Bengkila MU, bincara Propinsi Karo ugaka ia kira-kira..(Wilayahna, batas-batasna, prospek ku lebe, dat anggaran pendidiken ntah lang?..)
Begi beritana gubernur nta ena Sembiring ningen ka, Sembiring uga ka kin e.. Ja dage anggota DPRD Kab. Karo nda, enam kita tokohi kalak kel kita kibul-kibul.. Bujur --- Pada Sel, 6/7/10, MU Ginting <[email protected]> menulis: Dari: MU Ginting <[email protected]> Judul: [tanahkaro] Re: Tanah Karo Tidak Kebagian Anggaran Pendidikan Kepada: [email protected], [email protected], [email protected] Tanggal: Selasa, 6 Juli, 2010, 8:08 AM Fenomena tyrani mayoritas Berbagai tingkat perkembangan ethnic revival MU Ginting, Milis tanahkaro: Tue Jul 28, 2009 11:43 pm PEMEKARAN ADALAH PENGAKUAN dan RESPEK, siapa yang harus diakui dan diberi respek. Jawabnya ialah penduduk asli pemegang hak ulayat. Mengapa mereka harus diakui? Karena mereka pemegang ulayat. Mengapa harus dihormati. Karena mereka punya hak atas daerahnya, hak ulayat. Seperti tamu harus menghormati tuan rumah kalau bertamu. Mengapa harus dihormati? Sederhana jawabannya, karena dia tuan rumah, dan sikap lain hanya akan mendatangkan perkelahian atau perang, dan sudah sering perang, karena tuan rumah bukannya diakui dan dihormati tetapi malah didominasi sampai tak berkutik sejak berdirinya nation state post kolonial, ada yang sudah setengah abad lebih (misalnya etnis minoritas di Sumut atau NAD) dan ada juga yang sudah ratusan tahun (misalnya etnis Irlandia di Irlandia Utara, etnis Hutu di Rwanda). Sekarang apakah masih harus diteruskan? Perubahan situasi dunia (ethnic revival dan perubahan kontradiksi pokok dunia) dan dari situ lahirnya perubahan perkembangan tingkat pikiran/kesedaran manusia, sudah merupakan prasyarat dasar untuk bisa mengubah hukum-hukum dialektis proses perkembangan kontradiksi lama itu (internal colonialism) . "Whether politically correct or not, ethnonationalism will continue to shape the world in the twenty-first century." (Jerry Z. Muller is Professor of History at the Catholic University of America). Globalisasi telah mendesak kemanusiaan kepelosok yang paling terpencil sekalipun, dan menciutkan gerombolan kemanusiaan sampai sekecil mungkin, dan satu-satunya tempat bertahan bagi gerombolan manusia ialah dalam 'grup bersama' yang paling kecil yaitu etnisnya atau sukunya, yang kulturnya sama. Erik Lane dalam satu bukunya, Globalization and Politics: Promises and Dangers menulis: "the focus is almost exclusively at ethnics and not nations . . . Thus, people are so intimately connected with a culture that they are, so to speak, constituted by the culture in question or embedded in such a particular culture." Persoalan ethnic revival adalah persoalan pembebasan dari dominasi etnis mayoritas atau etnis dominant tertentu, pembebasan dari penjajahan pada pokoknya (internal colonialism) karena dominasi adalah penjajahan. Penjajahan atau dominasi, adalah sumber ketidakadilan, karena seperti yang dikatakan oleh antropolog prof Denis Dwyer dalam bukunya Ethnicity and Development: "development programmes frequently are controlled and administered at the higher levels by members of the politically dominant ethnic group; and most of the fruits of such development flow into the pockets of a tiny ethnic elite or at best, are distributed in a limited manner within the same ethnic group". Inilah salah satu dan yang hakiki dalam proses kelahiran ketidakadilan antar etnis, dari dominasi kekuasaan oleh etnis dominant. Sekarang sudah semakin jelas bahwa ketidakadilan dari manapun datangnya adalah sumber pertengkaran dan perang. Ketidakadilan etnis ini belum terlihat di era kolonial maupun di era nation state post kolonial, tetap semua mata terbuka setelah era ethnic revival, stelah era dua blok selesai. Sekarang era perjuangan untuk keadilan, termasuk keadilan etnis didalam satu nation tertentu, dan keadilan bagi tiap nation dalam skala internasional. MUG --- In tanahk...@yahoogrou ps.com, Alexander Firdaust <daustco...@. ..> wrote: MEDAN (Berita): Disaat daerah lain, kebanjiran anggaran untuk sektor pendidikan, sehingga beberapa proyek di antaranya bahkan menuai masalah. Namun ternyata untuk daerah Tanah Karo untuk APBD 2009 daerah tersebut sama sekali tak mendapat kucuran anggaran untuk sektor pendidikan, baik berupa pembangunan fisik maupun bantuan. Kondisi ini mengundang kekecewaan tim Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (dapem) X, Karo, Dairi dan Phak-Pak Bharat, saat melakukan kunker ke daerah terebut. Apalagi pada rapat yang digelar di kantor bupati Tanah Karo itu para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun staf dari Dinas Pendidikan Sumut tak seorangpun yang hadir. “Ini kita ketahui saat mengevaluasi APBD 2009, ternyata tidak sesuai dengan pertanggungjawaban Gubernur saat Ranperda,†ungkap Richard Eddy M Lingga, SE, Ketua tim Kunker X menjawab wartawan, kemarin mengomentari hasil kunker timnya baru-baru ini. Ketidakhadiran para SKPD maupun staf dari dinas pendidikan Sumut menurut Richard justru mengundang kecurigaan dewan, yang ternyata terungkap Dinas Pendidikan Sumut tidak mengalokasikan dana APBD Sumut tahun anggaran 2009 untuk dana pendidikan di kabupaten tersebut. Dalam rapat itu juga diketahui bahwa anggaran untuk pembangunan fisik atau bantuan tak sepeserpun dikucurkan ke daerah itu. “Sama sekali tidak ada, inikan sudah mengangkangi program Gubsu yakni agar rakyat tidak bodoh . Padahal pemerintah sudah berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBD termasuk untuk daerah-daerah,†tandas politisi Partai Golkar ini. Sebagaimana diketahui, paparnya, untuk daerah lain dinas pendidikan Provsu banyak mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan. Bahkan, sangkinkan banyaknya, beberapa proyek di antaranya justru menuai masalah, sebagaimana temuan rekan-rekannya sesama wakil rakyat di dapem masing-masing. “Jadi sangat tidak fair justru tanah Karo tidak mendapatkan kucuran dana pendidikan untuk tahun anggaran 2009, “ ujarnya. Menurut Richard, kondisi ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka para wakil rakyat, khususnya untuk daerah pemilihan X, yang merupakan perwakilan rakyat Tanah Karo, Dairi dan phakpak Bharat, hingga bisa lebih memperjuangkan alokasi dana tahun 2010 untuk sektor pendidikan daerah tersebut. “Kondisi seperti ini jangan lagi terulang untuk APBD 2010, jangan sampai anggaran pendidikan bisa terluput dari perhatian,†sesalnya.(irm) Sumber: http://beritasore. com/2010/ 07/05/tanah- karo-tidak- kebagian- anggaran- pendidikan/ Salam Mejuah Juah Karo Cyber Community
