Eeee papendak oge di dieu sareng wargi SMANDATAS teh. Nuhun. <WAG>
--- Runa Inawan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > = = = Original message = = = > > Enak banget ya ngelola BUMN... nggak peduli > bangkrut, > bodo amat..bukan perusahaan sendiri gini... > > Salam > > YURNALIS > > > > http://www.investorindonesia.com/koraninvestor/news.php?Content=17398 > > > > (20/05/2005) Menteri Negara BUMN Sugiharto > mengungkapkan adanya korupsi di 16 BUMN besar. Tim > Penanggulangan Korupsi (TPK) yang dibentuk > Kementerian > BUMN sudah melaporkan kasus tersebut kepada Presiden > Susilo Bambang Yudhoyono. > > > > > Kasus-kasus korupsi di BUMN tersebut juga sudah > dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) > dan > pihak Kejaksaan. "Saya kira, saya tidak > menutup-nutupi > temuan BPK yang sekarang sedang didalami oleh tim > Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Itu sudah dilakukan > pendalaman-pendalaman dan 16 BUMN positif > terindikasi > KKN," ujar Sugiharto di sela rapat kerja dengan > Komisi > VI DPR, di Jakarta, Kamis (19/5). > > Sugiharto membeberkan, kasus-kasus korupsi tersebut > antara lain meliputi kredit macet di Bank Mandiri, > proyek teknologi informasi (TI) di Bank Mandiri, > BRI, > dan BNI, PLN, Perusahaan Gas Negara Angkasa Pura I, > Pelindo II, dan Pelindo III. Untuk sektor perbankan, > sedikitnya tiga bank BUMN memiliki kasus KKN. > Tentang > potensi kerugian negara atas korupsi di BUMN besar > itu, Sugiharto mengaku belum mengetahui berapa > besarannya. "Korupsi itu macam-macam, ada kecil dan > ada yang besar. Tapi, berapa pun akan dikejar," > tegas > dia. > > Ia mengungkapkan, laporan-laporan adanya indikasi > korupsi di BUMN diperoleh dari berbagai pihak. > Bahkan, > berdasar informasi dari pesan layanan singkat (SMS) > yang diterimanya, indikasi korupsi terjadi di hampir > semua BUMN. Namun, saat ini yang menjadi prioritas > untuk ditindaklanjuti adalah korupsi pada 16 BUMN. > > "Saya kira itu proses hukum. Ada korupsi atau tidak, > itu kan merugikan negara. Definisi kerugian negara > akan ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. > Korupsi > adalah tindakan nyata yang merugikan negara dengan > mengambil yang bukan haknya. Indikasi korupsi tidak > termasuk inefisiensi perusahaan," kata Sugiharto. > > Pimpinan raker Irmadi Lubis menyatakan, DPR sudah > menerima laporan BPK mengenai > penyimpangan-penyimpangan di BUMN. Komisi VI akan > melakukan pendalaman mengenai masalah ini. Tetapi, > Komisi VI belum merasa perlu untuk membentuk Panitia > Kerja (Panja). "Saya kira tadi Komisi VI sudah > sepakat > untuk membentuk dua Panja, yaitu Panja mengenai BUMN > yang merugi atau yang tidak optimal dan panja untuk > kebijakan BUMN. Mungkin Panja nanti bisa memberikan > rekomendasi kepada kebijakan BUMN," ujarnya. > > Ia mengungkapkan, dalam sejarah Kementerian BUMN, > belum pernah terlihat adanya suatu rasa tanggung > jawab > yang besar dari menneg BUMN untuk melaporkan adanya > kerugian. "Sebagai pemegang saham, kalau merasa > dirugikan kan harusnya dia yang pertama melaporkan > kepada pihak yang berwajib," tutur Wakil Ketua > Komisi > VI DPR ini. Ia juga berharap, kasus-kasus korupsi di > BUMN bisa dituntaskan penyidikannya oleh pihak > berwajib. > > TI BNI > > Berkait dengan indikasi korupsi, KPK juga sudah > meminta BPK untuk melakukan audit investigatif > terhadap proyek pengadaan teknologi informasi (TI) > di > PT Bank Negara Indonesia (BNI). Sugiharto > menyatakan, > ia belum mengetahui seberapa