Ketika saya sedang berkemas untuk berangkat dari
Kalsel ketempat tugas saya yang baru di Kalbar, saya
menyempatkan diri untuk menonton TV yang tersedia di
kamar saya. Kalo tidak salah sekitar pukul 14.45 WIB
atau 15.45 Witeng. Sambil berkemas saya menyimak acara
menarik yang ditampilkan TVRI, di situ saya melihat
bagaimana duta besar keliling Timtim bapak Lopez Da
Cruz, dan beberapa staff deplu sedang dimintai
keterangannya seputar masalah timtim. Ada hal-hal yang
membuat hati saya teriris. Saya melihat tidak adanya
penyesalan dari orang-orang Deplu atas kasus Timtim
ini. Mereka selalu mengelak bahwa opsi merdeka adalah
opsi dari Jakarta(seolah ingin melempar tanggungjawab
pada presiden Habibie) dan bukan opsi otonomi yang
sedang diperjuangkan di PBB. Saya bukan seorang
simpatisan Habibie atau ingin membela Habibie sebab
bagi saya Habibie bukan orang yang pantas menjadi
presiden. Point yang perlu diingat ada hal-hal penting
yang dilupakan orang-orang dideplu. Sesuatu yang
terlupakan dari orang-orang deplu adalah mereka
seharusnya mengingatkan Presiden bahwa opsi merdeka
adalah suatu kesalahan fatal. Kesalaha fatal dari opsi
merdeka ini adalah karena presiden sudah melangkahi
wewenang MPR selaku lembaga Tertinggi negara, Tindakan
seperti itu juga menyangkut kehormatan MPR selaku
lembaga tertinggi negara dan menyangkut kehormatan
Rakyat. Sebagai institusi yang bertugas untuk membantu
kerja presiden Deplu wajib untuk mengingatkan Presiden
mengenai baik-buruk dari opsi tersebut. Seandainya
Presiden tetap mengabaikan sudah menjadi kewajiban
deplu untuk melaporkan hal ini pada DPR untuk
mengambil tindakan lebih lanjut. Yang lebih
menyedihkan lagi beberapa kali pertanyaan anggota
dewan mengenai konsekwensi-konsekwensi apa saja yang
bakal terjadi seandainya anggota MPR tidak menerima
dan menolak jajak pendapat sampai masalah kecurangan
yang terjadi selama jajak pendapat diselesaikan dan
Portugal juga harus mencabut pengakuan timtim dalam
konstitusinya, dari jawaban yang diberikan staf deplu
tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa para staf
dideplu tidak punya rasa tanggungjawab dan Fighting
spirit untuk mempertahankan Timtim, mereka seolah
berlindung dibalik New York Agreement dan kebodohan
Habibie untuk menghindari tanggungjawab ini. Bahkan
saat salah seorang anggota dewan dari PDI-P menanyakan
kemungkinan Referendum nasional bagi rakyat Indonesia
untuk menentukan sikap apa yang harus diambil MPR
mengenai Timtim staf deplu tidak memberikan jawaban
konkret dan bahkan seolah ingin lari dari pertanyaan
ini.
Tetapi saya masih mencoba untuk memahami masalah
ini dan berpikir jernih, mungkin pendapat
international mengenai aneksasi RI terhadap Timtim ada
benarnya. Hanya saja disaat kita kalah dalam masalah
timtim, saya juga tidak melihat keseriusan Deplu untuk
mempertahankan wilayah NKRI dari pelecehan yang
dilakukan Australia dengan interfetnya. Tidak adanya
kesungguhan dari deplu untuk mempermasalahkan
pelanggaran-pelanggaran batas wilayah yang
berkali-kali dilakukan oleh Tentara Australia dan
cara Australia dalam menangani milisi pro integrasi
yang tidak adil dan juga mengabaikan hak-hak asasi
manusia. Justru seharusnya perkembangan ini bisa
digunakan oleh deplu utnuk menghantam balik Australia.
Pelanggaran-pelanggaran pasukan interfet asal
Australia paling tidak bisa dipakai untuk menekan PBB
untuk mendepak australia dari interfet & Timtim yang
hanya memperkeruh suasana. Gugurnya Anggota Polri
diperbatasan NTT-Timtim merupakan bukti konkret untuk
mendepak Australia dari Timtim dan mempertanyakan
keseriusan Australia dalam menghormati kedaulatan RI.
Bukan hal sulit saya rasa bagi Indonesia untuk
menghancurkan Australia. Bisa saja dengan melakukan
pelarangan seluruh kapal-kapal/pesawat yang
menuju/keluar dari Australia melewati wilayah RI.
Penutupan wilayah RI dari kapal/pesawat yang
menuju/keluar dari Australia akan menyeret Australia
kedalam krisis ekonomi. Aksi penutupan wilayah akan
memaksa australia melewati jalur yang lebih jauh untuk
mengirim/menerima barang eksport/importnya. Import
kertas,buah,susu, daging atau apapun yang selama ini
di import RI dari Australia bisa dialihkan kenegara
lain yang lebih bersahabat. Posisi Australia yang
berada di ujung selatan bumi tentunya akan mempersulit
negara sombong ini untuk mengembangakn hubungan
dagangnya dengan negara lain bila tanpa melalui
Indonesia. Sesungguhnya kita punya bargaining position
yang cukup kuat di banding australia, tapi kenapa
deplu kurang agresif dalam hal ini. Bahkan kalo bangsa
ini mau gila-gilaan dengan penduduk 200 juta cukup
rasanya untuk menguasai Australia yang berpenduduk 17
juta walau tanpa peralatan yang memadai.
