Republika, Kamis, 12 Juli 2001
Tragedi Ashmore Reef

Anggapan lama bahwa Indonesia seolah Jakarta masih saja terjadi. Apa yang dianggap persoalan bangsa adalah hal-hal yang berada di sekitar Jakarta. Di luar itu, persoalan yang ada hanya dianggap sebagai persoalan lokal yang cukup ditangani di tingkat lokal. Pusat cukup memberi perhatian seperlunya.

Itu yang menjelaskan banyak kasus bangsa yang belum tuntas. Untuk kasus Aceh, hanya sedikit orang di Departemen Luar Negeri seperti Hasan Wirayudha yang memberi perhatian penuh. Banyak pihak lainnya lebih berkepentingan pada soal anggaran. Penyelesaian Kasus Maluku juga sangat seret. Juga konflik Poso, serta penyerangan "warga asli" Kalimantan terhadap pendatang asal Madura di saat kita sudah tak mempersoalkan "asli" dan "pendatang".

Masalah-masalah demikian jauh dari perhatian pusat kekuasaan. Apalagi soal Gugusan Pulau Pasir yang juga dikenal sebagai Ashmore Reef di Laut Timor. Seolah ini hanya urusan kecil. Maka negara tidak berupaya habis-habisan menyangkut urusan ini. Dengan mudah Gugusan Pulau Pasir jatuh ke tangan Australia. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu.

Coba dengar suara masyarakat Rote yang diwakili seorang tokohnya, Cas O. Bokotei, seperti yang dilansir kantor berita Antara. Secara tradisional, Gugusan Pulau Pasir merupakan kawasan masyarakat Rote. Dari Pulau Rote, gugusan itu hanya berjarak 200 kilometer. Sedangkan dari Darwin, Australia Utara, gugusan itu berjarak 840 kilometer atau 640 kilometer dari Laut Broome.

Semasa Belanda bercokol di sini, masyarakat setempat mencari ikan dan teripang serta memanen telur ikan di wilayah itu. Mereka meminta izin dari residen Timor. Di wilayah itu pula, banyak nelayan asal Rote yang meninggal saat melakukan perjalanan dikuburkan. "Coba tanya orang Australia, berapa banyak orang Australia yang punya kubur di Pulau Pasir. Pasti tidak ada," kata Bokotei.

Kini, tanpa jelas asal-usulnya, Pulau Pasir itu telah menjadi bagian dari Australia.

Menurut versi Australia, pulau itu sudah dianggap resmi miliknya. Tahun 1996 Indonesia telah "menyerahkannya". Begitu pula pulau lainnya yang jelas dihuni masyarakat asal Makassar. Pulau itu dapat dikuasai Australia dengan teknik referendum. Jadi rakyat kita, para nelayan tradisional asal Rote, Makassar, dan lain-lain yang dirugikan.

Kita bersahabat dengan Australia. Kita harus tidak mencari-cari masalah yang dapat mengganggu persahabatan. Namun, persahabatan yang baik adalah hubungan yang sederajat. Cara kita bersikap dan bertindak dalam soal gugusan Pulau Pasir di Laut Timor jauh dari definisi sederajat.

Kita tidak dapat bersikap profesional. Kecenderungan ini masih berlanjut sehingga Indonesia mungkin kehilangan banyak wilayah perairan lainnya akibat ketidaksungguhan kita sendiri. Bahkan setelah Timor Timur lepas sekalipun, masih banyak hak kita di perairan perbatasan tiga negara yang belum kita tangani secara serius, termasuk soal minyak di Celah Timor.

Pemerintahan sekarang terbukti lebih sibuk mengurusi diri sendiri ketimbang mengurus persoalan bangsa secara menyeluruh. Mudah-mudah tidak demikian dengan pemerintahan pasca-Sidang Istimewa MPR nanti, siapa pun yang akan memimpin pemerintahan itu. Kerugian bangsa ini sudah terlampau banyak bila pucuk kekuasaan sibuk bersilat politik.

Kirim email ke