Mangga nyanggakeun..ieu aya hiji deui seratan nu aya pakaitna sareng RUU nu nuju rame tea... baktos, yana ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== Subject: Rancangan Kekerasan terhadap Perempuan
Oleh Maria Hartiningsih http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/11/swara/2499099.htm --------------------------------------------------------------- Penerbitan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat tak dapat dilepaskan dari 14 produk kebijakan sejenis di tujuh kabupaten dan kota di tiga provinsi serta di tingkat nasional. Semua ini merupakan bagian dari kecenderungan umum dimulai tahun 2000, terkait dengan semakin menguatnya semangat konservatisme dan fundamentalisme agama. Itulah intisari catatan tahun 2005 Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diluncurkan di Jakartam awal pekan ini. Kami menolak RUU APP bukan karena menghalangi upaya penanggulangan pornografi, tetapi karena materi RUU itu lebih tentang pengaturan perempuan, ujar Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandra Kirana tentang RUU APP yang mendapat penolakan keras dari berbagai komponen masyarakat itu. Catatan itu menunjukkan sedikitnya delapan pasal dalam RUU itu mengatur perempuan berpakaian dan berkelakuan. Akademisi dari Universitas Indonesia, Dr Gadis Arivia, dalam peluncuran bukunya Feminisme: Sebuah Kata Hati di Jakarta, 8 Maret 2006, kembali menegaskan, RUU itu tidak sekadar mengandung kecurigaan terhadap perempuan, tetapi memusuhinya, seolah-olah tubuh perempuan kotor dan berbahaya. Kalau disahkan, RUU itu akan mensyaratkan pembentukan sebuah badan khusus bagi implementasinya. Dengan demikian, negara akan menjadi pelaku diskriminasi sistematik terhadap warga negaranya sendiri, khususnya yang berjenis kelamin (biologis) perempuan. Catatan Komnas Perempuan itu juga mengingatkan, produk kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk-produk kebijakan lain yang bertentangan dengan asas keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya terdapat dalam perda dan surat-surat edaran bupati mengenai seragam kerja, kesusilaan, pelacuran, busana muslim, pemulihan keamanan dan ketertiban berdasarkan ajaran moral, agama, etika, nilai- nilai daerah, serta tentang peningkatan kualitas ketakwaan dan keimanan di Kabupaten Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, dan Kota Tangerang di Provinsi Banten. Selain itu juga ada perda-perda amar maruf nahi munkar, meliputi perda tentang zakat, baca tulis Al Quran dan busana muslim, perjudian, miras, narkoba, serta prostitusi di Kabupaten Enrekang, Maros, Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan. Di tingkat nasional berupa Keputusan Fatwa Munas VI MUI tentang pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri. Konsep berbangsa yang didasarkan pada asas pluralisme sedang ditantang dan sebuah hegemoni baru yang diskriminatif sedang dikerahkan, ujar Kamala. Kekerasan demi kekerasan Catatan tahunan 2005 itu merekam peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga sampai 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya; sekitar 20.291 kasus KDRT dari 14.020 kasus, yang ditangani 215 lembaga di 29 provinsi. Ada delapan produk kebijakan di tingkat daerah dan nasional yang sangat berarti dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan. Dua provinsi yang memimpin adalah Bengkulu dan Jawa Timur. Namun, kelegaan itu disapu oleh kekerasan terhadap perempuan di ruang publik oleh state actors. Kekerasan itu diakibatkan oleh kebijakan negara dan aparat negara. Begitu ditegaskan Myra Diarsi, aktivis dan salah satu komisioner Komnas Perempuan. Inti semua peraturan itu adalah menyerang integrasi perempuan dan menghambat mereka memperoleh hak-hak asasinya, tegasnya. Serangan terhadap kedaulatan perempuan atas nama kesusilaan yang paling akhir terjadi di Tangerang setelah Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran Tanpa Pandang Bulu. Perda itu menyebutkan, Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum atau di tempat lain..., (Pasal 4). Penggunaan ancaman dan teror bagi media yang menyiarkan peristiwa penangkapan perempuan yang dituduh sebagai pelacur dan langsung disidang itu, menurut Myra, merupakan show of force untuk menunjukkan dukungan masyarakat. Pihak