"Perspektif Demokrasi Etnis, kelihatannya juga mujarab sebagai pintu masuk guna gerak laju kemakmuran suatu suku bangsa. Apalagi bila diracik dengan statuta kearifan lokal." (MJS). Diracik dengan kearifan lokal, salah satu keharusan yang mungkin, atau dpl memanfaatkan potensi lokal kultural. Sering juga terdengar jargon "melestarikan budaya". Ijenda lanai jadi jargon tapi ibas kenyataan praktis. Uga carana? Penduduk lokal lebih pandai njawabsa. Potensi didalam pengalaman lokal (tradisional) dimanfaatkan dalam kenyataan, tidak dalam jargon elit politik. Pemimpin yang tak punya dasar kearifan lokal ini akan lebih sulit, tetapi bukan tak bisa. Teringet ka aku fenomena "Karo jadi Ketua" si enggo mekatep ka ku singetken. Ijenda kalak minoritas jadi ketua. Piga-piga organisasi orang Batak di Jawa ketuana kalak Karo, maon sada dua kibul ngenca je kalak Karo. Tujuanna jenda jelas. Tapi uga adi i Karo? Kai tujuanna? Maka persoalenna tetap nge uga memanfaatkan maksimal potensi lokal kultural adah ndai. Kekuaten terjilen asangken kekuatan kultural lokal la lit. Memanfaatkan potensial menusia dari segi kemanusiaannya sendiri, budayanya, way of thinkingna, tradisina, kebiasaan kerjasamanya secara lokal. Semua daerah kultural seluruh Indonesia bikin yang sama, potensi kultural lokal. Perkembangan pasti lain, make different. Perkembangan demokrasi etnis enda la lit batasna. Akal sehat bas kita nari (minoritas) dasarna, bas kalak mayoritas nari berangsur nge kari turah simpatina, sebab enda la terpisahken ras keadilan, atau perjuangan untuk keadilan. Kalak Batak lebih dinamis, cepat memahami kebutuhan perkembangan.Sura-sura Protap lanai teraguken. Kalak Mandailing akhirnya bisa nyambung juga, teridah bas jalan akhirna erbahan Sumtra enca usaha sekaratna jadi raja turun-temurun Sumut jelas lanai mungkin. Kalak Melayu bisa melihat perkembangan dan mengikutinya perlahan tapi pasti, sebagian ke Sumtim, sebagian lagi ke Aslab. Kalak Simalungun bisa melihat angin dan punya pendirian jelas, mau ikut Sumtim dibandingkan Protap. Kalak Pakpak lincah dan butuh waktu lebih banyak, mau ikut Sumtim atau Singkil di ALA, dan jumlahnya sangat minoritas. Kalak Karo enggo teridah dialektis, ertina banci maklum "seh sura-sura tangkel sinanggel". Propinsi Karo jadi sura-sura, gia enggo siap ka nangkeli sinanggelna. Maka semua kita secara pribadi maupun secara etnis "sedang bergumul" (MJS) dalam mencapai semaksimal mungkin 'sura-sura', tetapi 'demokrasi etnis' sudah dalam bayangan yang semakin nyata disemua daerah. Enda ka sitik tambahenku Bujur MUG
--- In [email protected], medi sembiring <medy_sembir...@...> Re : Demokrasi Etnis - Pilkada Kab. Karo 2010 Menarik ma (MUG). Perspektif Demokrasi Etnis, kelihatannya juga mujarab sebagai pintu masuk guna gerak laju kemakmuran suatu suku bangsa. Apalagi bila diracik dengan statuta kearifan lokal. Selain itu, juga untuk meminimalisir ruang gerak nekolim/neo imperialism. Meski tidak jarang pula, Demokrasi Etnis ini sering dibenturkan dengan nasionalisme semu atau Bhineka Tunggal Ika yang diwariskan secara abstrak . Sehingga, ini menjadi alat rasionalisasi, yang melegitimasi kepemimpinan lokal bukan dari etnis lokal itu sendiri. Saya pribadi sedang bergumul Debat âsengitâ sering berlangsung belakangan ini di lapangan, khususnya, bila pembicaraan bersentuhan dengan Pemilukada Kab. Karo 2010. Contoh kasus : Pilkada Kab. Karo yang jatuh tempo 27 Oktober 2010, kemungkinan akan diikuti 9-10 orang calon defenitif (kabarnya, informasi resmi dari KPUD Kab. Karo diumumkan 23/08) Dari 9-10 calon