Total produksi minyak kita= 328,5 juta barrel setahun
Biaya produksi domestik=328,5 juta x US$
9,1/barrel=US$ 3 milyar
Diekspor dgn harga USD 50 (harga sementara) sebanyak=
234 juta barrel, senilai = US$ 11,7 milyar dollar
Dijual di dalam negeri seharga USD 30,6 (dgn harga Rp
1810/liter) sebanyak= 94,5 juta barrel, senilai=US$
2,9 milyar.
Total pendapatan=US$14,6 milyar dollar
Untung bersih=US$ 14,6 M - US$ 3 M= US$ 11,5 Milyar
Impor dari luar negeri sebanyak 278 juta barrel dgn
harga USD 50, dan dijual seharga USD 30,6 di dalam
negeri. Rugi sebesar=US$ 5,4 milyar
Total untung masih=US$ 11,5 milyar - US$ 5,4 milyar=
US$ 6,1 milyar dollar.
Pemerintah masih untung Rp 57,3 trilyun rupiah per
tahun.
Jadi argumen orang2 neoliberal bahwa pemerintah nombok
Rp 100 trilyun setahun itu adalah bohong dan
menakut-nakuti rakyat. Padahal dengan harga sebesar Rp
1810/liter pun sudah untung. Apalagi Pertamax kan
sudah Rp 4.000-an.
Jadi sebetulnya tidak ada subsidi rakyat dan harga BBM
tidak bisa 100% harus sama dengan harga Internasional,
karena kita TIDAK 100% IMPOR.
Naiknya harga BBM ini mengakibatkan naiknya harga2
barang lain. PLN sebentar lagi akan menaikan tarifnya,
karena BBM naik, biaya operasional mereka bertambah,
demikian pula PAM, dsb. Biasanya kalau naik, mereka
selalu membandingkan dgn harga2 barang di luar negeri,
tak peduli jika penghasilan rakyat kita paling rendah.
Banyak alternatif lain untuk mengurangi beban
anggaran, seperti yang diungkap rekan kita misalnya:
1. Menghentikan illegal loggin
2. Menaikan cukai rokok hingga 300%
3. Menarik kembali KLBI/BLBI hingga Rp 600 trilyun.
Mungkin anda bilang sudah kasep. Tapi ada ekonom yang
bilang (kalau tak salah KKG), jika ternyata aset yang
diserahkan dimark-up (nilainya tak sesuai dgn harga
sebenarnya), konglomerat tsb bisa ditagih ulang dan
diajukan ke pengadilan. Ternyata nilai jualnya tak
sampai 1/3. Sementara konglomerat tsb tetap hidup kaya
raya bahkan ada yang jadi menteri. Menurut anda adil
apa tidak?
4. Menghentikan subsidi pemerintah lewat rekap
obligasi sebesar Rp 48 trilyun (Rizal Ramli)
5. Menghentikan kebocoran di pajak (nilai pajak kita
lebih dari Rp 200 trilyun per tahun)
Masih banyak jalan lain menuju Roma yang tidak
menyengsarakan rakyat.
JB
sunda.