yang mencoba menjelaskan duduk persoalan dan berpikir secara jernih (mengenai persoalan itu) dianggap sebagai liyan (the other) dan ditakut-takuti dengan moralitas agama. Padahal UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas menyatakan, Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan (Pasal 145, Nomor 2). NAD Kebijakan tentang pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mulai dijalankan tahun 2005, ditandai dengan munculnya organ-organ negara yang baru, seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariat), Majelis Permusyawaratan Ulama,dan Mahkamah Syariyah. Rencana Mahkamah Agung RI untuk menciptakan mekanisme tersendiri untuk kasus-kasus banding dari Mahkamah Syariyah NAD semakin memastikan integrasi Syariat Islam NAD ke dalam kelembagaan hukum nasional. Menurut catatan tahunan 2005 itu, berdasarkan pemantauan di media lokal di NAD, dari 46 kasus pelanggaran qanun (peraturan daerah) selama tahun 2005, sekitar 70 persen di antaranya (32 kasus) menyangkut perempuan sebagai terdakwa dan terhukum. Secara terpisah,LBH APIK Aceh melaporkan sepanjang tahun 2005 terdapat 30 kasus penangkapan terhadap perempuan terkait dengan pemberlakuan Syariat Islam. Kenyataan ini menegaskan apa yang dikatakan peneliti dan ahli agama Islam, Dr Musdah Mulia, bahwa sasaran utama praktik penerapan Syariat Islam di NAD adalah perempuan. Aparat WH dalam suatu razia jilbab di Lhok Seumawe dengan jelas menyatakan, Salah satu penyebab bencana terjadi di Aceh karena perempuan enggak pakai jilbab, demikian dikutip catatan tahunan itu. Syarifah Rahmatillah, aktivis Mitra Sejati Perempuan Indonesia (Mispi) Banda Aceh, mengatakan, kabarnya di Bireuen akan diberlakukan fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama mengenai jam malam. Fatwa itu belum disebarkan. Kami juga baru tahu dari media. Fatwa itu harus diujicobakan di masyarakat sebelum diterapkan, kata Syarifah. Bagaimana kalau janda, perempuan tidak bersuami dan tak punya saudara laki-laki harus keluar malam dalam situasi darurat, misalnya ke rumah sakit? Kebebasan perempuan berpendapat pun terancam. Seorang tokoh perempuan pengusaha setempat dituduh melakukan penghinaan pribadi dan terhadap institusi Dinas Syariat Islam Lhok Seumawe karena memberi masukan agar perempuan dilibatkan dalam pembangunan daerah dan agar WH direkrut dari mereka yang bisa dijadikan panutan masyarakat. Jika salah rekrut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, di kampung saya, WH direkrut dari mantan penjudi dan pemabuk, ujar perempuan itu, seperti dikutip dari catatan tahunan Komnas Perempuan itu. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses hukum. Seperti dikemukakan aktivis Suraiya Kamaruzzaman, orang Aceh takut mempertanyakan cara-cara penerapan Syariat Islam karena dihadang oleh tuduhan Anti-Islam. Padahal, ruh Islam sudah sangat kental di Aceh jauh sebelum Syariat Islam dilembagakan. Jadi saya mempertanyakan Islam yang mana, tanya Suraiya. Pereduksian Agama, menurut budayawan Dr Toeti Heraty Noerhadi, merupakan jawaban yang mudah membuat orang bungkam dan dibungkam. Dengan itu masalah ketidakadilan tak bisa dilontarkan dengan leluasa. Ilmuwan dan pengajar pada Departemen Filsafat Universitas Indonesia, Dr Haryatmoko, menambahkan, persoalan besar, seperti kemiskinan dan utang, saat ini telah direduksi sebagai persoalan moral, direduksi lagi ke dalam kelamin biologis, lalu direduksi lagi sebagai kelamin (biologis) perempuan. Ini juga terjadi di Eropa, khususnya Inggris, ketika diserang krisis ekonomi dan kemiskinan pada abad ke-19. Myra Diarsi merekam pernyataan politik para pejabat dan politisi yang secara eksplisit menyatakan bahwa sumber dari banyak masalah saat ini adalah kebobrokan moral bangsa. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk flu burung, busung lapar, dan polio, direduksi ke dalam persoalan moral dan disempitkan sebagai moral perempuan. Mereka melemparkan semua tanggung jawab kepada tubuh perempuan, tegas Myra. =============================================================== --------------------------------- Yahoo! Mail Use Photomail to share photos without annoying attachments. [Non-text portions of this message have been removed] Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