ini, 2 kontestan diantaranya, bukanlah dari kalangan si lima merga yang ada di zazirah Karo. Satu dari kontestan tersebut kemungkinan besar akan terus melaju menjadi calon defenitif, karena diusung PDI Perjuangan, yang memiliki 7 kursi. Melihat potensi banyaknya calon defenitif, dan membaca metode konsolidasi opini serta konsolidasi pemilih yang mereka lakukan, maka bila dibandingkan dengan estimasi pemilih, besar kemungkinan mereka menang dalam satu putaran. Ada 3 buah pikiran yang sering terlontar : 1. Nasionalisme 2. Mungkin kita (Karo) biarkan sekali kita dipimpin saudara kita yang dari etnis lain. Barangkali dengan demikian Kab. Karo akan semakin membaik (nada kalimat ini masih spekulasi, tidak ada jaminan 100 % persen akan pasti lebih baik) 3. Kesannya, tidak ada lagi orang Karo yang mampu membenahi kampong halamannya sendiri Salam si entebu man banta kerina, Tetap semangat walau masih ¼ merdeka ! MJS On Mon, 8/16/10, gintingmu <gintin...@...> wrote: From: gintingmu <gintin...@...> Subject: [tanahkaro] Re: Re : "Demokrasi Produktif" To: [email protected] Date: Monday, August 16, 2010, 3:35 PM Mejuah-juah ka kerina permilis sirulo Banci nge kuakap sterusken bual-bualta soal demokrasi enda, bagenda enggo imulai MJS. Bancika nge kari je nari rempet si dat ka pemeteh simbaru soal perkembangan demokrasi enda, perkembangan si mbue nentuken nasibta sebagai Karo bagepe Indonesia sebagai sada nation. 'Demokrasi etnis' bagi sipernah ka kupostingken sebagai contoh misal Sumtim sebagai sada propinsi: "Untuk Sumtim saya pernah usul perwakilan sbb: 10 Karo, 10 Melayu DeLang, 10 Simalungun, 10 Pujakesuma, 10 etnis-etnis lain, tanpa melihat jumlah masing-masing etnis. Mereka (wakil-wakil) ini dikenal secara tradisi dan kultural oleh etnisnya, diuji dan dipilih oleh masing-masing etnisnya (demokrasi etnis). Mereka ini nanti akan memilih Gubernur Sumtim. Suara sama besar, hanya yang dikenal dan diketahui terbijak dan ter'wise' akan terpilih. Wakil-wakil maupun Gubernur bisa di recall oleh tiap etnis atas dasar musyawarah etnis atau semacamnya." (Thu Mar 23, 2006 6:37 pm, milis komunitaskaro) "Demokrasi Gelombang ke 3", ku gelari ka mbarenda sekali, mbedaken ras demokrasi gelombang pertama, demokrasi langsung i Yunani, encage gelombang ke 2, demokrasi si lit ngayak gundari ibas berbagai bentukna gia kerina dasarna demokrasi liberal barat. Umumna demokrasi perwakilan (parlemen), janah 'suara terbanyak', ije etnis minoritas sampai kiamat dunia tak pernah bersuara atau tak pernah menang. Penterapan demokrasi liberal enda bas negeri nulti etnis enggo jelas malapetaka, puluhan juta korban. Tapi siterusken denga sebab lenga lit gantina. 'suara mayoritas' ndai la mungkin reh bas minoritas nari, karena itu sampai kiamat dunia tak pernah bersuara. DPD Sumut sejak semula mewakili kalak mayoritas saja (100% Tapanuli). Seribu kali lagi pemilihan tetap akan masih sama hasilnya, artinya 5x1000 atau 5000 th lagi masih sama selama etnis-etnis masih ada. 'Demokrasi etnis' sada bentuk pengganti si mungkin, bertitik tolak dari jutaan kematian akibat perang etnis (perang perbedaan kultur) terdapat seluruh dunia dan masih jalan sampai sekarang. Demokrasi enda banci ikembangken terus menurut akal sehat, terutama dari segi minoritas. Dari segi mayoritas tak mungkin terjadi. Perjuangan keadilan hanya bisa diselesaiakan oleh manusia yang diperlakukan tidak adil. Karena itu dari bawah, dari daerah, ke nation, ke dunia. Enda ka sitik tambahenku Bujur MUG --- In [email protected], medi sembiring <medy_sembir...@...