|
Pak Eko said:
Orang boleh saja ke Mesjid, Gereja,
Kelenteng seribu sekali untuk bertobat, itu baik-baik saja, tapi kalau dia nyamber jemuran tetap harus ditangkep dan diadili. Sebab yang pertama adalah urusan pribadi dan yang kedua adalah urusan umum. Yang pertama orang lain tidak perlu ikut campur, yang kedua masyarakat yang baik harus turut campur to make sure kalau hukum betul ditegakkan, justice is served! Saya setuju sekali dengan pendapat pak Eko
ini......
Setiap hal itu tidak dapat dilihat dari satu sisi
tapi harus berbanyak sisi, kalo kita kembali ke masalah Akbar atau para koruptor
lainnya tentunya dari sisi agama saya berharap dia/mereka benar2 bertobat
shg dikemudian hari tidak mengulanginya tapi dari sisi sosial or hukum saya
tetep ingin dia dihukum, dia telah berani melanggar dan pelanggaran dia telah
ada aturan hukumnya, berarti dia harus tetep dihukum......
Sudah pernah saya posting kalo hukum ada untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat kita, hukum ada untuk ditepati, hukum ada jauh
sebelum dia melakukan pelanggaran itu dan dia adalah anggota masyarakat yang
kehidupannya diatur oleh hukum........ apa jadinya jika orang yang berkuasa
menegakkan hukum di Indonesia tercinta ini membebaskan orang yang melanggar
hukum............. kelihatan sekalikan kalo hukum kita tidak ada kekuatannya
terhadap orang yang punya kuasa dan uang.........apalagi jika kita lihat dan
bandingkan antara kasus korupsi dengan kasus maling ayam (mengikuti contoh dari
pak Eko....heheheh.................)
Pak Eko Said:
Mereka yang mengerti mengenai hakekat kekuasaan
akan tahu bahwa pada dasarnya Power corrupts!. Absolut Power corrupts
absolutely!.
Saya juga setuju hal ini........ saya rasa hal ini
sudah jadi rahasia umum........ hehehe........... ada kesempatan, sarana dan
prasarana, kenapa tidak.........??................ mungkin begitu filsafat
mereka...............
Untuk masalah pendidikan, saya rasa tidak terlalu
berpengaruh........... bisa saja orang tidak berpendidikan tinggi ngomong
politik seperti para master politik kita .... seperti sekarang ini banyak
terjadi ada beberapa caleg ternyata pendidikannya tidak sampai SMA.............
bukankah itu salah satu bukti bahwa pendidikan bukan main point bagi seseorang
untuk bisa mengomentari hal2 yang terjadi skg ini.............Dan bukankah para
koruptor kita berpendidikan tinggi tapi mereka bertingkah layaknya orang desa
yang tidak tamat SD dan berprofesi sebagai
maling................................?????...............
Terima Kasih
Wassalam
|
