Dari Balipost, September 29, 2002
Bobrok amat ya................... --------------------------------------------------------------- Pola dan Modus Suap di Gedung Wakil Rakyat Terima Amplop Langsung dari Korlapnya Aduhh... lagi-lagi amplop, lagi-lagi amplop. Inilah bangsa korup dan DPR adalah cermin kekorupan ini. Ketuanya saja terpidana skandal korupsi. Apalagi anggotanya? Ibarat puncak gunung es, anggota DPR Meilono Suwondo kemarin memberi kesaksian mengenai banyaknya aliran korupsi di Senayan. Berikut ini pola dan modus korupsi anggota Dewan itu. ''COBA teliti anggota DPR. Dulu, mereka mencuci baju sendiri. Sekarang, mereka sudah memakai mobil Jaguar. Dulu masih ngontrak, kini rumahnya mewah. Itulah anggota Dewan sekarang.'' Kalimat ini keluar dari Koordinator Indonesian Corruption Watch Teten Masduki. Rupanya kalimat itu bukan hanya nasihat, tetapi bukti korupsi yang terjadi selama ini di DPR. Maka, pantas, dulu anggota DPR itu pekerjaannya cuma duduk, diam, dengar dan duit. Tidak perlu banyak bicara, toh uang sudah bertaburan. Namun, seiring era reformasi, korupsi tidak hanya diterima sambil duduk. Uang korupsi bisa berjalan-jalan dalam bentuk traveler cheque. Duit bersindikat korupsi juga bisa beterbangan ke toilet anggota DPR Aberson Marley Sihaloho dalam bentuk cek yang dulu diributkan milik Anshari Ritonga, sang Dirjen Anggaran. Rupiah pun bisa berjejalan di kantong atau koper anggota DPR dalam bentuk amplopan. Di era digital seperti sekarang ini, transfer rupiah lebih mudah. Tetapi, amplop tebal dalam bentuk dolar masih juga gentayangan. Inilah kesaksian anyar anggota DPR asal Fraksi PDI-P. Meilono Suwondo dan Indira Damayanti Sugondo (mengundurkan diri Juli lalu). Meilono membeberkan traveler cheque yang dia terima dari salah satu BUMN. ''Sekarang sudah saya laminating. Biar bisa dijadikan bukti,'' katanya, dalam testimoni bersama ICW di News Cafi, Kemang, kemarin. Yang menghebohkan adalah skandal divestasi Bank Niaga. Setelah I Putu Gede Ary Suta dilengserkan kemudian digantikan Syafruddin Temenggung, sebuah pertemuan digelar. Ketua BPPN anyar bicara program kerjanya, termasuk rencana divestasi Bank Niaga, di Hotel Park Lane Jakarta. Usai pembicaraan, BPPN bagi-bagi duit. ''Saya menerima langsung dari korlapnya (koorinator lapangan),'' tegas Meilono. Mendapat uang ini, Meilono tak senyum. Dia marah. ''Yang lain sudah kok, Pak,'' kata sang korlap ramah. Meilono tak bisa berkata lain. Sebab, si korlap ini juga orang suruhan. Lantas, uang itu disimpan, berjejer dengan traveler cheque yang dia terima dari badan usaha lain. Amplop BPPN itu sengaja tak dibukanya hingga kini. Itu akan dijadikan sebagai bukti bahwa di Senayan memang banyak terjadi praktik suap. Ketika ditanya ke teman lainnya, berapa nilai amplop itu, ternyata cuma 1.000 dolar AS atau Rp 9 juta. Ketua BPPN Syafruddin Temenggung sudah membantah soal suap ini. Tetapi, Meilono tetap yakin dan berani menunjukkan bukti. Rupanya, angka ini bervariasi pada pertemuan berikutnya. Per kepala, di komisi keuangan dan perbankan, jumlah suap meningkat 5.000 dolar AS hingga 15.000 dolar AS. Banyak anggota Dewan yang semula galak dalam dengar pendapat, tiba-tiba duduk manis. Biasanya amplop-amplop itu bertebaran setelah pembahasan sebuah RUU hampir kelar. Besarnya warna-warni. Ada Rp 1 juta, Rp 2 juta dan ada sampai puluhan juta. Modus suapnya sederhana, klasik, tetapi unik. Biasanya suap dalam bentuk tunai ditutup dalam amplop. Suap ini dibagikan ke anggota DPR dalam beberapa tahap. Biasanya setelah hearing,badan pemerintah dengan DPR. Dalam dengar pendapat ini, banyak cara untuk mencari peluang