Baraya,
Pakait jeung pamadegan Wapres nagara urang anu diebrehkeun dina hiji acara dines, di handap ieu kahaturkeun pamadegan salah sahiji golongan (kaukus) anu ngaranna: "kaukus perempuan parlemen untuk HAM" (hapunten henteu ditarjahamkeun kana B. Sunda). Mataholang ieu pamadegan (surat pernyataan) teu aya lian iwal ti nyawad (BI: mengecam) jeung dipungkas ku hiji pameredih sangkan Wapres Yusuf Kalla menta dihampura, lain wae ka Urang Sunda, tapi ka sadaya wanoja/isteri Bangsa Indonesia, kumna ka Bangsa Indonesia sakabehna. Sabab, pamadegan jeung ebrehan sang wapres teh tetela geus ngaragragkeun harkat darajat bangsa.
Anu kapirengeuh, geus leuwih ti dua-tiluna pamadegan-pamadegan anu dibudalkeun dina wangun "surat pernyataan" model ti kaukus di luhur patingroheap di internet/milist-milist. Sigana pon kitu keneh dina media-media sejenna. Eusina oge meh sapagodos: nyawad, nyarekan jeung nitah sang wapres menta dihampura ka sakabeh wanoja Indonesia. Ningal kitu mah, tetela, darajat wapres urang ieu, nyata Yusuf Kalla, karek satingkatan majalah anu ngumbar nafsu model ME ti heula: sarua dina lebah nepikeun hal-hal anu stereotipe jeung padu wae alias asal calawak ngeunaan wanoja urang.
manAR
---------- Forwarded message ----------
From: Kusni jean <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Jul 3, 2006 7:35 AM
Subject: [wanita-muslimah] press release kaukus perempuan parlemen untuk ham
To: kmnu2000 <[email protected]>, ppiindia < [email protected]>, [email protected]
Kaukus Perempuan Parlemen
untuk
Hak Asasi Manusia
Press Release
MENGECAM WAKIL PRESIDEN TENTANG PROMOSI
TURISME SEKSUAL INDONESIA
Sehubungan dengan pernyataan wakil presiden Yusuf Kalla pada pembukaan seminar tentang strategi pemasaran turisme untuk Timur Tengah yang menyatakan persetujuannya terhadap komoditisasi para janda Jawa Barat dan pulau Batam dengan ini Kaukus Perempuan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia mengecam keras pernyataan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Usul tersebut bersifat melecehkan harkat dan martabat para janda khususnya dan kaum perempuan pada umumnya karena eksistensi kemanusiaan perempuan direduksi semata soal materi melalui transaksi seksual sesaat melalui perkawinan bawah tangan merupakan praktek ilegal di mata hukum nasional.
Pernyataan bias pedagang yang hanya memburu keuntungan sendiri secara instan dan tidak responsif terhadap resiko bagi para janda pada jangka panjang terutama berkaitan dengan isu beban pengasuhan anak dan stigma sosial terhadap perempuan serta risiko terjangkit penyakit seksual menular dan HIV/AIDS. Pernyataan wakil presiden juga melawan hukum terutama karena menafikan hak anak atas pengasuhan orang tua.
Bahwa pernyataan tersebut tidak sepantasnya dikeluarkan oleh wakil presiden terutama di saat parlemen tengah menyusun RUU untuk memerangi praktek perdagangan perempuan sebagai respon DPR terhadap masalah perdagangan perempuan dan anak dan sebagai bentuk komitmen kepada Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan ( Keppres nomor 88 tahun 2002) serta pelaksanaan dari komitmen pemerintah setelah penandatanganan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnational Terorganisasi dan Protokol Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak (Convention on Transnational Organised Crimes and its Protocool on Elimenation of Trafficking Women and Children ). Wakil Presiden juga mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia masuk dalam Watch List dan menempati peringkat terburuk di dunia dalam memerangi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak.
Bahwa, wakil presiden cenderung mendorong dan meneruskan kebijakan yang menumbalkan perempuan (janda) atas kegagalan pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar rakyat miskin. Strategi pembangunan dan budgeting yang tidak responsive terhadap kebutuhan rakyat miskin dan kepentingan gender justru merupakan penyebab utama kemiskinan para perempuan dan janda di Indonesia.
Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas dengan ini Kaukus Perempuan Perlemen untuk Hak Asasi Manusia menuntut agar Wakil Presiden meminta maaf kepada rakyat serta mencabut pernyataannya tersebut.