> wrote: Lit sejumlah pemikiren-pemikiren mentas tambahenna ma (MUG) 1. Mungkin Anas melihat, Demokrasi Pancasila tidak lagi relevan dengan situasi masa kini di Indonesia 2. Sebagai tokoh politik, Anas membutuhkan jargon sesuai porsi dan posisinya saat ini. 3. Semanis apapun jargon/praktek demokrasi yang diinisiasi sebuah rezim, bila tidak ditopang kemakmuran ekonomi, maka lambat laun rakyat akan menggugatnya 4. Soal politik uang, mungkin ini erat kaitannya dengan kadar pendidikan, ekonomi dan terutama kadar spiritualitas orang/kelompok yang bersangkutan 5. Bisa jadi juga, Demokrasi Produktif yang dilontarkan Anas tersebut, merupakan pintu masuk menuju wellfare-state, sebagaimana kebijakan sosial - ekonomi Swedia, yang berhasil menyeimbangkan antara generosity kebijakan sosial dan competitivenes perekonomian. Payo nge ndia bage ijena ma .. . . ? Besar kemungkinan, konsep Anas ini merupakan duplikasi dari sistem yang telah ada, namun "dibumbui" dengan sejumlah inovasi. 6. Pada suatu kesempatan nanti ma, ingin saya berbincang-bincang denganndu, perihal Demokrasi Etnis dan Kepemimpinan Lokal. Mumpung bisa On Line dengan designernya...ha.ha.ha.ha. Ada lagi sejumlah percikan-percikan informasi sampai di sini. Katanya, di Amerika hukumnya berjalan dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Sehingga, korupsi terjadi dengan lebih canggih, terutama di tingkat atas. Sementara, di level bawah, kontrol masyarakat sangat kuat. Salam akhir pekan buat kita semua MJS --- On Wed, 8/11/10, gintingmu <gintin...@...> wrote: From: gintingmu <gintin...@...> Subject: [komunitaskaro] Re: "Demokrasi Produktif" To: [email protected] Date: Wednesday, August 11, 2010, 1:55 PM Re: "Demokrasi Produktif" Mejuah-juah permilis sirulo kerina Si imulai Medi enda, banci ka kuakap jadi sada tema diskusi aktual man banta permilis. Soal 'demokrasi produktif', demokrasi sosial, dan demokrasi liberal Barat, atau banci kang itambahi salu 'demokrasi etnis' karangan MUG hehehe . . . Lenga terbetteh luas uga situhuna 'demokrasi produktif' Anas enda. Tapi tersinget ia sada masalah perusak demokrasi emkap 'politik uang'. Anas ngarapken nadingken politik uang enda. Melala ka nge banci itulis teorina, tapi praktisna uga maka kalak Indoanesia nadingken politik uang enda, la lit si mettehsa. Lit kang si meruntus, tembak mati nina. Tapi i China tiap uari itembaki, la keri-keri atau la berkurang, gia sangana era komunisme Mao la pernah terbegi kalak korupsi. Hukuman 'ratusan tahun' atau hukuman mati di USA, tetap muat lalana kang si jadi jahat. La kin erbahan kemamangen ngenda? Lenga kin lit analisa si menyinggung persoalen dasarna? Sebab utamana? Tapi kai gia ningen percobaan Anas mengkedepankan idenya jadi diskusi orang banyak, pasti tidak merugikan. Dari bantah membantah akan mungkin muncul yang baru, tak terduga bagi semua pihak. Gagasan apa saja juga diuji disitu. Bas milis enda pe inganna kang. Enda ka sitik tambahenku Bujur MUG --- In [email protected], medi sembiring <medy_sembir...@...> wrote: Re: "Demokrasi Produktif" Masih agak kabur konsep Demokrasi Produktif yang ditawarkan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Sehingga, masih sangat diragukan, jikalau konsepnya ini sanggup menjadi Jalan Akhir Menuju Pembebasan Rakyat Indonesia. Baik secara lokal maupun nasional. Atau, yang dia maksud dengan Demokrasi Produktif adalah bahasa lain dari Demokrasi Sosial sebagai Peta Jalan Penghapusan Kemiskinan....? Bukan berarti saya bermaksud mengatakan kalau Anas menjiplak (sebagian besar ) dari Platform Demokrasi Sosial. Barangkali ada