besar penyimpangan yang > terjadi dalam pengadaan TI di BNI karena pemeriksaan > belum dilakukan. > > Ia menilai, proyek pengadaan TI pada tiga tahun > terakhir cukup tinggi. Di BNI, nilai proyeknya > mencapai US$ 98 juta, di BRI lebih dari US$ 100 > juta, > dan di Bank Mandiri bahkan lebih dari US$ 200 juta. > Ia > menyebutkan, tiga bank itu sebenarnya bisa > berpatungan > dalam pengadaan TI. Tetapi, sampai saat ini, program > mereka berjalan sendiri-sendiri. > > 16 BUMN yang Terindikasi Korupsi > > PT Bank Rakyat Indonesia Tbk > PT Jiwasraya > PT Perusahaan Listrik Negara > PT Perusahaan Gas Negara Tbk > PT Indofarma Tbk > PT Rajawali Nusantara Indonesia > PT Pupuk Kalimantan Timur > PT Angkasa Pura I > PT Pelabuhan Indonesia II > PT Pelabuhan Indonesia III > PT ASDP > PT Djakarta Lloyd > PT Bank Mandiri Tbk > PT Bank Negara Indonesia Tbk > Perum TVRI > Perjan RRI > > Sumber: Jawaban Menneg BUMN dalam Raker dengan > Komisi > VI DPR, 2005 > > Korupsi Jamsostek > > Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) > kemarin > menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah BUMN > yang terindikasi korupsi kepada aparat penegak > hukum. > Salah satunya adalah temuan dugaan korupsi di PT > Jamsostek yang merugikan negara Rp 103 miliar. > > > Hal itu diungkapkan Ketua BPK Anwar Nasution, usai > pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi > (KPK) Taufiqurahman Ruki, Jaksa Agung Muda Bidang > Pidana Khusus yang juga Ketua Tim Pemberantasan > Tindak > Pidana Korupsi (Tipikor) Hendarman Supandji, dan > Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol John Lalo di > Gedung BPK Jakarta, Kamis (19/5). > > Anggota BPK Udju Djuhaeri menjelaskan, kasus > Jamsostek > menyangkut investasi BUMN di Bank Global senilai Rp > 103 miliar yang dipaksakan. Padahal berdasarkan > analisis investasi, hal itu tidak layak. Terbukti > akhirnya Bank Global dibekukan. > > "Divisi Riset Jamsostek sudah memberikan analisis > dan > rekomendasi agar investasi itu tidak dilakukan. > Divisi > lain di Jamsostek juga demikian. Namun investasi itu > tetap dilakukan tanpa ada persetujuan Dewan > Komisaris > dan Dewan Direksi terutama Dirut," ungkapnya. > > Hendarman Supandji mengatakan, Rabu lalu pihaknya > menerima 19 berkas yang terindikasi tindak pidana > dari > Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Setelah diteliti, > yang terindikasi tindak pidana hanya 15 berkas. > Dari berkas tersebut, ada lima kasus yang menjadi > prioritas Presiden SBY, karena memenuhi tiga > kriteria, > yakni kasusnya skala besar, berkelanjutan atau > menjadi > budaya, dan para pelakunya telah melarikan diri ke > luar negeri. Dari lima berkas kasus tersebut, dua > berkas merupakan kasus yang berada di departemen > bidang kesejahteraan rakyat dan tiga kasus di BUMN, > termasuk Jamsostek. > > Kasus BLBI > > Hendarman mengatakan, Kejaksaan Agung juga akan > membentuk tim untuk menindaklanjuti kasus Bantuan > Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum tuntas > penanganannya. > > === message truncated === ________________________________________________________________________ Yahoo! Messenger - Communicate instantly..."Ping" your friends today! Download Messenger Now http://uk.messenger.yahoo.com/download/index.html ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Does he tell you he loves you when he's hitting you? Abuse. Narrated by Halle Berry. http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/0EHolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
