|
Fyi tina PR dinten ayeun ...
budhi
oritate permai
Agum Gumelar dan ”Urang
Sunda”
Oleh H. ROSIHAN ANWAR SUDAH sangat dekat menjelang tenggat pendaftaran capres dan cawapres di KPU, tersiarlah berita duet PPP terdiri dari Hamzah Haz sebagai capres dan Agum Gumelar sebagai cawapres. Asosiasi pikiran saya lalu pada Ikatan Alumni Lemhanas (Ikal) yang telah berusia 26 tahun dan diketuai oleh Agum Gumelar. Tanggal 21 Januari 2004 di Jakarta, Pra Konvensi Nasional Ikal membahas topik, sosok pemimpin nasional 2004-2009. Sepuluh hari kemudian di Yogyakarta, Konvensi Nasional Ikal II membicarakan lebih mendalam tema yang sama. Karena diundang, saya menghadiri kedua pertemuan itu. Pada awal 1970-an Gubernur Lemhanas Alm. Letjen R.A. Kosasih mengangkat saya beserta Soedjatmoko (mantan Dubes RI di Washington dan mantan Rektor PBB di Tokyo) sebagai penasihatnya, dan karena itu saya tidak merasa diri terlalu asing di tengah alumni Lemhanas. Tidak banyak orang tahu mengenai hal tadi. Setelah peristiwa Malari 1974 yang berakibat surat kabar Pedoman yang saya pimpin dilarang terbit oleh Presiden Soeharto, saya menjadi non-person, tidak diakui sebagai insan, diperlukan sebagai angin belaka. Saya tidak heran bila keterangan dan dokumentasi mengenai diri saya sudah hilang di bagian administrasi Lemhanas. Tapi ini hanya sisipan untuk ramuan human interest sebuah tulisan. Yang saya ingat dari Konvensi Nasional Ikal di Yogyakarta adalah pesan moral yang disampaikannya yaitu agar rakyat "tidak salah pilih" dalam menentukan pilihan calon pemimpin nasionalnya. Yang menarik ialah tolok ukur bersifat normatif yang dilekatkannya kepada sosok pemimpin nasional yaitu (1) yang dipercaya dan diterima masyarakat, (2) yang konsisten, tegas dan tidak ambivalen, (3) yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Yang saya ingat juga ialah Prof. Dr. Amien Rais datang berbicara di konvensi Ikal, duduk didampingi Agum Gumelar. Di kalangan sebagian peserta ada gosip politik, jika Amien Rais capres PAN tidak berhasil menggaet SBY sebagai cawapres, Agum Gumelar bisa menggantikan. Yang saya ingat lagi ialah sebagian peserta menjawab "tidak" atas pertanyaan apakah Agum berambisi jadi presiden atau wakil presiden dan untuk itu menggunakan organisasi Ikal sebagai "kendaraan", sedangkan sebagian lagi menjawab dengan tersenyum ibarat "senyum nabi" yang mengonfirmasikan, memang Agum kepingin bertanding dalam Pilpres 2004. Semenjak itu banyak air sudah mengalir di sungai Citarum dan perkembangan menunjukkan Agum mencapai target yaitu termasuk dalam lima duet yang bertarung, kendati tidak seratus persen sesuai dengan keinginan sebenarnya. Harap Mega pilih Agum Agum Gumelar selaku Danjen Kopassus ditugaskan pada tahun 1993 untuk menjaga agar Kongres PDI di Medan berlangsung aman dan tertib. Di kongres itu, Suryadi atas persetujuan Presiden Soeharto berusaha menggulingkan Megawati dari pimpinan partai. Agum menimbulkan kesan bersimpati dengan Mega, suatu hal yang tidak disenangi oleh Soeharto. Agum dapat hukuman/pindah (straf overplaatsing, istilah Belanda kolonial). Agum menjadi Pangdam Sulawesi Selatan. Agum memandang politik Soeharto semakin mendekati mata kritis, dan ia berpihak kepada para mahasiswa di Makasar yang menuntut perubahan dan reformasi. Dalam buku "Reformasi-The struggle for power in post-Soeharto" karangan ilmuwan Australia Kevin 'O Rourke (2002-82) diceritakan, tatkala bulan April 1996 Kaster ABRI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdiskusi dengan para mahasiwa Muhammadiyah di Jakarta, pada waktu bersamaan Mayjen Agum Gumelar Pangdam Sulsel menyatakan kepada pers bahwa, "Tuntutan para mahasiswa itu adalah tepat, adil dan mencerminkan aspirasi semua lapisan masyarakat." Agum mempunyai hubungan persahabatan dengan Mega. Agum berharap, Mega memilih dia sebagai cawapres. Bahkan dia yakin Mega mau dia. Kabarnya, Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang dalam pemilu 5 April terpilih sebagai anggota DPD Jawa Barat pernah berbicara dengan Megawati. Ia berkata, "20 juta orang Sunda akan mendukung Ibu Mega, jika Ibu ambil Agum Gumelar". Rupanya pembicaraan Ginanjar tidak mempan. Padahal loyalitas Agum kepada Mega sudah teruji. Tatkala SBY mengundurkan diri sebagai Menko Polkam, kabarnya dalam lingkungan private terbatas, Agum mencela