Melihat hal ini saya bertanya tidakkah para staff
deplu tah bahwa setiap sen uang yang mereka gunakan di
luar negeri adalah uang keringat rakyat. Tidakkah
mereka sadar kalo mereka kerja/tinggak di luarnegeri
bukan untuk berfoya-foya tapi untuk berjuang. Tidakkah
mereka sadar bahwa uang yang mereka gunakan untuk
pesta0pesta jamuan kenegaraan adalah uang rakyat, dan
mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaannya
dengan hasil yang membanggakan bagi rakyat. Aneh
rasanya bila biaya yang dikeluarkan dari para pembayar
pajak yang sudah bekerja 5 hari dalam seminggu
sebagian lagi 6 hari dalam seminggu dari pukul 8.00
hingga 17.00 bahkan sebagian lagi bekerja lebih dari
pukul 17.00 dan harus melerakan sebagian uangnya utnuk
membiayai institusi bernama DEPLU melalui instrumen
ekonomi bernama pajak. Dengan kepenatan yang diterima
dari pagi hingga malam masih harus menerima kerja yang
demikian buruknya dari deplu. Institusi yang harusnya
bisa mempertahankan kehormatan bangsa malah mencoreng
muka bangsa di forum international.
Sering saya mendengar isu mengenai sistem rekrutmen
staff di deplu yang tidak melalui jalur yang benar.
sebagai contoh dalam setiap pengumuman lowongan
dideplu selalu mensyaratkan IP 3,00 untuk calon
pegawai deplu dari non eksakta dan 2,75 dari eksakta.
Tapi pada kenyataannya anak pejabat dengahn Ip
pas-pasan dan dibawah standart yang ditetapkan masih
dapat diterima, sementara mereka yang memiliki
kualifikasi lebih baik justru dicampakkan.
Adalagi isu menarik seputar pengangkatan
Dubes-Dubes RI di zaman Orba. Misalnya saja karena ada
faktor-faktor jasa khusus terhadap presiden Soeharto
ataupun sekedar agar seorang mantan pejabat/jenderal
tidak ngganggur maka mereka didubeskan. Bahkan pernah
pula santer terdengar isu seseroang diangkat menjadi
menteri dan Dubes di salah satu negara eropa karena
mereka telah menolong anak pejabat tinggi yang membuat
kasus di Las Vegas karena kalah judi. Dan kabarnya
anak dari dubes salah satu negara eropa tersebut kini
juga menjadi salah satu staff di deplu. Sementara itu
di era Habibie kondisi seperti ini juga terjadi
misalnya saja seorang mantan jaksa angung bermasalah
berencana untuk didubeskan, untungnya negara tempat
tujuan dubes tersebut menolak untuk menerima.
Entah isu-isu yang saya sebutkan tadi benar atau
tidak dan pada dasarnya saya tidak ingin mempercayai
isu murahan macam itu. Tetapi dengan melihat kualitas
staff deplu yang memalukan ini dalam berdiplomasi,
saya menjadi ragu. Mungkinkah isu-isu murahan ini
benar adanya? Seandainya benar maka wajar bila kita
kalah dalam berdiplomasi di forum international dan
saya amat sangat memahami kekakalahan demi kekalahan
di forum international dengan SDM yang buruk di deplu.
Bagaimana mungkin kehormatan bangsa dipertaruhkan
untuk orang-orang berdedikasi rendah seperti ini. Dan
bagaimanan mungkin orang yang hanya mengejar harta dan
kehormatan semu dapat diberi tanggunjawab untuk
mempertahankan kehormatan bangsa ini di forum
international. Itu sama artinya kita sudah kalah
sebelum bertempur.
Dengan kondisi SDM yang buruk ini rasanya perlu
dibentuk badan dibawah DPR untuk mengawasi penerimaan
Staf deplu dan pengangkatan pejabat-pejabat di deplu.
Memang presiden tetap berhak untuk menentukan siapa
yang berhak menempati posisi strategis di Deplu namun
DPR sebaiknya dilibatkan untuk memberikan penilaian
mengenai layak tidaknya seseorang mendapatkan jabatan
strategis di deplu. Naif dan memalukan rasanya bila
kita kalah dalam berdiplomasi di dunia international
hanya karena kita tidak mampu memanage deplu dengan
baik. Seandainya diperlukan badan ini juga punya
wewenang untuk memecat staff yang ditempatkan/diterima
tidak melalui jalur yang benar. Kalau perlu menghukumn
orang yang menerimanya. Pendidikan ulang untuk seluruh
staff deplu sepertinya juga diperlukan untuk
menanamkan rasa kebangsaan untuk setiap kepala yang
ada di deplu. Dengan pendidikan ulang ini diharapkan
semangat berjuang demi bangsa bisa ditingkatkan.
Sedangkan semangat mengejar harta dan kehormatan semu
bisa dikikis.
Semog keluhan saya ini dapt berguna, paling tidak
masyarakat Indonesia yang mebayar
pajak,iuran,restribusi atau apapun namanya ke
pemerintah berhak untuk tahu bagaimana deplu sebagai
institusi pemerintah mempertanggungjawabkan uang yang
digunakan. Dengan pengawasan yang ketat diharapkan MPR
dan bangsa ini tidak mempunyai masalah serumit ini.
=====
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Bid and sell for free at http://auctions.yahoo.com
______________________________________________________________
>From HERI HERWANGGONO <[EMAIL PROTECTED]> to UNDIP List
Milis Archive: http://messages.to/archives or http://messages.to/archives2
DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
