AMANAT MUI DAN PP MUHAMMADIYAH Ali Yafie berpesan amanat ini harus disebarkan kepada umat Islam lainnya. Amanat ini merupakan pesan moral yang lebih kuat dibandingkan fatwa atau hukum lainnya. Bagi yang ingin mencetak seruan ini ke printer agar bisa dibaca oleh ummat Islam yang tidak mempunyai akses Internet, telah disediakan satu file berformat Rich Text di alamat: http://www.geocities.com/Tokyo/Island/9574/archives/fatwamui.zip (295.196 bytes) JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengamanatkan kepada umat Islam untuk dengan ikhlas dan niat ibadah kepaada Allah memilih salah satu dari parpol yang secara sungguh-sungguh menonjolkan calon anggota legislatif (caleg) yang beragama Islam dan berakhlak mulia. Amanat ini disepakati lebih dari 40 ormas Islam tingkat nasional. Selain MUI, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan seruan serupa yang ditandatangani Pejabat Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr H A Syafi'i Ma'arif dan Sekertaris HM Muchlas Abror. Seruan itu terdiri atas tiga hal. Pertama, menganjurkan umat menggunakan hak pilih pada Pemilu 7 Juni mendatang dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani serta hak asasinya sebagai warga negara. Kedua, umat Islam wajib memilih salah satu parpol peserta pemilu yang mewakili kepentingan umat Islam dan betul-betul memperjuangkan reformasi. Ketiga, umat Islam diimbau jangan memilih parpol yang mayoritas calegnya tidak membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Pernyataan MUI dan Ormas Islam serta Muhammadiyah tersebut berkaitan pemberian suara dalam Pemilu 7 Juni 1999. Amanat MUI ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ali Yafie dan Sekretaris Umum Nazri Adlani kemarin di Masjid Istiqlal Jakarta. Hadir dalam pembacaan pernyataan MUI bertajuk 'Amanat Umat Islam' itu, antara lain Ketua Umum Al Irsyad Geys Ammar, Ketua Umum PUI KH Cholid Fadhullah, Sekretaris DMI Adang Syafaat, serta perwakilan ormas Islam lainnya. Amanat ini, menurut Ali Yafie, sebagai wujud hak demokrasi dari rakyat yang beragama Islam. ''Jadi bukan untuk menaburkan rasa kebencian kepada siapa pun. Apalagi, selama ini umat Islam tidak mempunyai rasa benci kepada kelompok manapun. Dan, dengan siapa pun umat Islam bisa bekerja sama,'' ujarnya. Kecuali, lanjutnya, memang ada pihak-pihak yang nyata-nyata membenci umat Islam. ''Umat Islam berhak melakukan pembelaan, karena kita tidak bisa membiarkan harga diri kita diinjak-injak begitu saja,'' tegasnya. Ali Yafie membantah bahwa amanat ini dimaksudkan untuk menjegal PDI Perjuangan yang banyak calegnya berasal dari non-Muslim. ''Amanat umat Islam ini tidak ditujukan kepada seseorang atau sekelompok partai tertentu. Tapi, saya hanya ingin memberitahukan garis-garis terpenting sebagai pegangan bagi seorang Muslim,'' paparnya. Lebih lanjut, Ali Yafie mengharapkan rakyat Indonesia mengetahui hakikat dari pemilu. Pada hakikatnya pemilu itu bukanlah memilih partai atau gambar, hal itu sebagai media saja. Tapi yang lebih penting, pemilu itu memilih wakil-wakil yang bisa dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Sedangkan bagi umat Islam, menurutnya, aspirasi itu ada yang bersifat duniawi yang menyangkut kesejahteraan ekonomi, kemajuan pendidikan, dan lainnya. Tapi tak kalah pentingnya, adalah aspirasi keagamaan. Kedua aspirasi ini hanya dapat diperjuangkan melalui wakil-wakil yang seiman dengan umat Islam. ''Orang yang tidak seiman dengan kita (Muslim), tidak mungkin memperjuangkan aspirasi keimanan kita,'' tegas mantan Rois Aam PBNU ini. Karena itu, lanjut Ali Yafie, bagi seorang Muslim yang tidak memilih pemimpinnya dari kalangannya sendiri sudah dipastikan bertentangan dengan hati nuraninya. ''Selama dia beriman pasti akan menyalurkan aspirasinya kepada orang-orang yang seiman,'' paparnya. Ali Yafie berpesan amanat ini harus disebarkan kepada umat Islam lainnya. Amanat ini merupakan pesan moral yang lebih kuat dibandingkan fatwa atau hukum lainnya, tambah Kiai asal Sulsel ini. Amanat untuk memilih caleg beragama Islam itu, menurut Sekretaris Umum MUI HA Nazri Adlani, berdasarkan Surah Ali Imran ayat 28, yang