perbuatan SBY sebagai pembelotan. Megawati akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Menurut cerita kalangan alumni Lemhanas, ketika itu Agum menjadi panik, karena dilihatnya cita-citanya menguap hilang dalam asap. Kalangan itu beranggapan Agum pada sebelum itu bagaikan malu-malu kucing, tidak berterus terang menyatakan bersedia sebagai calon. Untunglah pada saat terakhir datang pertolongan, Hamzah Haz maju sebagai capres PPP dan memilih sebagai cawapres Agum Gumelar. Dengan tiada ayal, Agum menerima. Kalau dalam film koboi Hollywood ada adegan, kondektur kereta api berseru "All aboard", semua penumpang naik, begitu juga Agum mendapatkan dirinya "All aboard". Kalau tahun 1988 sutradara Teguh Karya membuat untuk Perfini film berjudul "Pacar Ketinggalan Kereta" dibintangi oleh Tuti Indra Malaon, Kang Rachmat Hidayat, Nurul Arifin, Ayu Azhari, Camelia Malik, film ini meraih piala Citra FFI 1989, maka kelihatannya "Agum (tidak) ketinggalan kereta". Tapi bagaimanakah chance atau peluang Agum untuk menang? IKAL netral, KONI di mana Agum jadi ketua umum juga netral, perkumpulan veteran ABRI dan Polri mendukung Wiranto dan SBY, bukan Agum. Dapatkah diharapkan dukungan suara urang Sunda? Wallahu a'lam. Tokoh Sunda di level nasional Mengikuti tulian-tulisan dalam Pikiran Rakyat mengenai urang Sunda, saya beroleh kesan salah satu hal yang dipertanyakan oleh para cerdik pandainya ialah mengapakah tokoh Sunda begitu sedikit tampil dan berperan di level nasional? Sebagai golongan etnik nomor dua terbesar jumlahnya, sesudah suku Jawa, bukankah seharusnya urang Sunda lebih banyak muncul sebagai pemimpin nasional? Kesibukan pikiran dengan hal itu adalah wajar dan tak boleh dikaitkan dengan ethnicity-sentric atau suku-isme, daerah-isme, provinsialisme. Pada tahun 1961, saya baca disertasi seorang Amerika yang dipersembahkannya kepada Universitas Hawaii untuk meraih gelar doktor. Topiknya mengenai para menteri yang duduk mulai dari kabinet Soekarno Agustus 1945, kabinet Sjahrir, kabinet Amir Syarifudin, kabinet Hatta Januari 1948 hingga Agustus 1950, kabinet Mohammad Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjoyo, Burhanudin Harahap, sampai Soekarno lagi dengan Djuanda sebagai Menteri Pertama. Dalam semua kabinet, tidak pernah mangkir menteri asal Ranah Minangkabau. Gejala ini suatu unikum, mengingat etnik Minang hanya kecil jumlahnya. Tapi, kata sarjana itu, Minangkabau secara komparatif dibandingkan dengan daerah lain mempunyai kaum intelektual yang banyak dan sangat berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda. Kemudian pada zaman Orde Baru dalam tiap kabinet yang dibentuk oleh Soeharto tidak ketinggalan menteri asal Sumatera Barat. Barulah ketika Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 mengumumkan susunan kabinetnya ternyata tidak diikutkan "orang Padang". Hal ini merupakan "kejutan budaya" bagi masyarakat Minang. Semua itu sudah merupakan sejarah. Kini sosok Minang tidak begitu berperan di level nasional. Hal itu diterima dengan sikap filosofis "ada saatnya datang, ada saatnya pergi". Di sebagian kalangan, urang Sunda dipertanyakan mana Sunda yang diakui sebagai pemimpin nasional? Ketika Soekarno membentuk kabinet tahun 1945 ada Al-Hadj R.A.A. Wiranatakusumah, Otto Iskandar Dinata di dalamnya. Ir. Djuanda memegang peran penting sebagai Menteri Pertama setelah Presiden Soekarno tahun 1959 mendekritkan kembali ke UUD 1945. Ali Sadikin sebagai Menteri Perhubungan Laut awal 1960-an berjasa mengembangkan pelayaran Indonesia, tapi lebih-lebih selaku Gubernur DKI Jakarta, Bang Ali menunjukkan prestasi luar biasa yang mengangkat marwah urang Sunda. Apakah Agum Gumelar mampu berperan di level nasional sebagai pemimpin yang diakui? Jika masyarakat Jabar "salah pilih" pada pemilu 5 Juli, maka duet Hamzah-Agum tidak memperoleh suara memadai. Akibatnya, Agum terlempar ke pinggir, tamat riwayatnya sebagai "penggede". Tinggallah dia sebagai Ketua Ikal dan KONI. Tetapi karena "politik adalah sebuah permainan pemulihan, penyesuaian dan optimisme", maka baiklah urang Sunda tetap berbesar hati dan optimistis dan memilih sosok pemimpin yang tepat, dipercaya dan diterima masyarakat Jabar dan nasional Indonesia.*** Penulis wartawan senior. Komunitas UrangSunda --> http://www.UrangSunda.or.id
Yahoo! Groups Links
|
