Ini artikel menarik yang saya pikir intinya adalah bahwa pemerintahan Gus Dur-Mega harus dicegah agar tidak menjadi pemerintahan anti kritik. Gus Dur dan Mega yang diyakini sebagai pemimpin kharismatik (Bahkan Gus Dur dianggap orang suci setingkat Wali), memang sangat mungkin terarah kepada pemerintahan tidak dikritik. Bahkan Amien Rais, Cak Nur, Cak Emha, dll tidak cukup kelihatan ( setidaknya sampai sekarang ini) dalam melakukan kontrol terhadap Pemerintahan Gus Dur. Kita tidak ingin terjerumus pada sejarah Orla dan Orba dengan pengkultusan individu, bukan ? Bagaimanapun oposisi memang perlu, biar tidak monolitik, monopolis, dan mono... mono lainnya (yang jelek tentunya). --------------- Rabu, 17 November 1999 (KOMPAS, rubrik Opini) Menuju Masyarakat Madani yang Terbuka Gus Dur tidak Perlu Dibela Oleh Abd A'la PROTES terhadap grup lawak Bagito hanya karena kelompok itu nyenggol Gus Dur dalam lawakannya merupakan preseden buruk dalam proses demokratisasi atau keterbukaan yang sedang berlangsung di negeri ini. Protes itu mengesankan adanya keinginan sebagian orang untuk menjauhkan sosok Gus Dur sebagai pemimpin dan Presiden dari rakyat yang dipimpinnya. Dari protes itu, ada nuansa yang samar-samar untuk meletakkan Presiden keempat RI ini dalam posisi yang "sakral", terselubung, dan tertutup sehingga tidak boleh "disentuh" oleh siapa pun dalam bentuk apa pun. Jika pola semacam ini yang terjadi, kemudian juga diikuti ketertutupan lembaga-lembaga yang lain, maka Indonesia dalam realitasnya tetap tidak akan pernah beranjak dalam masa Orde Baru. Hanya namanya yang berubah, sedangkan isi dan semangatnya tetap tidak mengalami perubahan. Ini tentu sangat ironis. Karena bila kita mau berjujur diri, salah satu penyebab keterpurukan bangsa Indonesia pada masa-masa terakhir Orde Baru justru bermuara pada ketertutupan pemerintah yang sangat rentan terhadap segala hal yang berbau kritik. Pada masa itu, segala kekurangan dan kekurangberhasilan disembunyikan melalui permainan kata, retorika atau eufemisme, dan kalau perlu melalui tangan besi. Bahkan figur sang pemimpin pun ditutup begitu rapat sehingga yang muncul ke permukaan adalah pemimpin yang berwajah kebapakan, berwibawa dan penuh ketulusan; menyembunyikan wataknya yang asli yang angkuh, menutup diri, pendendam dan tidak mau turun takhta. Ia pun lalu menjadi semacam "manusia paripurna" yang tidak mungkin salah dan segala titahnya harus dituruti. Di sini awal bencana melabuhkan diri yang akhirnya menjadi malapetaka nasional. Akibatnya, sebagaimana yang kita lihat, rakyat yang tidak bersalah pun ikut menanggung bebannya. Dalam perspektif ini, sikap mudah tersinggung atau kurang lapang dada - dengan melakukan protes - yang ditampakkan sebagian orang yang menamakan diri mereka warga Nahdliyin itu (saya sendiri warga Nahdliyin dan dibesarkan di lingkungan itu) tidak akan menguntungkan siapa pun, baik bagi NU itu sendiri, warganya, maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal itu merupakan indikasi awal dari adanya sikap ketertutupan yang berlawanan dengan demokratisasi dan reformasi, yang pada gilirannya akan menghambat proses menuju masyarakat madani sebagaimana menjadi harapan bangsa Indonesia secara keseluruhan. *** DILIHAT dari fungsinya, keterbukaan dan pembentukan masyarakat madani merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Menurut Turner (1984:27), masyarakat madani merupakan suatu jaringan kelembagaan (atau sistem sosial-politik) yang selalu berkembang yang berada secara serasi di antara negara dan masyarakat, serta sekaligus mampu menghubungkan masyarakat dengan kekuasaan dan melindungi mereka dari kontrol politik yang bersifat total. Karena itu, dalam civil society keseimbangan antara masyarakat dan negara (termasuk di dalamnya pemerintah) melalui keterbukaan, dialog dan semacamnya merupakan karakteristik yang paling dominan. Meminjam ungkapan Azra (1999: 3), sistem politik madani adalah sistem politik demokratis berdasarkan check and balance antara negara dan masyarakat, berkeadilan, dan bersandar pada kepatuhan dan tunduk kepada hukum. Ini, menurut dia, sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad telah mencontohkan secara aktual bentuk masyarakat madani itu melalui pembentukan negara-kota Madinah dengan pola kepemimpinan yang terbuka dan inklusif. Atas dasar kenyataan tersebut, sikap keterbukaan dari semua pihak, baik dari