suap. Biasanya, anggota DPR akan mencari-cari kesalahan badan pemerintah tersebut. Dia atur pertanyaannya, berbelit-belit dan panjang. Jika berbelit-belit dan mengorek-ngorek masalah, biasanya si anggota Dewan ini minta disuap. Maka, partnernya pun harus paham. Usai hearing, harus ada amplop yang berjalan untuk menyumpal mulut si anggota Dewan tersebut. Dengan begitu, pada hearing selanjutnya, dia tidak akan macam-macam lagi. Besarnya suap diatur berdasarkan jumlah pertanyaan anggota Dewan. Yang vokal yang dapat besar. Sementara yang diam saja, ya... bisa dapat paling kecil atau tidak sama sekali. Yang sederhana adalah uang terima kasih. ''Misalnya, usai pembahasan RUU. Saya pernah menerima dari Departemen Pertanian, dalam bentuk amplop. Tetapi, karena tak jelas, saya kembalikan,'' tutur Indira Damayanti Sugondo, yang turut dalam testimoni politik uang, di Senayan ini. Uang terima kasih ini juga kerap terjadi dalam kunjungan kerja ke daerah atau badan usaha. Biasanya dilakukan selama masa reses DPR. Sejatinya, Setjen DPR telah menganggarkan semua keperluan biaya kunjungan kerja ini. Misalnya, biaya penginapan (hotel), makan, dan uang saku. Tetapi, uang ini biasanya tak terpakai sama sekali alias bisa langsung masuk kantong. Sebab, biaya makan dan hotel bisa ditanggung daerah atau perusahaan yang ditinjau. ''Setelah itu, biasanya pemda juga menyediakan amplop terima kasih. Saya pernah di Surabaya mendapatkan amplop. Katanya, untuk jalan-jalan, cari hiburan di Surabaya. Ini biasa, Pak,'' tutur Meilono menirukan sang utusan pemda itu. Tujuan pemda, BUMN, institusi pemerintah menyuap -- memberi uang terima kasih, traveller cheque dan sebagainya -- itu agar DPR tidak banyak tingkah. Misalnya, menggagalkan RUU yang telah dibuat pemerintah atau mencari-cari masalah. Modus bisa selalu berganti, bergantung niat dan kesempatan. Lama-kelamaan, pola suap-menyuap ini terus berkembang seiring dengan kemajuan logika. Tetapi, pengamat ekonomi Lin Che Wei membuka pola anyar di hadapan publik. Katanya, soal korupsi di negara berkembang itu wajar. Artinya, di semua negara berkembang, korupsi ini memang bak jamur di musim penghujan. Cuma, di negara lain, biasanya suap-menyuap dilakukan oleh partai berkuasa kepada partai oposisi. Indonesia lain. Pemerintah justru menyuap partai penguasa. ''Ini yang tak wajar,'' katanya. Bahkan, soal investasi di Indonesia, sang calon investor harus mempelajari peta suap di birokrat dan DPR. Untuk investasi telekomunikasi misalnya, sang investor harus memegang anggota DPR dari fraksi A dan B. ''Tidak harus anggota asal Fraksi PDI Perjuangan (partai pemenang). Sebab, masing-masing bidang, ada kelompoknya sendiri-sendiri. Bidang A, mafianya ini didukung fraksi ini dan itu, bidang B mafianya itu, dan seterusnya,'' ujar Lin, yang biasa memberi konsultasi masalah investasi di Indonesia tersebut. Tujuan Meilono membuka suap ini agar Indonesia perlahan-lahan bersih dari status negara koruptor. ''Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari yang kecil, dan kita mulai sekarang. Tiga hal ini menjadi solusi bagaimana mengatasi korupsi di negeri ini,'' ujar Meilono. Hal ini, katanya, tak ada unsur politik. ''Apalagi dikaitkan, calon investor saya kalah dalam divestasi Bank Niaga,'' aku Meilono. Lha, investor yang membeli Bank Niaga kan cuma satu, yakni Commerce Asset-Holding Berhard asal Malaysia, yang menawar Rp 26,5 per lembar saham. * Heru --------------------------------------------------------------------- Milis Archive: http://archive.undip.ac.id to unsubscribe, mailto:[EMAIL PROTECTED] - Seq. #143 DIPONEGORO UNIVERSITY MailingList http://www.undip.ac.id
