On Mon, 1 Oct 2001, [iso-8859-1] Agus B Raharjo wrote: > Lah kalau pejabat publik bagaimana mas eko, apakah alamat, no. telp dan > kekayaanya juga suatu hal yang rahasia..??? > > Agus B Raharjo
Menurut saya semua informasi mengenai pejabat yang ada hubungannya dengan fungsi jabatannya mestinya accesible untuk umum. Masyarakat berhak punya kemudahan untuk berkomunikasi dengan pejabat terutama mereka yang memegang posisi penting seperti menteri, walikota, anggota DPR dst. Oleh karena itu pejabat HARUS menyediakan alamat, apakah itu alamat surat, nomer telepon atau email address yang bisa dikontak. Disini dengan mudah orang bisa menulis surat baik itu ke major, menteri ataupun perdana mentri. Bahkan terhadap wakil rakyat (MP, alderman) warga negara disini practically bisa setiap saat menelepon untuk menyampaikan segala macam concernnya. Sesungguhnya justru pejabat sendiri butuh berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau tidak bagaimana mungkin pejabat (abdi masyarakat) bisa melakukan pelayanan, program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya??? Apakah alamat rumah pejabat perlu dipublikasi? Yes and No. Yes, kalau memang rumahnya adalah rumah dinas. No (not necessary) kalau rumahnya adalah rumah pribadi. Namun tentunya kekayaan, bisnis dan asset milik pejabat dan familinya mesti diketahui umum dimana hal ini sangat penting di Indonesia. Tidak lain karena telah begitu membudayanya suap, korupsi dan bentuk-2 penyalah-gunaan wewenang lainnya. Di negara maju seperti di Kanada publik (media) dengan mudah memonitor kekayaan atau usaha bisnis (kalau ada) dari pejabat, family atau teman dekat. Sehingga dengan cepat bisa memberi alarm kepada masyarakat bila ada tanda-2 collusion or conflict of interest. Tertib dan TEGAS nya pelaksanaan perpajakan disini menyebabkan otomatis kekayaan setiap warga-negara menjadi terdata. Jadi tidak perlu lagi repot-2 untuk mengumpulkan informasi kekayaan si anu kalau kemudian istrinya ternyata diangkat jadi presiden. Tinggal saja dirubah klasifikasi informasi tsb dari confidential (untuk warga biasa) menjadi public (untuk pejabat). Apakah berarti pejabat tidak punya privacy sama sekali? Tentu saja pejabatpun berhak punya kehidupan pribadi seperti setiap orang. Misalnya saja mereka juga punya waktu libur yang bisa dipakai sekemauan mereka, asalkan tidak meminta suatu perusahaan untuk membiayai vakansinya. Seorang Landespresiden di Baden-wuertemberg, Jerman megundurkan diri karena kedapetan vakansinya dibiayai oleh perusahaan farmasi Hoechst. Clinton boleh saja 'madon' sesuka-sukanya sebab sebagai presiden US dia tidak pernah disumpah untuk celibacy (tidak sebagai persyaratan) ataupun setia kepada istri; yang menjadi perkara adalah dia melakukannya di oval office dan terhadap seorang intern (bawahannya). Oleh karena itu menurut saya mestinya Clinton jatuh (impeached). Tetapi karena masyarakat US lebih mementingkan stabilitas ekonomi dan politik (termasuk program nggebuki Irak) so who cares!. Eko Raharjo Calgary -------------------------- Milis Archive: http://messages.to/archives or http://messages.to/archives2 to unsubscribe, mailto:[EMAIL PROTECTED] - Seq. Number: 63 DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