berbunyi: Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinnya. Menurut Nazri, dari ayat itu sudah jelas bahwa umat Islam harus memilih caleg yang akan duduk di DPR RI, DPRD I, dan DPRD II nanti dari orang-orang yang seiman dan ber-akhlakul karimah. Di samping kewajiban memilih caleg beragama Islam, pernyataan amanat Umat Islam itu menghendaki agar bangsa Indonesia, khususnya umat Islam menggunakan hak pilihnya secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani memilih parpol yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam, bangsa, dan negara. PP Muhammadiyah dalam seruannya minta umat berhati-hati sebelum menentukan parpol pilihannya. ''Sebagian pemilih belum mengerti latar belakang calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Karena itu, saya menyarankan agar mereka berhati-hati memilih parpol untuk menentukan wakilnya baik di tingkat II, tingkat I, maupun tingkat pusat,'' kata Pejabat Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif ketika dihubungi Republika kemarin. Syafi'i mengakui Muhammadiyah memutuskan mengeluarkan seruan setelah melihat kondisi objektif masyarakat menjelang hari pencoblosan. Muhammadiyah berharap masyarakat hendaknya mengerti latar belakang calon wakil rakyat yang ingin mereka dukung. ''Ini penting sebab Pemilu 7 Juni mendatang adalah sarana penting pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu pertama di era reformasi ini sangat menentukan masa depan umat dan bangsa,'' tandasnya. Syafi'i tidak mau menyebut partai mana saja yang tidak tepat untuk dipilih umat Islam. Sebagai pimpinan salah satu organisasi dakwah, ia mengaku tidak mau menyebut langsung partai-partai itu. ''Kalau itu saya lakukan, itu sangat vulgar. Muhammadiyah adalah lembaga dakwah dan bukan gerakan politik. Tapi, tanpa saya sebut, masyarakat saya pikir sudah tahu karena parpol-parpol itu sebenarnya sudah cukup well understood,'' ujarnya. Umat Islam, ungkap Syafi'i, harus mewaspadai hal ini. Pengalaman selama 40 tahun pemerintahan otoriter di era Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Demokrasi Pancasila Soeharto sudah cukup menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk waspada. Ini sudah cukup menjadi alasan historis. ''Terlebih saya melihat adanya kekuatan-kekuatan kecil yang kembali ingin mendominasi panggung politik Indonesia seperti pada dekade 1970-an sampai awal 1980-an. Dan, indikasi ini sangat jelas,'' katanya. Selain itu, tambah Syafi'i, umat harus bisa menilai apakah tindak tanduk partai tersebut selama ini selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi secara jujur dan konsisten atau tidak. Dalam hal ini, Syafi'i kembali tidak mau menunjuk nama-nama parpol secara langsung. Ia hanya memberikan sejumlah isyarat. ''Masyarakat sebenarnya tentu tahu partai-partai mana saja yang sejak semula memperjuangkan nilai demokrasi secara konsisten. Bisa saja partai tersebut dulunya kurang baik tapi sekarang mereka sudah menunjukkan iktikad untuk berubah. Asal partai-partai ini betul-betul berubah,'' katanya. Seruan serupa juga dikemukakan Wakil ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Hartono Mardjono. Dalam kampanye di Tangerang, ia menyatakan umat Islam saat ini sedang menghadapi bahaya besar berupa upaya sekularisasi yang dilakukan oleh sejumlah parpol. Bahkan, upaya tersebut juga dilakukan sejumlah tokoh reformis yang dapat menjual suara umat Islam kepada pihak lain. ''Ini bahaya besar yang harus segera diatasi,'' tegasnya. Menurutnya, PDI Perjuangan saat ini banyak calegnya non-Muslim. ''Bagaimana kalau wakilnya non-Muslim akan menyampaikan aspirasi 90 persen rakyatnya yang Muslim. Ini yang paling bahaya,'' tegasnya. ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------- eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/sabili http://www.egroups.com - Simplifying group communications --------------------------------------------------------------------- Daftar Keanggotaan, e-mail (kosong): [EMAIL PROTECTED] Keluar Keanggotaan, e-mail (kosong): [EMAIL PROTECTED] Dokumentasi Milis : http://www.mail-archive.com/[email protected] Sumbangan Milis : BCA No. Rek 2311222751 (a.n Muhammad Sigit P)
