|
Aya beja ti Elshinta
Ceunah ceuk Lanceuk nu di DPP PK Sejahtera isukan isuk-isuk rek maen Voli
bareng jeung gegenden PK Sejahtera.
Mudah-mudahan wae ieu jadi conto jang politik nu bener. Kajeun teuing di
kritik tapi daek olah raga bareng.
Salam,
Om TEDDY
nu teu bisa Voli
:: Berita Utama ::
30/7/2005 18:16 WIB
PKS Pandang Kinerja Pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla Masih
Belum Terlalu Memuaskan
Muslichun - Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla masih belum terlalu memuaskan, namun demikian kebijakan-kebijakan yang telah diambil masih dalam batas-batas toleransi mengingat kondisi ekonomi yang belum pulih. Demikian dikatakan Presiden PKS Tifatul Sembiring menyampaikan salah satu sikap politik PKS yang dibahas dalam Munas I PKS sore ini, Sabtu (30/7) di Hotel Centuri Jakarta. Ia menyatakan, PKS berharap Pemerintah masih punya kemauan politik yang kuat untuk memperbaiki kebijakannya. Dimana PKS akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla pada Oktober mendatang bertepatan dengan satu tahun terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu. Selain menyikapi Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, menurut Tifatul Sembiring, PKS juga menyikapi tujuh masalah sosial politik di Indonesia yang sedang aktual. Diantaranya, PKS menolak kenaikan gaji untuk para pejabat tinggi negara, tetapi mendukung kenaikan gaji untuk PNS golongan satu dan dua serta TNI, Bintara dan Tamtama. PKS juga mendorong para PNS untuk meningkatkan semangat kinerja lebih baik dan mendukung semua upaya yang dilakukan secara menyeluruh elemen bangsa untuk menyelesaikan masalah Aceh secara bermartabat, berkeadilan dan dalam kerangka NKRI. Dan terhadap pembicaraan damai yang diselenggarakan di Helsinki, Finlandia, PKS berharap secepatnya dapat membuahkan hasil yang positif sebagaimana harapan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Lebih lanjut Tifatul Sembiring menyampaikan, PKS mendukung kerja keras yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dan PKS juga mendesak Pemerintah memperhatikan tindak lanjut secara serius kebijakan kenaikan harga BBM agar dapat menjadi solusi terhadap kondisi terburuk. (der) Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
SPONSORED LINKS
YAHOO! GROUPS LINKS
|
