Kulantaran seueur oge urang Sunda anu milarian rejeki di Malaysia, sigana info ieu peryogi oge, keur ngabejaan tatangga, dulur atawa kawawuhan nu mungkin boga niat neangan rejeki di Malaysia (oge ka nagara-nagara sejen nu disebut dina wartos dihandap ieu), yen diditu teh henteu saperti nu kawangwang memeh indit.
Nyanggakeun : Kompas, 15 Juni 2007 Perdagangan Manusia Malaysia "Biarkan" Perbudakan Malaysia adalah salah satu negara yang terburuk soal perlakuan terhadap pekerja imigran. Negara jiran ini juga masuk ke dalam daftar negara yang paling buruk reputasinya dalam menangani perdagangan manusia. Pekerja Indonesia pun tak luput dari perlakuan buruk itu. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dari laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, Selasa (12/6) di Washington. Deplu AS meluncurkan laporan tahunan berjudul Trafficking in Persons. Wahyu Susilo, analis kebijakan dari Migrant Care, Kamis (14/6), kepada Kompas menuduh Malaysia memang jahat, termasuk sangat jahat kepada pekerja imigran dari Indonesia. Laporan dari Migrant Care juga diadopsi Deplu AS dan menjadi sebagian isi dari laporan tersebut. Malaysia, kata Wahyu, mengabaikan perlindungan terhadap pekerja asing, termasuk para wanita di Indonesia. Di Malaysia, ada peraturan soal antikekerasan. "Namun terhadap pekerja asing, termasuk pekerja yang tidak punya dokumen lengkap, Malaysia itu tak memberi perhatian apalagi perlindungan," kata Wahyu. Ironisnya, kata Wahyu, Malaysia tidak menindak para majikan di Malaysia yang dalam kenyataannya adalah pihak yang membutuhkan dan menggunakan para pekerja asing, termasuk dari Indonesia. "Jadi jika Malaysia disimpulkan sebagai negara yang jahat terhadap pekerja asing, simpulkan saja demikian," kata Wahyu. Jika kita meluangkan waktu sedikit membaca laporan itu, perlakuan Malaysia tidak saja buruk soal pekerja imigran. Simak bagian dari petikan laporan Deplu AS itu. Sebagai transit Malaysia dijuluki sebagai negara yang gagal menunjukkan kemajuan yang memuaskan dalam hal penghukuman terhadap agen yang menyelundupkan manusia. Malaysia juga dituduh gagal memberi perlindungan memadai, tak memberi layanan sosial terhadap para korban perdagangan manusia, tidak melindungi pekerja imigran dari perbuatan semena-mena. "Pemerintah Malaysia harus memperlihatkan keinginan politik yang kuat untuk mengatasi... persoalan kerja paksa dan juga perdagangan manusia untuk industri seks," demikian antara lain isi laporan Deplu AS tersebut. Disebutkan pula, di Malaysia ada banyak korban wanita yang terjebak menjadi pekerja seks yang bukan merupakan kehendak para wanita itu. Wanita korban itu pada umumnya dari Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan China. Bukan itu saja, Deplu AS juga menyebutkan Malaysia bukan saja sebagai tujuan akhir dari perdagangan manusia, tetapi sekaligus juga sebagai transit. Tak menerima Ketua Komisi HAM Malaysia (Suhakam) N Siva Subramaniam, Rabu (13/6), mengatakan, tuduhan Deplu AS itu tidak dapat diterima. Ia berang dengan kesimpulan Deplu AS yang memasukkan Malaysia ke dalam kelompok "Tier 3" soal perdagangan manusia. Kelompok "Tier 3" adalah julukan bagi negara "yang tidak memiliki standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia dan juga tidak melakukan upaya berarti untuk mencegah perdagangan manusia". Deplu AS itu mengatakan, apa pun persoalan yang terjadi di balik perdagangan manusia, "tak ada orang yang berada dalam posisi sebagai tuan dan tak ada orang yang pantas dalam posisi sebagai budak", apalagi di zaman modern ini. "Saya setuju masih banyak hal yang harus dilakukan... tetapi menempatkan Malaysia di 'Tier 3' sungguh tidak pas. Mereka seharusnya melihat kemajuan yang kita lakukan," kata Subramaniam. 16 negara Dengan status Malaysia yang masuk dalam kelompok "Tier 3", maka AS berhak mengenakan sanksi ekonomi. Bersama Malaysia, negara yang juga masuk kelompok itu adalah Aljazair, Bahrain, Kuba, Guinea Ekuatorial, Iran, Kuwait, Myanmar, Korea Utara, Oman, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Uzbekistan, dan Venezuela. Ini adalah kelompok negara yang secara langsung atau tidak langsung mendorong perbudakan di zaman modern. Negara ini adalah yang terburuk penanganannya soal perdagangan manusia sekitar 800.000 orang, di mana 80 persen dari jumlah itu adalah perempuan. Setengah dari jumlah itu adalah anak-anak. Mereka menyeberangi perbatasan untuk diperdagangkan ke industri seks atau dipekerjakan secara paksa dan berada pada posisi sebagai pekerja yang tak memiliki tempat untuk mencari perlindungan. Manusia yang diperdagangkan itu pada umumnya berasal dari keluarga miskin dari Eropa Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Walau mereka adalah anak manusia, mereka telah dijadikan seperti komoditas yang diperjualbelikan. "Kita berharap laporan ini mendorong berbagai negara di dunia untuk berbicara dalam satu bahasa dan memproklamirkan bahwa kebebasan dan pengamanan pada pergerakan manusia adalah satu hal yang tidak boleh ditunda lagi," demikian isi laporan itu. Apakah Indonesia mendengarnya? Menurut Wahyu, Indonesia lemah juga dalam diplomasi untuk perlindungan. "Bahkan kami dianggap sebagai biang keributan," kata Wahyu. (REUTERS/AP/AFP/MON)