negara dan pemerintah pada satu sisi, maupun masyarakat umum pada sisi yang lain, menjadi satu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan masyarakat madani. Keterbukaan berarti kemauan untuk selalu melakukan dialog, kesiapan untuk mengritik dan sekaligus dikritik, serta berlapang dada untuk melihat secara utuh kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri mereka masing-masing. Demikian pula, melalui keterbukaan itu masyarakat harus mampu melepaskan diri dari ikatan primordial sempit yang akan mengganggu terwujudnya masyarakat ideal. Dengan kata lain, dalam suasana yang penuh keterbukaan, masyarakat, pemerintah dan unsur-unsurnya, termasuk presiden (serta kelompok pendukungnya) dituntut memiliki keberanian untuk selalu saling melakukan dialog dan komunikasi timbal-balik satu dengan yang lain. Dari suasana yang penuh dialogis itu, diharapkan akan tampak aspek-aspek apa saja yang menjadi kekurangan masing-masing, dan karena itu perlu disempurnakan. Pada saat yang sama, masing-masing tidak berusaha menutup-nutupi kekurangannya yang justru nantinya hanya menjadi bumerang yang merugikan bagi semua pihak sebagaimana hal itu telah terjadi pada masa lalu. Melalui keberanian melihat kekurangan yang ada dan kemudian menyempurnakan kekurangan itu, bangsa ini akan menuju masyarakat yang diidam-idamkan; berperadaban, sejahtera, dan berkeadilan. *** DALAM kaitannya dengan itu, sejak awal concern Gus Dur sebenarnya terletak pada pengembangan hal yang semacam itu. Dari sosok dan intelektualitasnya, ia selalu merepresentasikan sikap keterbukaaan dan kritisisme. Sikap kritis dan keterbukaannya itu dapat dilacak dari tulisan-tulisan dan pernyataannya yang sangat mengutuk segala bentuk sikap dan pola perilaku yang akan mengarah kepada kekerasan, keberangan dan sebagainya. Ia mengritik (bukan memprotes) pejabat yang tidak mau dikritik dan hanya ingin disanjung dan dipuja-puja, atau pemerintah yang menolak oposisi (Wahid, 1999; 131-132). Bahkan dalam pembentukan Kabinet Persatuan Nasional (meskipun Gus Dur tidak mau menyebutnya begitu), sikap keterbukaannya itu ditampakkan secara nyata melalui serangkaian dialog dengan berbagai pihak; Ketua DPR, Ketua MPR dan sebagainya. Keterbukaan yang telah ditampakkan Gus Dur merupakan modal dasar untuk meraih cita-cita bangsa; menuju masyarakat yang madani. Oleh karena itu, kita semua dituntut untuk menyambut dan menyikapinya secara positif melalui sikap yang sama. Tanpa dukungan dari semua pihak, keterbukaaan Gus, misalnya dengan langkah awal menghilangkan kesan lembaga kepresidenan sebagai sesuatu yang angker dan kramat - label yang begitu melekat selama ini - tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dalam konteks itu pula, protes sebagian masyarakat sebagai bentuk pembelaan terhadap Gus Dur berlawanan secara diametral dengan sikap dan keinginan Gus Dur sendiri. Apalagi senggolan yang dilakukan kelompok Bagito terhadap Gus Dur masih dalam batas-batas yang wajar. Apa yang dilakukan kelompok itu - saya yakin - hanya sebagai sapaan untuk semakin mengakrabi pemimpinnya. Sebagai pelawak, mereka meyakini bahwa tidak ada ungkapan yang lebih berharga untuk menyapa dan berkenalan dengan sang Pemimpin kecuali dengan lawakan. Karena itu, Gus Dur tidak perlu dibela, apalagi pembelaannya dalam bentuk protes keras yang hanya akan membuat keruh suasana politik Indonesia yang mulai menampakkan tanda-tanda kedamaian. Selain itu, pembelaan biasanya diberikan kepada seseorang yang lemah, yang tidak berdaya, dan membutuhkan bantuan. Gus Dur bukanlah orang seperti itu. Meskipun memiliki kekurangan secara fisik, Gus Dur merupakan sosok manusia yang penuh vitalitas yang tidak memerlukan semacam pembelaan. Tuhan adalah Mahakuasa, karena itu Gus Dur mengatakan "Tuhan tidak Perlu Dibela". Kita mengetahui Gus Dur -dengan dukungan dari segenap komponen bangsa - pasti mampu mengatasi persoalan yang menggeluti bangsa Indonesia. Maka, Gus Dur tidak perlu dibela. (* Abd A'la, alumnus Pesantren An-Nuqayah, Sumenep, dan sedang menyelesaikan program doktor pada pascasarjana IAIN Jakarta.) ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com ______________________________________________________________ >From "Aji Mustoko" <[EMAIL PROTECTED]> to UNDIP List Milis Archive: http://messages.to/archives or http://messages.to/archives2 DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