A.n Kaukus Perempuan Parlemen untuk HAM
(Nursyahbani Katjasungkana)
Badriyah Fayumi (FKB) Dewi Djakse (PDIP)
Eva Kusuma Sundari (PDIP) Tumbu Saraswati (PDIP)
Edimihati (PDIP) Tristanti Mitayani (PAN)
Elviana (PDIP) Anisah (PKB)
Evi Hartati (PDIP) Ribta Tjiptaning (PDIP)
Anna Muawammah (PKB) Ismayatun (PDIP)
Tuti Lukman (PAN) Nadrah Isahari (PDIP)
[Non-text portions of this message have been removed]
Galang Dana Untuk Korban Gempa Yogya melalui Wanita-Muslimah dan Planet Muslim. Silakan kirim ke rekening Bank Central Asia KCP DEPOK No. 421-236-5541 atas nama RETNO WULANDARI.
Mari berlomba-lomba dalam kebajikan, seberapapun yang kita bisa.
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:[email protected]
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:[email protected]
Milis Anak Muda Islam mailto:[email protected]
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
__._,_.___
From: Kusni jean <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Jul 3, 2006 7:35 AM
Subject: [wanita-muslimah] press release kaukus perempuan parlemen untuk ham
To: kmnu2000 <[email protected]>, ppiindia < [email protected]>, [email protected]
Kaukus Perempuan Parlemen
untuk
Hak Asasi Manusia
Press Release
MENGECAM WAKIL PRESIDEN TENTANG PROMOSI
TURISME SEKSUAL INDONESIA
Sehubungan dengan pernyataan wakil presiden Yusuf Kalla pada pembukaan seminar tentang strategi pemasaran turisme untuk Timur Tengah yang menyatakan persetujuannya terhadap komoditisasi para janda Jawa Barat dan pulau Batam dengan ini Kaukus Perempuan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia mengecam keras pernyataan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Usul tersebut bersifat melecehkan harkat dan martabat para janda khususnya dan kaum perempuan pada umumnya karena eksistensi kemanusiaan perempuan direduksi semata soal materi melalui transaksi seksual sesaat melalui perkawinan bawah tangan merupakan praktek ilegal di mata hukum nasional.
Pernyataan bias pedagang yang hanya memburu keuntungan sendiri secara instan dan tidak responsif terhadap resiko bagi para janda pada jangka panjang terutama berkaitan dengan isu beban pengasuhan anak dan stigma sosial terhadap perempuan serta risiko terjangkit penyakit seksual menular dan HIV/AIDS. Pernyataan wakil presiden juga melawan hukum terutama karena menafikan hak anak atas pengasuhan orang tua.
Bahwa pernyataan tersebut tidak sepantasnya dikeluarkan oleh wakil presiden terutama di saat parlemen tengah menyusun RUU untuk memerangi praktek perdagangan perempuan sebagai respon DPR terhadap masalah perdagangan perempuan dan anak dan sebagai bentuk komitmen kepada Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan ( Keppres nomor 88 tahun 2002) serta pelaksanaan dari komitmen pemerintah setelah penandatanganan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnational Terorganisasi dan Protokol Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak (Convention on Transnational Organised Crimes and its Protocool on Elimenation of Trafficking Women and Children ). Wakil Presiden juga mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia masuk dalam Watch List dan menempati peringkat terburuk di dunia dalam memerangi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak.
Bahwa, wakil presiden cenderung mendorong dan meneruskan kebijakan yang menumbalkan perempuan (janda) atas kegagalan pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar rakyat miskin. Strategi pembangunan dan budgeting yang tidak responsive terhadap kebutuhan rakyat miskin dan kepentingan gender justru merupakan penyebab utama kemiskinan para perempuan dan janda di Indonesia.
Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas dengan ini Kaukus Perempuan Perlemen untuk Hak Asasi Manusia menuntut agar Wakil Presiden meminta maaf kepada rakyat serta mencabut pernyataannya tersebut.
A.n Kaukus Perempuan Parlemen untuk HAM
(Nursyahbani Katjasungkana)
Badriyah Fayumi (FKB) Dewi Djakse (PDIP)
Eva Kusuma Sundari (PDIP) Tumbu Saraswati (PDIP)
Edimihati (PDIP) Tristanti Mitayani (PAN)
Elviana (PDIP) Anisah (PKB)
Evi Hartati (PDIP) Ribta Tjiptaning (PDIP)
Anna Muawammah (PKB) Ismayatun (PDIP)
Tuti Lukman (PAN) Nadrah Isahari (PDIP)
[Non-text portions of this message have been removed]
Galang Dana Untuk Korban Gempa Yogya melalui Wanita-Muslimah dan Planet Muslim. Silakan kirim ke rekening Bank Central Asia KCP DEPOK No. 421-236-5541 atas nama RETNO WULANDARI.
Mari berlomba-lomba dalam kebajikan, seberapapun yang kita bisa.
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:[email protected]
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:[email protected]
Milis Anak Muda Islam mailto:[email protected]
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "urangsunda" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