aron yang berkenan memberi pencerahan lebih mendalam perihal uraian Ketum Demokrat tersebut.... Bujur Salam Dirgahayu Indonesia MJS Minggu, 08/08/2010 14:55 WIB Anas Tawarkan Konsep Demokrasi Produktif di Indonesia Muhammad Nur Hayid âââ¬" detikNews Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus membangun kapasitas intelektual dan gagasannya di sela-sela menjalankan tugas konsolidasi parpol. Anas terus melebarkan sayap dengan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk membenahi partainya sambil mengkampanyekan demokrasi produktif yang digagasnya. "Demokrasi yang kita bangun saat ini sudah berjalan pada rel yang tepat. Dalam penerapan demokrasi yang ada sekarang hanya banyak menguntungkan elit-elit nasional dan daerah, belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Oleh karena itu, saya menawarkan konsep demokrasi produktif," kata Anas. Hal itu disampaikan Anas kepada detikcom, Minggu (8/8/2010). Anas menawarkan gagasan barunya itu saat memberikan pidato politik dalam acara Rapat Senat Terbuka dalam rangka wisuda mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, kemarin. Menurut tokoh muda potensial ini, gagasan demokrasi produktif itu tidak lahir secara tiba-tiba. Gagasan ini muncul dari situasi sosial dan politik yang masih tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi stakeholder demokrasi, yaitu rakyat. Sebab, selama ini insentif demokrasi hanya dirasakan oleh para pelaku politik dan lingkungannya. "Gagasan ini ingin memastikan bahwa seluruh insentif demokrasi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Caranya, lewat kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya demokrasi bisa meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas harmoni antarmasyrakat, " tegas Anas yang disambut tepuk tangan hadirin. Menurut dia, otokritik parpol di Indonesia mutlak diperlukan jika ingin kehidupan berpartai di negeri ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, para politisi dan publik juga harus mendorong budaya fairness dan suportivitas dalam berkompetisi. Sebab, tanpa ada penghargaan pada aturan main, konsep demokrasi yang dibangun hanya akan menguntungkan elit-elit politik saja. "Kalau partai politik ingin mendorong hadirnya karakter sportif, maka politisi juga harus menghadirkan sportivitas dalam praktek politiknya. Salah satu contohnya keberanian mengakui kekalahan. Karena pasca kompetisi yang dibutuhkan kooperasi," tegas Anas. Anas mengajak para politisi dan elit negeri ini mencontoh gaya berpolitik dan berdemokrasi seperti Barrack Obama dan Hillary Clinton. Betapa pun dahsyatnya kompetisi antar kedua tokoh Amerika Serikat (AS) itu, tetapi pada titik tertentu, Obama dan Hillary bisa satu gerbong untuk mewujudkan kepentingan kolektif yang lebih besar. "Kompetisi Hillary dan Obama sangat keras, bahkan pada batas-batas tertentu sampai pada urusan pribadi. Tapi ketika hasil konvensi diumumkan, Hillary bisa menerima kekalahan dan malah menjadi pendukung utama Obama. Hillary bukan saja mengakui kekalahan, tapi sekaligus memberi dukungan penuh pada kampanye Presiden Obama," tegasnya. Dalam kesempatan ini, Anas juga menyinggung soal maraknya tradisi konflik internal partai dan konflik horizontal akibat agenda politik seperti pemilukada. Cara-cara seperti itu harus dihentikan jika masih ingin membangun demokrasi yang bermartabat. "Tradisi ngamuk itu harus dijauhkan. Tidak semua partai politik bisa melewati ujian itu dengan baik. Bahkan mereka tidak bisa menghidupkan tradisi demokrasi di dalam internalnya itu," terangnya. (yid/irw)
