komitmennya terhadap demokrasi, tidak perlu dipertanyakan. Tifatul tidak pernah 
ragu mengarahkan kader-kader PKS dalam menghadapi perilaku curang dan korup. 
Dia sangat sensitif atas kasus-kasus yang melanggar kemerdekaan dan kebebasan 
warga negara sebagaimana dijamin konstitusi. 

Namun semua persepsi baik tersebut buyar setelah dia jadi menteri. Sungguh 
mengherankan, di tengah kuatnya dukungan publik menolak kriminalisasi KPK, 
tiba-tiba dia melansir Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Padahal 
jika RPP berlaku, KPK akan lumpuh, karena kegiatan penyadapan adalah kunci 
keberhasilan membongkar kasus korupsi. Apakah Tifatul mau jadi penghadang KPK? 

Masyarakat penyiaran juga dikagetkan oleh RPP Lembaga Penyiaran Publik yang 
hendak meleburkan RRI dan TVRI. Sebuah gagasan yang bagus jika merujuk pada 
pengalaman BBC di Inggris. Namun, dalam konteks Indonesia, di mana RRI dan TVRI 
punya sejarah sendiri-sendiri, hadirnya RPP itu jelas menimbulkan kontroversi. 
Kenapa gagasan baik itu tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan para pihak 
yang terlibat?

Yang kemudian bikin banyak kalangan meradang, adalah hadirnya Rancangan 
Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia. Tidak perlu diperdebatkan 
lagi, RPM ini jelas-jelas melanggar UU Pers dan UU Penyiaran, karena fungsi 
utamanya adalah melakukan kontrol terhadap media. Apakah Tifatul berniat 
menjadi Harmoko baru? 

Bagaimana Tifatul menghadapi kontroversi dan tantangan tersebut? Inilah yang 
menarik: Tifatul tampak tidak menjadi dirinya sendiri. Dia lempar tanggung 
jawab. Katanya,  RPP dan RPM itu sudah dipersiapkan pendahulunya. Dirinya hanya 
meneruskan saja kebijakan lama. Benarkah seorang Tifatul mau begitu saja 
meneruskan tiga rancangan kebijakan penting yang dibikin pendahulunya?

Dalam hal ini dua kemungkinan: pertama, dia tidak memahami isi RPP atau RPM, 
sehingga gagap menghadapi respons publik (oleh karena itu tidak perlu 
tersinggung jika ada yang bilang menteri bodoh); atau; kedua, Tifatul tidak 
berdaya untuk menahan keluarnya RPP atau RPM. Pertanyaanya, siapa yang mampu 
memaksa Tifatul untuk melakukan tindakan bodoh itu, dan untuk tujuan apa?


*Didik Supriyanto, wartawan detikcom.

(diks/iy)

__________________________________________________
Använder du Yahoo!?
Är du trött på spam?  Yahoo! E-post har det bästa spamskyddet som finns 
http://se.mail.yahoo.com 

Kirim email ke